alexametrics

Petugas Imunisasi MR Diintimidasi, 32 Juta Anak Belum Divaksin

Papua Barat dan Bali Melebihi Target
13 September 2018, 10:57:22 WIB

JawaPos.com – Imunisasi measles-rubella (campak dan rubela/MR) yang digelar pemerintah belum berjalan mulus di sejumlah daerah. Terutama di luar Jawa. Petugas kerap mendapat intimidasi dari oknum masyarakat. Akibatnya imunisasi tidak berjalan mulus. Target pemberian vaksin yang diharapkan pemerintah sulit tercapai.

“Ada di beberapa provinsi, misalnya Gorontalo dan Kalsel,” terang Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes Vensya Sitohang di Kantor Staf Presiden kemarin (12/9).

Bentuk intimidasinya bermacam-macam, bahkan hingga ancaman pembunuhan bila petugas nekat melaksanakan imunisasi.

Petugas Imunisasi MR Diintimidasi, 32 Juta Anak Belum Divaksin
Ilustrasi: 32 juta anak belum divaksin MR yang tersebar di seluruh Indonesia. (Haritsah Almudatsir/Jawa Pos)

Di salah satu daerah, petugas itu sudah terjadwal untuk melaksanakan imunisasi di salah satu titik. Bukannya anak-anak yang datang, warga malah mengurung petugas tersebut. “Tiba-tiba datang orang membawa parang. Untung, ada petugas desa yang lewat,” lanjutnya. Alhasil, imunisasi pun gagal dilaksanakan.

Hambatan-hambatan tersebut kemarin dibahas pada forum rapat di KSP. Salah satu hambatan yang muncul di rapat itu adalah sosialisasi yang kurang lengkap. Selama ini sosialisasi kedaruratan yang membuat vaksin MR boleh digunakan adalah tidak tersedianya vaksin halal. Namun, sosialisasi kedaruratan bahwa anak-anak rawan terkena MR sehingga harus segera divaksin masih kurang.

Salah satu solusi yang diusulkan dalam pertemuan tersebut adalah memperbanyak sosialisasi. Bukan hanya melalui media modern, melainkan juga melalui media cetak hingga poster yang lebih mudah diakses masyarakat. Juga menyatukan visi seluruh MUI di daerah agar satu visi dengan MUI Pusat.

Pada 21 Agustus lalu, MUI Pusat menyatakan, untuk saat ini penggunaan vaksin MR produksi Serum Institute of India (SII) dibolehkan atau mubah. SII merupakan pemasok tunggal vaksin MR di Indonesia dan hingga saat ini belum ada penemuan atau inovasi vaksin MR yang bebas kandungan babi.

Hingga 10 September, dari 28 provinsi non-Jawa, praktis hanya ada dua daerah yang cakupan imunisasinya melebihi target 72 persen. Yakni, Papua Barat dan Bali. Selebihnya belum memenuhi target. Bahkan, cakupan imunisasi di delapan provinsi masih di bawah 35 persen. Provinsi Aceh tentu saja menjadi yang terendah dengan 6,88 persen.

Secara keseluruhan, ada 70 juta anak Indonesia yang menjadi sasaran imunisasi MR. Separonya berada di Jawa dan sudah diimunisasi. Saat ini masih ada sekitar 32 juta anak di luar Jawa yang belum mendapatkan imunisasi MR.

Imunisasi MR dilakukan secara serentak selama dua bulan di 28 provinsi. Pada 30 September mendatang, target cakupannya adalah 95 persen. “Tentu kalau bisa, ya 100 persen. Itu adalah hak semua anak,” tutur Vensya. Dengan kondisi yang ada saat ini, pihaknya akan berbicara lagi dengan para pakar, apakah masa imunisasi serentak mungkin diperpanjang.

Untuk saat ini, pihaknya berupaya melibatkan berbagai kementerian lintas sektoral untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Harapannya, pada 18 hari waktu yang tersisa masih bisa dilakukan imunisasi secara maksimal.

Kemenkes telah menyediakan vaksin dalam jumlah yang cukup untuk seluruh anak Indonesia. Tentu beserta tenaga medisnya yang siap melaksanakan imunisasi. Sementara itu, kementerian lain diharapkan bisa ikut berperan sesuai tupoksi masing-masing. Kementerian Kominfo, misalnya, bisa memperbanyak sosialisasi program tersebut. Sementara itu, Kemendagri mendorong pemda untuk berperan aktif.

Mendagri Tjahjo Kumolo menjelaskan, pada prinsipnya, kementeriannya beserta jajaran mendukung program tersebut. “(Pemda) sudah diminta untuk sosialisasi, menjelaskan pentingnya warga supaya sehat,” terangnya di Kemendagri kemarin. Pihaknya sudah mengirimkan surat edaran kepada pemda untuk mendukung.

Hal senada disampaikan Direktur Urusan Pemda III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri Eduard Sigalingging. Setelah pertemuan di KSP kemarin, dia menjelaskan bahwa sejak awal program itu bergulir, Kemendagri menerbitkan surat edaran untuk para kepala daerah. Isinya permintaan untuk mendukung program Kemenkes.

“Tapi, untuk fatwa yang dikeluarkan oleh MUI, Kemendagri belum mengeluarkan surat edaran lagi,” terangnya.

Karena itu, setelah pertemuan di KSP, pihaknya akan kembali mendorong para kepala daerah untuk berperan aktif dalam mengawal program imunisasi MR. Khususnya pada daerah-daerah yang cakupan imunisasinya masih minim.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menuturkan, vaksinasi pada dasarnya adalah hak anak. Sebab, berdasar justifikasi kesehatan, vaksinasi sangat berpengaruh pada kekebalan tubuh anak dari virus-virus tertentu.

“Vaksinasi itu merupakan hak anak dan harus dipenuhi. Saya kira pemerintah dan pemda harus bersama-sama memastikan bahwa ada daerah tertentu yang katakanlah vaksinasinya gagal tentu ya harus dilaporkan,” ujar Susanto di kantor KPAI, Jakarta Pusat, kemarin (12/9).

Dia menyebutkan, bila sebelumnya ada masyarakat yang khawatir dengan vaksin yang dianggap haram, mereka bisa merujuk pada fatwa MUI. Meski dianggap haram, dengan kondisi kedaruratan vaksin tersebut diperbolehkan untuk dipakai.

“Orang tua juga harus memberikan pemenuhan itu. Keluarga, negara tentu juga harus memastikan,” jelas dia. 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (byu/jun/wan/c6/tom)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads
Petugas Imunisasi MR Diintimidasi, 32 Juta Anak Belum Divaksin