alexametrics

Komisi VIII: Urusan Halal-Haram Obat-Obatan Juga Urusan Pemerintah

8 Maret 2018, 11:50:17 WIB

JawaPos.com – Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Sodik Mudjahid menyatakan, sertifikasi halal pada obat-obatan penting. Oleh sebab itu, kebijakan tentang kewajiban sertifikasi halal untuk obat-obatan sudah tepat.

“Hal yang mendasar sekali salah satu tugas negara menjamin dan memfasilitasi umat beragama untuk melaksanakan agamanya masing-masing,” jelas Sodik saat dihubungi JawaPos.com, Kamis (8/3).

Sodik mengatakan, mayoritas masyarakat di Indonesia adalah umat muslim. Atas dasar itu, sudah sewajarnya pemerintah ikut mengatur urusan halal dan haram produk yang dikonsumsi masyarakat.

Namun demikian, Sodik melihat ada kendala dalam melakukan sertifikasi halal obat-obatan secara merata. Salah satunya, orientasi kepentingan para para produsen obat-obatan.

“Lalu, mereka bilang ada kelangkaan produk bahan baku, zat dan enzim yang kurang tersedia stoknya. Nah, inilah yang membuat impelementasi obat dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal tidak secepat makanan,” terangnya.

Oleh sebab itu, saat ini pemerintah dan DPR masih memberikan kelonggaran bagi produk obat-obatan untuk mengikuti aturan sertifikasi halal. Alasan dari para produsen obat tersebut menjadi salah satu pertimbangan.

Akan tetapi, pada 2019 nanti, aturan sertifikasi halal wajib diimplementasikan termasuk untuk obat-obatan. Dia mengatakan, seharusnya pada tahun ini produsen sudah menemukan alternatif bahan baku untuk obat-obatan.

“Jadi kita tidak ada alasan lagi. Tahun 2019 kita tetapkan sebagai hal yang tidak bisa diingkar lagi,” katanya.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : (rgm/JPC)


Close Ads
Komisi VIII: Urusan Halal-Haram Obat-Obatan Juga Urusan Pemerintah