Penarikan Utang Baru Tembus Rp127,3 Triliun per Januari 2026, Wamenkeu Juda: 15,3 Persen dari Target APBN

Wakil Menteri Keuangan Juda Agung. (Dok. Kemenkeu)

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa realisasi pembiayaan utang alias penarikan utang baru per 31 Januari 2026 mencapai sebesar Rp 127,3 triliun.

Wakil Menteri Keuangan, Juda Agung mengatakan bahwa rasio utang tersebut tercatat baru 15,3 persen dari target APBN tahun ini yang sebesar Rp 832,2 triliun.

"Secara keseluruhan realisasi pembiayaan tahun 2026 hingga akhir Januari mencapai Rp 105,06 triliun atau 15,2 persen dari target, lebih rendah dibandingkan realisasi 2025 yaitu 29,6 persen," kata Juda Agung dalam konferensi pers APBN KiTA, dikutip Rabu (25/2).

Lebih lanjut, Juda menilai bahwa capaian ini masih tercatat lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang menyentuh 23,7 persen dari target. Itu sebabnya, menurut dia, penarikan utang ini masih terukur karena disesuaikan dengan kebutuhan kas pemerintah serta mempertimbangkan dinamika pasar keuangan.

"Dengan disiplin dan strategi yang adaptif, kami memastikan pembiayaan tetap mendukung stabilitas APBN, sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan utang pemerintah,” lanjut Juda.

Lebih rinci, Juda mengatakan bahwa sebagian besar pembiayaan utang ditopang pendanaan melalui pasar Surat Berharga Negara (SBN). Di tengah tekanan global, kinerja pasar perdana SBN domestik dinilai tetap solid.

Pada tiga lelang pertama Surat Utang Negara (SUN) tahun 2026, rata-rata bid to cover ratio tercatat 2,2 kali. Sementara untuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), rata-rata bid to cover ratio tiga lelang pertama mencapai 3,8 kali.

Menurut Juda, kondisi tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang masih kuat.

“Hal ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap fundamental ekonomi Indonesia tetap baik, dan juga tercermin dari yield yang ada. Ke depan, stabilitas pasar SBN akan terus dijaga melalui koordinasi kebijakan yang erat antara pemerintah dan otoritas moneter,” jelasnya.

Selain pembiayaan utang, pemerintah juga mengalokasikan pembiayaan investasi sebesar Rp203 triliun pada 2026. Anggaran ini difokuskan untuk memperkuat sektor pertanian, ketahanan pangan, dan kesejahteraan petani.

Hingga 31 Januari, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp22,73 triliun. Dana tersebut terutama digunakan untuk mendukung operator investasi pemerintah, yakni Perum Bulog, dalam memperkuat cadangan beras pemerintah.

Di sisi lain, terdapat penerimaan kembali investasi sebesar Rp49 miliar yang berasal dari pelunasan PEN Daerah. Ia menyebut, secara keseluruhan, pembiayaan investasi telah memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Melalui dukungan pada sektor pertanian dan pangan, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga harga pangan tetap stabil dan terjangkau,” pungkas Juda.