alexametrics

Hoax Pemprov DKI Kenakan e-Tilang Bagi Warga yang Tidak Bermasker

18 Juli 2020, 11:37:24 WIB

JawaPos.com – Beredar informasi hoax soal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menerapkan penilangan bagi masyarakat yang tidak memakai masker di muka umum mulai 27 Juli-9 Agustus 2020. Denda tilang sebesar Rp 200-250 ribu.

Keputusan tersebut dikatakan hasil dari rapat Tim Gugus Tugas Covid-19 DKI Jakarta. Tilang sendiri akan dikenakan secara elektronik dengan sistem aplikasi PIKOBAR.

Berdasarkan hasil penelusuran tim Jakarta Lawan Hoaks (JalaHoaks), memastikan informasi tersebut tidak benar. Sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengenaan Sanksi Terhadap Pelanggaran Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Covid-19 di ibu kota, pada Pasal 4 disebutkan bahwa setiap orang yang tidak melaksanakan kewajiban menggunakan masker di luar rumah pada tempat umum atau fasilitas umum selama pemberlakuan pelaksanaan PSBB dikenakan sanksi.

Sanksi meliputi administratif teguran tertulis, kerja sosial berupa membersihkan sarana fasilitas umum dengan mengenakan rompi atau denda administratif paling sedikit Rp 100 ribu dan maksimal Rp 250 ribu. Adapun penindakan terhadap sanksi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan dapat didampingi oleh kepolisian.

Dalam Pergub tersebut tidak disebutkan tentang tanggal penilangan di muka umum bagi yang tidak bermasker dikhususkan mulai tanggal 27 Juli-9 Agustus 2020. Tidak pula disebutkan bahwa proses penilangan menggunakan e-tilang aplikasi PIKOBAR dengan dana denda akan masuk ke Kas Daerah sesuai peraturan.

Aplikasi PIKOBAR sendiri diketahui merupakan milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Melalui akun instagram, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah mengunggah video berjudul DENDA 100-150 ribu BAGI YANG TIDAK BERMASKER DI TEMPAT UMUM pada 13 Juli 2020. Denda ini akan diberlakukan mulai 27 Juli 2020 di seluruh wilayah Jawa Barat, dengan penilangan akan dilakukan oleh Satpol PP, Polisi, dan TNI atas nama Gugus Tugas.

Pengecualian penilangan diberikan kepada kategori sedang pidato (dengan jaga jarak yang memadai), sedang makan minum, sedang olahraga kardio tinggi, dan sedang sesi foto sesaat. Proses tilang berdenda ini dan kwitansi akan menggunakan e-tilang via apps PIKOBAR dan dana denda akan masuk ke kas daerah sesuai peraturan. Informasi tersebut memiliki kesamaan dengan kabar hoax yang mengatasnamakan Pemprov DKI Jakarta.

FAKTA

Penilangan kepada warga yang tidak menggunakan masker di muka umum dengan sistem e-tilang melalui aplikasi PIKOBAR bukan kebijakan Pemprov DKI Jakarta, melainkan kebijakan Pemprov Jawa Barat.

Editor : Bintang Pradewo

Reporter : Sabik Aji Taufan



Close Ads