Peristiwa politik telah jadi tontonan di media arus atas dan bawah (medsos). Ini terjadi ketika jagat citra jadi kekuatan determinan atas berbagai kehadiran (orang, lembaga, dan entitas lainnya).
Politik pun menjelma jadi teater. Begitu juga Pilpres (Pemilihan Umum Presiden) 2024.
TENTU, Pilpres 2024 bukan teater yang serius ala William Shakespeare seperti lakon Hamlet. Juga bukan teater absurd ala Ionesco (Kursi-Kursi) dan Samuel Beckett (Menunggu Godot) serta teater epik ala Bertolt Brecht (Lingkaran Kapur Putih). Namun teater yang cenderung ngepop: penuh gebyar dan menghibur. Di dalamnya ada banyak peristiwa dramatik yang mengaduk-aduk emosi penonton. Semakin tegang dan dramatik, teater pilpres dianggap semakin menarik. Apalagi dibumbui gimik dan suasana melodramatik. Semua dilakukan demi pamrih elektoral.
Di dalam teater pilpres, substansi ide/pesan sosial yang mencerahkan dan menimbulkan katarsis cenderung dikesampingkan. Sebab, yang penting ”tontonan” sukses dan penonton senang (baca: menang dalam kontestasi capres berkat dukungan besar elektoral publik).
Pendidikan politik publik? Para politikus bisa mengelak, ”Ini kompetisi murni. Yang ada hanya petarung dan botoh politik. Tak ada guru politik, apalagi guru bangsa! Meraih kekuasaanlah yang jadi tujuan utama.”
Di dalam teater Pilpres 2024 yang semakin terasa ngepop dan cair, para aktor politik tak ubahnya selebriti/pesohor. Mereka tampil penuh gebyar. Mereka melakukan berbagai upaya untuk mendekati dan memersuasi publik agar memilih mereka, misalnya hadir dan beraksi pada acara-acara sosial dan budaya yang melibatkan massa.
Sosok penderma pun mereka mainkan: membagi uang, sembako, kaus, makanan, dan lainnya. Juga tampil sebagai sosok orang arif bijaksana yang selalu bilang, ”Politik harus bersih, jujur, dan menjunjung martabat.”
Mereka mengaku antipolitik uang, tapi kepada para pendukungnya politikus bisa bilang, ”Kalau ada yang ngasih uang, terima saja, tapi pilihan saudara-saudara harus tetap sesuai hati nurani.” Maksud pilihan ”sesuai hati nurani” tentu tak jauh dari capres yang diunggulkan sang politikus tersebut.
Seniman Partisan
Riuh. Gemuruh politik pilpres ternyata juga menggoda para pekerja seni/seniman untuk terjun. Mereka pun memberikan dukungan pada capres yang dinilai ideal: seide/seaspirasi, cocok, dan mampu memberi harapan.
Bolehkah seniman bersikap partisan? Sangat boleh. Itu soal hak memperjuangkan aspirasi politik.
Menjadi partisan berarti menjadi pendukung paham politik, partai politik, golongan tertentu. Hal ini sudah lazim di dalam sejarah politik Indonesia. Pada era Orde Lama, banyak seniman yang berafiliasi dengan parpol, misalnya Partai Nasional Indonesia/PNI yang membentuk LKN (Lembaga Kebudayaan Nasional), misalnya penyair Sitor Situmorang yang dikenal dekat dengan Bung Karno.
Seniman-seniman yang lain menjadi anggota Lesbumi (Lembaga Seniman Budayawan Muslimin Indonesia) bentukan Nahdlatul Ulama/NU yang waktu itu masih menjadi parpol, misalnya sastrawan/dramawan Asrul Sani dan sineas Usmar Ismail.
Adapun para seniman yang berhimpun di dalam Lekra (Lembaga Kebudayaan Rakyat) bentukan Partai Komunis Indonesia (PKI), misalnya sastrawan Pramoedya Ananta Toer, Rivai Apin, dan Utuy Tatang Sontani.
