JawaPos.com - Kepala Ataf TNI Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono akan menjalani fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan sebagai calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI, Jumat (2/12). Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin meminta, adanya peningkatan disiplin prajurit TNI.
Sebab, Hasanuddin menyebut dalam kurun waktu lima tahun terakhir, disiplin prajurit militer menurun dan perlu ditingkatkan oleh Panglima TNI yang baru.
"Dalam pandangan saya, disiplin prajurit TNI dalam lima tahun terakhir itu menurun, ini perlu diupayakan naik agar menjadi prajurit yang benar-benar disiplin," kata Hasanuddin kepada wartawan, Jumat (2/12).
Politikus PDI Perjuangan ini mencontohkan, sejumlah kasus pelanggaran disiplin prajurit TNI yang perlu mendapatkan perhatian, di antaranya perkelahian antaranggota TNI hingga kasus Kolonel Infanteri Priyanto, terdakwa pembunuhan dua remaja di Nagreg, Jawa Barat, pada akhir Desember 2021.
Karena itu, Hasanuddin menegaskan persoalan disiplin prajurit TNI akan dimasukkan dalam uji kelayakan dan kepatutan calon panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono. Terkait peran TNI di Indonesia bagian timur, wilayah lainnya juga perlu mendapat perhatian khusus.
"Peran TNI di mana-mana sama, aplikasi di lapangan seperti apa saya kira disesuaikan," tegas Hasanuddin.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyatakan, pihaknya bakal menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono pada Jumat (2/12). Hal ini setelah DPR RI menerima surat presiden (Surpres) terkait pergantian Panglima TNI.
"Betul, Komisi I akan menggelar fit and proper test calon panglima esok. Satu hari penuh ya. Dimulai dengan verifikasi persyaratan di pagi hari," ucap Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid kepada wartawan, Kamis (1/12).
Politikus Partai Golkar ini menyatakan, uji kelayakan dan kepatutan itu akan diagendakan dengan mendengarkan penjelasan visi dan misi dari Laksamana Yudo Margono, ketika nantinya terpilih menjabat sebagai pucuk pimpinan lembaga militer tersebut.
"Lalu mendengarkan visi misi dan pendalaman dalam rapat pukul 13.30. Penyampaian visi misi oleh calon panglima disepakati dalam rapat internal komisi 30 menit," ujar Meutya.
Meutya mengungkapkan, mekanisme dari pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan itu akan digelar secara terbuka. Namun, bila nanti dalam pemaparan isinya berupa strategi dan sifatnya rahasia akan tertutup.
"Direncanakan dilakukan terbuka, kecuali jika nanti dalam paparan ada yang dianggap bersifat strategi dan rahasia maka bagian tersebut dilakukan tertutup," pungkas Meutya.
