Imlek dan Ajakan ke Kalangan Tionghoa agar Lebih Aktif Berpolitik

23 Januari 2023, 11:04:30 WIB

Politik Identitas Tak Boleh Jadi Instrumen Elektoral

Daniel Johan, Grace Natalie, maupun Hendrawan Supratikno mendorong kalangan Tionghoa untuk aktif berpolitik karena politik sarana untuk melakukan perubahan. Tapi, mereka juga mengingatkan, yang diperjuangkan harus rakyat keseluruhan, bukan golongan tertentu.

KHAFIDLUL ULUM-FOLLY AKBAR, Jakarta

Terima Kasih Gus Dur

PASCAREFORMASI, masyarakat Tionghoa mendapat kebebasan dalam berekspresi, tak terkecuali dalam bidang politik. Daniel Johan termasuk yang merasakan besar dampak perubahan itu.

Menurut legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut, kebebasan masyarakat Tionghoa dalam melaksanakan tradisinya.

Salah satunya perayaan Imlek, tidak bisa lepas dari peran Presiden Ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

”Tanpa Gus Dur, kami masih terdiskriminasi,” katanya kepada Jawa Pos pekan lalu.

Ketika menjadi presiden, Gus Dur mencabut Inpres No 14 Tahun 1967 yang melarang ekspresi agama, kepercayaan, dan adat istiadat warga Tionghoa. Di masa Orde Baru, lanjut Daniel, tulang punggung politik warga Tionghoa dihancurkan sehingga tidak mempunyai kebebasan dalam berpolitik. ”Sama Gus Dur, hak politik dan kebebasan politik Tionghoa dipulihkan,” terangnya.

Tak mengherankan, tambah Daniel, warga Tionghoa sangat mencintai Gus Dur. Misalnya, di Kalimantan Barat yang merupakan daerah pemilihannya. Mereka bisa menggelar perayaan Cap Go Meh dengan sangat meriah.

Toleransi masyarakat di daerahnya sangat tinggi. Mereka menghormati satu sama lain, baik warga Tionghoa, Dayak, maupun Melayu sebagai suku yang ada di Kalimantan Barat. ”Kami menyebutnya Tidayu, Tionghoa, Dayak, dan Melayu. Kami bersyukur Kalimantan Barat menjadi miniatur toleransi antarsuku,” jelasnya.

Daniel pun mendorong warga Tionghoa semakin aktif dalam politik. Mereka bisa menyumbangkan visi yang baik dalam pembangunan politik. ”Jadi, tidak hanya di bidang ekonomi, tapi juga dalam politik dan budaya,” ungkapnya.

Sebagai politikus di Senayan, Daniel terus menyerap aspirasi masyarakat. Tentu sesuai dengan bidangnya di DPR, yaitu komisi IV yang membidangi pertanian. Menurut dia, banyak petani Tionghoa miskin di provinsi yang beribu kota di Pontianak tersebut.

Dia akan terus memperjuangkan hak rakyat. ”Berjuang mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” kata ketua DPP PKB itu.

Harus Percaya Diri

Politik, secara teori, menjadi arena terbuka untuk semua anak bangsa. Siapa pun boleh terlibat bahkan berhak untuk dipilih. Namun realitasnya, tidak sedikit yang masih berpikir primordial.

Cara pandang yang membuat sejumlah kelompok menjadi minoritas. Seperti kalangan Tionghoa.

Sejak awal memutuskan untuk terjun ke dunia politik, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie sadar betul akan realitas itu. Datang dari kalangan minoritas, dia butuh upaya ekstra.

Salah satu pemantiknya masuk politik adalah kasus banyaknya orang berintegritas sulit mendapat kendaraan politik. Itu banyak dia temui dari para klien saat berkarier di sebuah lembaga survei. PSI pun didirikan untuk kendaraan politik orang-orang baik itu.

Lagi pula, lanjut Grace, cibiran atau pandangan bernuansa SARA sudah ”kenyang” dia terima. Sejak lama, dia terbiasa dengan tantangan itu. Bahkan, saat memulai karier sebagai wartawan pada 2004, celotehan-celotehan sejenis sudah pernah dia terima.