Era Orde Baru
Pada era Orde Baru, banyak seniman yang masuk atau direkrut Golongan Karya (Golkar). Mereka terhimpun dalam Artis Safari. Tugas mereka ikut memenangkan Golkar dalam setiap pemilu. Para seniman lain, yang memilih jadi oposan, menyalurkan aspirasinya pada parpol. Ada yang mendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ada juga yang mendukung Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Sangat kental nilai partisanisme para seniman pada era Orde Lama. Dengan kadar yang lebih ”ringan”, nilai partisanisme seniman pada era Orde Baru masih tampak. Terutama mereka yang gigih mendukung PPP dan PDI.
Ada beberapa hal khas dan bisa dibaca dari fenomena seniman mendukung parpol. Pada era Orde Lama, para seniman mendukung parpol tertentu atas kesadaran ideologis. Mereka rela jadi ”alat” perjuangan partai. Mereka pun militan.
Pada era Orde Baru, kebanyakan seniman yang mendukung Golkar punya pertimbangan praktis/pragmatis yang terkait dengan keselamatan karier, eksistensi, dan sumber penghasilan. Ini juga bertalian dengan dominasi dan hegemoni Golkar saat itu. Dengan mendukung Golkar, para seniman merasa aman dan sejahtera. Ini berbeda dengan para seniman yang mendukung PPP dan PDI. Mereka cenderung ideologis dan berani berhadapan dengan Orde Baru. Misalnya, Rhoma Irama yang waktu itu mendukung PPP dilarang tampil di TVRI. Begitu pula para seniman yang mendukung PDI. Karier mereka juga dihambat.
Pada era reformasi, banyak seniman yang mendukung dan masuk partai politik atas dasar pertimbangan ideologis. Namun, ketika parpol-parpol semakin pragmatis dan dirasakan semakin jauh dari cita-cita ideal politik, banyak seniman yang hengkang.
Kalau tetap ada seniman yang mendukung parpol, pertimbangannya adalah pragmatisme. Mereka menggunakan dalih profesionalisme (kerja dan mendapat imbalan layak). Ini yang sekarang terjadi. Parpol dipahami sebagai sumber uang yang cocok buat para seniman/pelaku seni untuk ”bercocok tanam”. Meskipun di antara mereka yang pragmatis, masih ada juga seniman yang mengaku ”ideologis”, seperti yang dikatakan pada wartawan.
Partisanisme Musiman
Bobot politik di dalam keterlibatan para pekerja seni atau seniman pada era reformasi bisa dikatakan sangat ringan atau tidak memiliki signifikansi tinggi. Partisanisme mereka sebatas musiman. Artinya, sikap partisan mereka tidak memiliki akar kuat ideologis, kecuali sentimentalitas politik sesaat. Begitu pemilu/pilpres selesai, sikap partisan mereka pun menguap. Ini terjadi pada diri para simpatisan, relawan baik yang tak berbayar maupun ”profesional”. Juga mereka yang menganggap pemilu/pilpres sebagai media aktualisasi diri demi mencari eksistensi. Misalnya, mejeng di medsos seolah jadi ”hero” politik.
Keterlibatan pekerja seni/seniman pada Pilpres 2024 sulit untuk diletakkan dalam kerangka ideologis seperti dalam kasus Lekra, LKN, Lesbumi, dan lainnya pada era Orde Lama. Saat itu para seniman benar-benar jadi underbow parpol. Adapun partisanisme seniman/pekerja seni dalam Pilpres 2024 lebih menyerupai ”ritus sosial-politik” lima tahunan. Posisi mereka tak jauh dari suporter politik yang cair karena tidak terikat secara ideologis dan kelembagaan dengan parpol. Hubungan antara mereka dan parpol bersifat psikologis: ada ”ikatan” emosional meskipun kadarnya biasa-biasa saja. Ini bisa karena faktor ”politik aliran” yang diturunkan dari orang tua, sentimentalitas agama, atau sistem keyakinan tertentu.
Pilpres bagi para pekerja seni/seniman di era reformasi tak lebih dari ”festival politik” lima tahunan yang diikuti dengan rileks. Yang membahayakan justru kehadiran para pendengung (buzzer) dan juru propaganda yang provokatif dan mampu menggiring cara berpikir mereka ke ranah konflik horizontal. Padahal, sejak awal pemilu/pilpres diidealisasi menjadi wahana kultural-politik untuk meningkatkan kualitas demokrasi dan melahirkan para pemimpin masa depan. (*)
---
INDRA TRANGGONO, Praktisi budaya, cerpenis, dan esais