alexametrics

Catut Nama MA, Broadcast Soal Covid-19 Sudah Berakhir Ternyata Hoaks

26 April 2022, 08:45:16 WIB

JawaPos.com – Baru-baru ini beredar sebuah broadcast message atau pesan berantai dengan narasi yang menyebutkan empat poin putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022 (sebanyak 115 Halaman) yang telah membatalkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 99 Tahun 2020.

Pertama, pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir. Kedua, negara dilarang melakukan pemaksaan vaksin. Ketiga, pemerintah wajib menyediakan vaksin halal yang mendapatkan sertifikasi halal dan label halal MUI. Keempat, aktivitas ibadah, sekolah, transportasi, dan usaha tidak boleh dibatasi dan berjalan secara normal seperti sediakala.

Disebutkan juga dalam pesan berantai tersebut bahwa aplikasi PeduliLindungi tidak boleh lagi digunakan karena melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

Terkait hal ini, dikutip dari laman resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), poin-poin yang diklaim sebagai kesimpulan dari putusan MA tersebut adalah tidak benar adanya alias hoaks!

Berikut isi lengkap mengenai postingan hoaks yang beredar di masyarakat terkait pandemi Covid-19 sudah hilang dan beberapa pernyataan keliru lainnya:

“Pengumuman Penting

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31 P/HUM/2022 (sebanyak 115 Halaman), yang telah membatalkan Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 99 Tahun 2020, maka disimpulkan bahwa:

1. Pandemi Covid-19 dinyatakan telah berakhir;

2. Negara Dilarang melakukan Pemaksaan Vaksin;

3. Pemerintah Wajib Menyediakan Vaksin Halal & Thoyyib yang mendapatkan Sertifikasi Halal & Label Halal MUI;

4. Aktivitas Ibadah, Sekolah, Transportasi, dan Usaha tidak boleh dibatasi dan berjalan secara normal seperti sediakala;

Berdasarkan Protokol Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) bahwa Aplikasi Peduli Lindungi Melanggar HAM dan tidak boleh dipergunakan lagi.”

Sementara, penelusuran JawaPos.com di laman resmi MA, melihat salinan putusan MA 31 P/ HUM / 2022, postingan yang beredar di masyarakat tersebut di atas memang tidak benar adanya. Putusan tersebut hanya mewajibkan pemerintah menyediakan vaksin covid-19 yang halal khususnya bagi umat Muslim.

Kemudian, tidak ditemukan juga pernyataan yang menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 telah berakhir. Sementara itu, dalam putusan MA tersebut disimpulkan bahwa pemerintah dalam melakukan program vaksinasi Covid-19 di wilayah Negara Republik Indonesia (NRI), khususnya dalam menjamin status kehalalan vaksin harus selalu konsisten dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir, mengenai aplikasi PeduliLindungi yang disebut melanggar HAM, sebelumnya Menkominfo Johnny G. Plate juga sudah membatah hal tersebut. Johnny menegaskan bahwa PeduliLindungi tidak melanggar HAM.

“Aplikasi PeduliLindungi memiliki prasyarat utama penggunaan data pribadi hanya bisa dilakukan atas consent atau persetujuan dari pemilik data. Selain itu, data pribadi masyarakat dalam aplikasi PeduliLindungi berada dalam penyimpanan Pusat Data Nasional Kementerian Kominfo dan dijaga baik,” terang Johnny.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Rian Alfianto

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads