alexametrics
Revisi UU Perkawinan

Usulkan Usia Minimal Pengantin, Menteri PPPA Bakal Bahas Dengan DPR

20 Desember 2018, 18:11:42 WIB

JawaPos.com – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengamanatkan bahwa batas usia menikah harus diervisi. Berdasar perbandingan dengan banyak negara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise mengusulkan, usia minimal pernikahan 20-22 tahun. Batas bawah itu untuk perempuan dan laki-laki.

“Saya balik melihat masalah gender equality, yaitu jangan sampai terjadi ketidakadilan,” ujar Yohana setelah menyerahkan Anugerah Parahita Ekapraya di Istana Wakil Presiden, Jakarta, kemarin (18/12).

Sesuai hasil putusan Mahkamah Konstitusi, ketentuan usia minimal 16 tahun perempuan untuk menikah telah dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional. Aturan yang tercantum pada pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) itu harus direvisi. MK memberikan batasan paling lama tiga tahun untuk DPR agar merevisi undang-undang tersebut.

Usulkan Usia Minimal Pengantin, Menteri PPPA Bakal Bahas Dengan DPR
Menteri PPPA Yohana Yembise usulkan usia minimal pengantin 20 tahun untuk perempuan dan 22 tahun untuk laki-laki. (Pixabay)

Lebih lanjut, Yohana menuturkan akan segera membahas masalah tersebut dengan anggota DPR. Kementerian PPPA sudah menyelenggarakan diskusi publik terkait usia pernikahan anak. Hasil diskusi publik itu salah satu yang akan dibawa ke DPR.

“Kita perlu kerja sama, pendekatan lagi dengan pihak DPR, agar ada kesepakatan bersama. Yang jelas, undang-undang perlindungan anak minimal 18 tahun,” imbuh dia.

Selain itu, Kementerian PPPA perlu diskusi dengan berbagai institusi lain terkait masalah anak tersebut. Misalnya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komnas Perempuan, dan organisasi masyarakat. “Jadi, kita akan siapkan itu sebaik-baiknya sehingga kesepakatan ini kita bisa bawa ke DPR agar dibicarakan,” ungkap Yohana.

Sementara itu, Kepala Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menuturkan bahwa perkawinan berdampak jangka panjang bagi sumber daya manusia Indonesia. “Umumnya yang menikah usia anak, pendidikannya rendah, bahkan putus sekolah,” ungkapnya.

Dia mendukung bahwa seorang anak harus mendapat pendidikan tinggi. Setidaknya mengenyam pendidikan 12 tahun. “Pada UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 26 bahwa orang tua wajib mencegah terjadinya perkawinan usia anak. Dalam undang-undang yang sama, disebutkan anak jika usianya belum mencapai 18 tahun.

Kuasa hukum penggugat UU Perkawinan Dian Kartikasari menuturkan, proses tiga tahun yang ditetapkan MK untuk mengubah pasal batas bawah usia pernikahan bagi perempuan dianggap terlalu lama. Dia pesimistis pasal baru tersebut bisa jadi sebelum musim pemilu.

Padahal, semakin lama, korban perkawinan anak semakin banyak. “Kami sudah mengajukan perpu (peraturan pengganti undang-undang, Red) kepada presiden,” ucapnya. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (jun/lyn/c10/ttg)

Close Ads
Usulkan Usia Minimal Pengantin, Menteri PPPA Bakal Bahas Dengan DPR