Syarat Rekrutmen Pegawai Pemerintah pun Masih Diskriminasikan Difabel

25 Januari 2023, 13:18:39 WIB

Anggota Komnas HAM Hari Kurniawan, Angin Segar bagi Kalangan Disabilitas

Beragam pengalaman tak mengenakkan yang dialaminya kian menyadarkan Hari Kurniawan bahwa sosialisasi Undang-Undang (UU) Penyandang Disabilitas masih sangat rendah. Bahkan, di kalangan pegawai pemerintahan banyak yang belum paham.

AGUS DWI PRASETYO, Jakarta

DI deretan bangku penumpang kereta commuter line (KRL) itu, Hari Kurniawan yang tengah duduk tiba-tiba diminta berdiri oleh pria berusia 30-an tahun. Pria itu berkata bahwa ada ibu hamil yang membutuhkan tempat duduk. Hari merasa dirinya sudah duduk di kursi yang benar, yakni di bangku prioritas disabilitas. Karena itu, dia tak mau berdiri.

Karena keduanya tidak mau mengalah, adu mulut pun tak terelakkan. Pria tersebut ngotot bahwa ibu hamil lebih prioritas mendapatkan tempat duduk. Sementara itu, Hari bersikukuh bahwa dirinya punya hak untuk duduk di bangku prioritas.

Lagi pula, masih banyak tempat duduk lain yang diduduki kaum non-disabilitas.

’’Anda tahu saya disabilitas, Anda jangan memaksa saya berdiri,’’ kata Hari, menceritakan pengalamannya beberapa tahun lalu itu kepada Jawa Pos akhir November lalu (25/11/2022).

Pengalaman adu mulut semacam itu tidak sekali dua kali dialami Hari. Hal itu sebenarnya tak bisa dimaklumi. Sebab, penyandang disabilitas fisik memang punya hak untuk duduk di bangku prioritas sebagaimana golongan ibu hamil dan lanjut usia (lansia). Bahkan, ada aturan khusus yang mengakomodasi pemenuhan hak tersebut: UU Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Namun, dari sekian banyak pengalaman tak mengenakkan itu, Hari lebih banyak diam dan mengalah. ’’Apalagi kalau jam-jam sibuk, saya nggak pernah dikasih tempat duduk. Kalau ada petugas KRL baru dikasih, yang ibu-ibu disuruh minggir dulu,’’ ungkap pria yang akrab disapa Cak Wawa itu.

PERANGI DISKRIMINASI: Hari saat menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran HAM (25/11/2022). (AGUS DWI PRASETYO/JAWA POS)

Saat ini Cak Wawa sudah jarang naik KRL. Ya, sejak resmi menjabat anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) pertengahan November lalu, dia mendapat fasilitas tempat tinggal yang tak jauh dari kantor Komnas HAM. Jaraknya bisa ditempuh kurang dari 20 menit menggunakan kendaraan.

Kehadiran Cak Wawa di Komnas HAM memberi warna berbeda. Selama ini, tak banyak anggota Komnas HAM yang berlatar belakang difabel. Dia menjadi satu di antara dua penyandang disabilitas yang pernah mengisi posisi pimpinan Komnas HAM. Sebelumnya, ada Saharuddin Daming, doktor hukum difabel sensorik, yang menjabat anggota Komnas HAM 2007–2012.

Hari merasakan betul bagaimana upaya kaum disabilitas memperjuangkan haknya. Sejak lahirnya UU 19/2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, mulai ada pergeseran paradigma difabel. Dari pendekatan biomedis menjadi pendekatan sosial.

Pergeseran kembali terjadi ke pendekatan berbasis HAM setelah keluarnya UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hanya, implementasi undang-undang tersebut belum berjalan baik. Pengalaman Cak Wawa di KRL merupakan salah satu contoh konkretnya. ’’Sosialisasinya (UU 8/2016, Red) masih sangat rendah di tingkat bawah (masyarakat),’’ ujar pria kelahiran Lumajang, Jawa Timur, itu.

Ironisnya, tak hanya di kalangan masyarakat, implementasi UU Penyandang Disabilitas juga belum banyak dilaksanakan oleh pemerintah daerah (pemda). Cak Wawa punya pengalaman tentang itu.

Saat asistensi di salah satu daerah di Banten, Cak Wawa diminta naik ke lantai 2 lewat tangga untuk melaksanakan pertemuan. Tentu saja, itu membuat dia kerepotan. ’’Saya tanya, ada lift untuk naik ke lantai 2 atau tidak? Mereka bilang tidak ada,’’ kenang pendiri Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Disabilitas Jawa Timur tersebut.

Hari Kurniawan. (FEDRIK TARIGAN/JAWA POS)

Rendahnya pemahaman pegawai pemda tentang disabilitas tentu menjadi masalah serius. ’’Kalau pemda saja tidak punya perspektif disabilitas, bagaimana dengan masyarakat yang lain?’’ imbuhnya.

Terpilihnya dia sebagai anggota Komnas HAM menjadi angin segar bagi penyandang disabilitas di Indonesia. Cak Wawa diharapkan bisa mengakomodasi persoalan difabel yang banyak terjadi di Indonesia. Misalnya, diskriminasi di sektor ketenagakerjaan.

Pengabaian hak itu salah satunya tergambar dari rekrutmen pegawai pemerintah. Cak Wawa masih menemukan syarat sehat jasmani dan rohani dalam beberapa rekrutmen tersebut. Tentu, syarat itu mendiskriminasi kalangan disabilitas. ’’Rekrutmen pejabat IKN (ibu kota negara, Red) masih ada syarat itu,’’ paparnya.

Diskriminasi rekrutmen pegawai pemerintah itu pernah menimpa M. Baihaqi. Difabel netra asal Pekalongan itu sejatinya meraih nilai tertinggi tes seleksi kemampuan dasar (SKD) dalam penerimaan CPNS 2019. Namun, hasil tersebut dianulir karena dia dianggap tak memenuhi syarat.

M. Joni Yulianto, inisiator Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) Yogyakarta, mengatakan bahwa Baihaqi sudah menempuh jalur hukum terkait persoalan itu. Hasilnya, Baihaqi menang di tingkat kasasi Mahkamah Agung (MA). ’’Tapi, sampai sekarang putusan MA tak kunjung dieksekusi oleh pihak terkait,’’ ucapnya.

Cak Wawa menyadari, kebijakan yang belum berpihak pada penyandang disabilitas itu terjadi karena masalah perspektif. Maka, tugas besar Cak Wawa di Komnas HAM saat ini adalah mengarusutamakan perspektif tentang penyandang disabilitas dengan pendekatan HAM. ’’Perspektif itulah yang saya lihat belum merata. Termasuk di kalangan staf Komnas HAM sendiri,’’ tuturnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c18/ttg

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads