alexametrics

DPR: Cabut Izin Per‎usahaan yang Tak Bayar THR!

13 Juni 2017, 12:50:55 WIB

JawaPos.com – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Hanif Dhakiri telah terbitkan Surat Edaran Kemnaker Nomor 03/2017 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2017.

Lahirnya surat edaran ini dilatari oleh seringnya perusahaan yang telat membayarkan THR. Bahkan ada perusahaan yang tidak membayarkan tunjangan bagi para pekerja ini.

Anggota Komisi IX DPR Irma Suryani Chaniago menyatakan THR ini menjadi kewajiban penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan.‎ Apalagi di Indonesia yang hampir 90 persen penduduknya adalah muslim. 

Di sisi lain, ada banyak kebutuhan yang harus dipenuhi masyarakat dalam menyambut hari raya.

“THR ini menjadi kewajiban penting yang harus diperhatikan oleh perusahaan,” ujar Irma dalam keterangan tertulis yang diterima, JawaPos.com, Selasa (13/6).

Dikatakan oleh mantan aktivis buruh ini, perusahaan yang tidak membayar atau tidak menganggap penting THR, secara tidak langsung telah mengabaikan kebutuhan penting pekerjanya.

“Perusahaan seperti ini harus diberi sanksi oleh pemerintah. Kalau perlu cabut izin usaha perusahaan yang tidak membayar THR,” tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri meminta kepada kepala daerah baik gubernur, walikota/nupati untuk mengawasi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR). 

Permintaan tersebut dikuatkan dengan diterbitkannya Surat Edaran Kemnaker Nomor 03/2017 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2017.(cr2/JPG)

Editor : Imam Solehudin


Close Ads
DPR: Cabut Izin Per‎usahaan yang Tak Bayar THR!