IAI Gelar Public Hearing Standar Pengungkapan Keberlanjutan untuk Transparansi dan Relevansi Ekosistem Bisnis

JawaPos.com - Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyelenggarakan Dengar Pendapat Publik (public hearing) terkait Draf Eksposur Standar Pengungkapan Keberlanjutan (DE SPK) sebagai bagian dari due process procedure penyusunan standar yang bertujuan untuk memastikan transparansi, relevansi, dan pemahaman yang mendalam mengenai pengungkapan keberlanjutan di Indonesia.

Ketua Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) Ikatan Akuntan Indonesia, Istini Sidharta menyampaikan ini dalam public hearing DE Pernyataan Standar Pengungkapan Keberlanjutan (PSPK) 1 dan 2 yang diselenggarakan di Grha Akuntan, Jakarta.

Menurutnya, implementasi pengungkapan keberlanjutan yang terhubung dengan laporan keuangan, sangat penting bagi kegiatan pasar modal, akses pendanaan internasional, serta kegiatan perdagangan yang memerlukan informasi yang relevan bagi investor dan calon investor.

Public hearing ini menampilkan Ketua dan Anggota Dewan Standar Keberlanjutan (DSK) IAI sebagai narasumber, dan diikuti oleh hampir 1.000 perwakilan dari para pemangku kepentingan secara hybrid, termasuk regulator, praktisi, akademisi, dan akuntan profesional.

Tampil sebagai narasumber, Anggota DSK IAI, Prabandari I. Moerti mengatakan, SPK yang akan diterbitkan IAI ini bersifat principle based dan diadopsi dari IFRS S1 dan S2 yang diterbitkan International Sustainability Standards Board (ISSB).

Sama seperti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) IAI, penerapan SPK di kalangan entitas tentunya akan membutuhkan waktu, apalagi sifatnya forward looking. Karena itu, Prabandari mengajak semua pemangku kepentingan untuk mengawal proses adopsi dan implementasi SPK. Sementara regulator dapat membantu proses adopsi dan implementasinya.

“Pengungkapan ini tidak akan lepas dari seberapa resilience (ketahanan) organisasi terhadap aspek sustainability, krisis iklim, risiko, dan opportunity. Ini adalah sesuatu yang tidak dimasukkan ke dalam laporan keuangan sebelumnya. Jadi standar ini mencoba mengaitkan informasi yang bersifat eksternalitas ke dalam laporan keuangan. Idealnya, semua unit pengukurannya sama,” ujar akuntan profesional dari Deloitte itu.

Menurut Prabandari, para pemangku kepentingan sudah menyadari bahwa upaya mengkuantifikasi dampak dan eksternalitas dalam implementasi SPK bukanlah hal yang mudah. Karena itu standar ini hadir dengan fleksibilitas yang cukup memadai, sekaligus mengadopsi prinsip judgement yang merujuk pada keputusan dan pertimbangan yang diambil oleh manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keberlanjutan, terutama saat menghadapi ketidakpastian atau situasi yang memerlukan interpretasi terhadap standar yang ada.

Pada kesempatan itu, Ketua Umum Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA), Katharine Grace yang hadir sebagai peserta, menyambut baik pelaksanaan public hearing ini. Menurutnya, keberadaan PSPK 1 dan PSPK 2 ini akan menjadi acuan penting bagi korporasi di Indonesia dalam menyiapkan pelaporan keberlanjutan.

Dia memperkirakan dalam waktu dekat, aspek keberlanjutan akan menjadi sebuah keniscayaan dalam dunia bisnis, sehingga seluruh korporasi harus mempersiapkan diri.

Sejak membentuk Task Force on Comprehensive Corporate Reporting (TF CCR) pada Desember 2020, IAI aktif memimpin diskusi publik untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengungkapan keberlanjutan yang terintegrasi dengan laporan keuangan perusahaan.

Pada presidensi G20 Indonesia tahun 2022, Indonesia turut mendorong pengakuan terhadap International Sustainability Standards Board (ISSB) melalui G20 Bali Declaration.

Sebagai respons terhadap hal ini, IAI menerbitkan DE SPK, yang merujuk pada ISSB Standards sebagai acuan dalam penyusunan pengungkapan keberlanjutan di Indonesia. DE SPK terdiri dari dua bagian, yakni DE PSPK 1 dan DE PSPK 2, yang masing-masing merujuk pada IFRS S1 dan S2. Standar ini mengharuskan perusahaan memiliki sistem pelaporan yang didukung oleh tata kelola dan pengendalian internal yang baik, mirip dengan standar penyusunan laporan keuangan.

“Dengan adanya ketentuan PSAK 201 Penyajian Laporan Keuangan yang diterapkan pada DE PSPK 1, akuntan yang berpengalaman dalam pelaporan keuangan akan mampu memastikan kualitas pengungkapan yang sama dalam pelaporan keberlanjutan,” jelasnya.