Salah satu momen yang sangat membekas terjadi saat dia meliput acara di Cikeas. ”Ada wartawan senior bilang ngapain jadi wartawan, gak buka toko aja,” katanya.

Beruntungnya, di dunia politik dia berada di PSI. Di partai yang pernah dia ketuai itu, wajah multikulturalisme menjadi semangat. Bahkan, persoalan SARA menjadi salah satu gerakan yang diperangi PSI.

”Dengan saya Ketum itu sebenarnya pernyataan keras PSI. Keberpihakan pada minoritas,” tegasnya.

Grace berharap, ke depan lebih banyak lagi generasi muda Tionghoa yang berani dan mau terjun ke dunia politik. Bagi dia, politik merupakan sarana yang baik untuk melakukan perubahan.

Bagi kelompok minoritas, kunci masuk ke panggung politik adalah percaya diri. ”Kalau ada yang ngomong gitu (merendahkan minoritas) berarti dia kuper,” kata mantan jurnalis televisi itu.

Terbuka untuk Semua

Hendrawan Supratikno lahir sebagai keturunan Tionghoa. Namun, sebagai politikus, dia tidak hanya memperjuangkan warga dari kaumnya, tapi rakyat secara umum. Bagi dia, politik identitas tidak boleh menjadi instrumen elektoral.

Hendrawan mengatakan, sebagai anggota DPR, dirinya tidak mewakili etnis Tionghoa secara khusus. Apalagi, 95 persen konstituennya di daerah pemilihan Jawa Tengah X yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang bukanlah warga Tionghoa. ”Saya memang lahir dari etnis Tionghoa, tapi itu bukan kehendak saya,” ungkap politikus senior PDI Perjuangan (PDIP) itu.

Menurut dia, dalam anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) PDIP, sama sekali tidak disebutkan soal suku etnis. Jadi, walaupun sebagai keturunan Tionghoa, dia tetap diterima dan terpilih dari dapilnya yang bukan mayoritas Tionghoa. Dia terpilih karena kader PDIP.

Hubungan dengan pemilih di dapil juga dia rawat sebaik-baiknya. Dia selalu turun langsung ke masyarakat. Ketika menyapa dan menyerap aspirasi masyarakat, dia tidak membeda-bedakan ras, suku, atau agama. ”Tidak ada pembedaan. Karena saya Tionghoa, kemudian prioritas Tionghoa. Yang gitu-gituan di PDIP sudah ketinggalan zaman,” tutur politikus kelahiran Cilacap, Jawa Tengah, itu.

Setelah era reformasi, kata Hendrawan, partisipasi politik masyarakat terbuka luas. Semua orang bisa memilih politik menjadi jalur pengabdian. Semua orang bisa berjuang di ranah politik.

Memang, lanjut guru besar Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, itu, banyak masyarakat Tionghoa yang berkiprah di jalur perdagangan dan perekonomian. Namun, sekarang bidang politik terbuka lebar bagi semua kalangan.

Tidak hanya itu, peluang mengabdi sebagai TNI, Polri, dan ASN juga sama terbukanya bagi semua anak bangsa. ”Sesuai konstitusi, semua mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum,” beber anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Pada era demokrasi, lanjut Hendrawan, sesama anak bangsa harus saling menghargai. Menghormati perbedaan pendapat dan pandangan. Jadi, tidak boleh memusuhi orang lain yang berbeda pandangan. Tidak boleh memaksa orang lain mengikuti pendapatnya.

Dalam momen Imlek, Hendrawan mengingatkan salah satu konsensus bangsa, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. ”Kemajemukan yang dimiliki bangsa ini harus menjadi aset penting dalam kemajuan bangsa,” tuturnya.

Dia mengatakan, keberagaman talenta merupakan sumber daya saing peradaban yang penting. Peradaban yang mampu mengelola kemajukan adalah peradaban yang maju.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c7/ttg

Saksikan video menarik berikut ini:



Close Ads