alexametrics

Menteri Yohana Berharap DPR Kerja Cepat, Merevisi UU Perkawinan

26 Desember 2018, 18:17:12 WIB

JawaPos.com – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Yohana Yembise mengatakan, akan segera mendorong DPR untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ia juga menyebutkan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

“Segera, setelah tahun baru mungkin ya, karena semua pada libur tahun baru,” kata Yohana usai melakukan pertemuan dengan Mahkamah Konstitusi (MK) di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (26/12).

Bagi Yohana, putusan MK tentang batas minimum usia perkawinan anak beberapa waktu lalu merupakan ‘hadiah’ Hari Ibu dan kado bagi anak-anak Indonesia. Oleh karena itu, selain mendorong lembaga legislatif untuk merevisi UU Perkawinan, ia juga akan berkoordinasi dengan institusi terkait dengan perkawinan.

Yohana memandang, kesepakatan bersama mengenai batas minimum usia perkawinan masih perlu diperbincangkan, agar mendapatkan hasil terbaik. Yohana akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait seluruh rencana kerjanya itu.

“Dengan institusi-institusi terkait. Juga akan melaporkan kepada Presiden, sekaligus juga akan melakukan pendekatan kepada pihak parlemen. Sehingga secepatnya kita bisa muncul dengan satu kesepakatan bersama,” ucapnya.

Sebenarnya, kata Yohana, pemerintah sudah menyiapkan Peraturan Pemerintah Pengganti UU (Perppu) untuk mengatur perkawinan. Namun, Yohana menuturkan, kemungkinan besar pemerintah memilih merevisi batas minimum usia perkawinan.

“Apakah Perppu atau revisi, tapi ada feeling revisi langsung mengubah satu pasal. Di situ saya pikir sudah bisa secepatnya,” tuturnya.

Hari ini, Yohana bersama jajarannya berkunjung ke MK untuk bersilaturahmi dengan Ketua MK, Anwar Usman, beserta jajarannya. Selain bersilaturahmi, Yohana juga melakukan audiensi. Hakim MK yang turut mendampingi Anwar pada pertemuan itu adalah Saldi Isra dan Suhartoyo.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (rdw/JPC)



Close Ads
Menteri Yohana Berharap DPR Kerja Cepat, Merevisi UU Perkawinan