alexametrics

Bukan Demo KPU-Bawaslu, tapi Protes Proyek Tol

13 Mei 2019, 18:23:18 WIB

JawaPos.com – Beberapa foto memperlihatkan belasan perempuan seperti melakukan unjuk rasa. Selanjutnya, sebagian di antara mereka melepas pakaian bagian atas. Walaupun aparat kepolisian berada di lokasi itu, para perempuan paro baya tersebut masih membuka pakaiannya. Tiga foto itu beredar luas di medsos. Katanya, unjuk rasa tersebut terjadi di depan gedung Bawaslu dan KPU.

Salah satu netizen yang menyebarkan kabar itu adalah pemilik akun Facebook Sabak Suropati (fb.com/sabak.suropati.3). “Waras kau Mak? Kasian anak kau kalau kau jadi sinting gara2 pilpres,” tulis Sabak kemarin (12/5).

Sebelumnya, foto-foto itu juga diunggah fan page Lika Liku Kehidupan (fb.com/Lika-Liku-Kehidupan-2483565655201461/). Pengelola fan page tersebut juga menuliskan status bernada nyinyir. “Astagfirullah, Emak – Emak Kampret demo sambil Lepas baju. Makin gak waras aja. Gak sekalian Telanjang Mak,” tulisnya pada 10 Mei 2019. Posting-an itu sudah dibagikan 484 kali.

Faktanya, posting-an akun Sabak Suropati dan fan page Lika Liku Kehidupan palsu. Tidak ada aksi emak-emak buka baju saat melakukan demo di depan kantor KPU dan Bawaslu. Foto yang mereka sebar adalah aksi demo warga menolak proyel tol Pasuruan-Probolinggo pada Januari 2018 di Probolinggo.

Sinergi.radarmalang.id (Jawa Pos Group) telah memberitakan aksi demo itu pada 13 Januari 2018. Aksi protes dilakukan warga Desa Klampok, Tongas, Probolinggo, pada Jumat 12 Januari 2018. Mereka ramai-ramai memblokade jalan nasional. Protes itu langsung direspons PPK Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo (Paspro) Kementerian PUPR.

Agus Minarmo selaku PPK jalan tol Paspro menjelaskan, pihaknya tidak serta-merta membangun jalan tanpa melakukan kajian dan mengikuti keinginan warga. “Jika semua jalan setapak dibuatkan jalan, mulai Grati sampai Leces, ada berapa ratus jalan setapak yang dibangun? Kalau maunya begitu, ya sekalian tak usah buat jalan tol,” terangnya.

Agus lantas menyebutkan pihak yang berhak mendapatkan pergantian fasilitas jalan itu sesuai UU No 2 Tahun 2012. Undang-undang tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum itu menyebutkan, yang berhak mendapatkan pergantian adalah jalan desa, jalan kabupaten/kota, jalan provinsi, dan jalan nasional. Selengkapnya, Anda dapat membaca berita itu di bit.ly/AksiJalanTol.

FAKTA

Foto aksi demo para perempuan yang melepas pakaian bagian atas tidak dilakukan di depan Bawaslu dan KPU. Itu adalah aksi protes proyek tol Pasuruan-Probolinggo pada Januari 2018.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (zam/c17/fat)