JawaPos Radar

Disebut Akan Jual Bali Untuk Bayar Utang, Ini Penjelasan Sri Mulyani

13/08/2018, 11:30 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Disebut Akan Jual Bali Untuk Bayar Utang, Ini Penjelasan Sri Mulyani
Hoax Sri Mulyani soal jual Pulau Bali (Hana Adi/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dihantam berita tidak mengenakkan yang tengah viral di media sosial. Dirinya disebut akan menjual wilayah Bali untuk membayar utang negara.

Menanggapi hal itu, Sri Mulyani membantah berita tersebut. Dia menegaskan tidak pernah mengeluarkan pernyataan untuk menjual wilayah Bali guna membayar utang negara.

"Pada Oktober 2017 telah beredar berita fitnah/hoax tentang Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang seolah-olah mengeluarkan pernyataan 'Jika Rakyat Mengizinkan Daerah Bali Kita Jual Untuk Bayar Hutang'. Link berita tersebut telah dihapus dan adminnya juga telah menghilang," tulis Sri Mulyani dalam akun facebooknya seperti dikutip JawaPos.com, Senin (13/8).

"Namun demikian, sebuah akun FaceBook bernama Sandy Yah, pada 10 Agustus 2018 mengunggah screen shot berita tersebut dan mendapatkan banyak tanggapan serta share. Berita tersebut adalah Fitnah Keji dan Tidak Benar!," tambahnya.

Dia menegaskan, wilayah Indonesia tidak boleh diperjualbelikan. Hal itu sesuai mandat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak untuk diperjual belikan. NKRI sejak diproklamirkan oleh Pendiri Bangsa kita, terus kita jaga kedaulatan dan kemerdekaannya dengan membangun sampai ke pelosok negeri, untuk menciptakan rakyat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur," tegasnya.

Selain itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini juga menyampaikan komitmen pemerintah dalam menjaga keuangan negara secara hati-hati. Dia memastikan jika data dan kebijakan Kementerian Keuangan selalu disampaikan secara transparan melalui website resminya.

"Keuangan Negara, APBN termasuk kebijakan utang negara selalu kita jaga dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab-Keuangan Negara, APBN dan utang negara dibahas dan disetujui oleh DPR dalam bentuk UU APBN, dan diperiksa dan diaudit oleh BPK dan dipertanggung jawabkan di depan DPR," pungkasnya.

(hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up