alexametrics

Keraton Baru ”Calon Pemersatu Dunia”, Nasibmu Kini…

Izinnya Dulu untuk Gedung Olahraga
15 Januari 2020, 14:41:50 WIB

Keraton Agung Sejagat boleh menyebut diri sebagai pendamai bumi, pemulih kemerosotan dunia, dan mendapat izin dari PBB. Tapi, itu semua tak akan menghentikan langkah satpol PP menyegel keraton mereka pagi ini.

BUDI AGUNG, Purworejo, Jawa Pos

SANG raja mengklaim bahwa kerajaan yang dia pimpin merupakan ”pemersatu” dunia. Dengan tugas utama mendamaikan bumi.

Tak tanggung-tanggung, izin dari PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pun disebut sudah didapat.

Empat ratusan anggota telah pula diseragami, konon dengan biaya Rp 3 juta.

Tapi, setelah kegiatan wilujengan pada Jumat (10/1) hingga Minggu (12/1) lalu melambungkan Keraton Agung Sejagat (KAS), si kerajaan baru dari Purworejo itu harus bersiap terempas kembali ke bumi. Yang hendak mereka damaikan itu.

Jawa Pos Radar Jogja melansir, pagi ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Purworejo bakal menyegel ”pusat kerajaan” mereka di Desa Pogung Jurutengah, Kecamatan Bayan, Purworejo, tersebut. Dengan alasan belum berizin.

”Akan dilakukan penyegelan. Rencananya besok (hari ini, Red) sekitar pukul 09.00,” ujar Kabaghumas dan Protokol Setda Purworejo Rita Purnama saat berada di lokasi Keraton Agung Sejagat kemarin (14/1).

Menurut Rita, keputusan itu diambil melalui rapat koordinasi yang melibatkan beberapa unsur di Ruang Bagelen Kompleks Kantor Bupati Purworejo. Mulai pemkab, polres, hingga kodim dan diikuti pula oleh Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah.

Rita menjelaskan, keberadaan gedung milik Keraton Agung Sejagat tersebut belum berizin. Izin yang diajukan tidak sesuai dengan peruntukannya. ”Izin yang sudah diajukan adalah pemanfaatan gedung dan lahan yang ada itu untuk gedung olahraga. Tapi ternyata digunakan untuk hal lain,” jelasnya.

Pukulan lain bagi KAS, raja dan ratu mereka, Totok Santosa Hadiningrat, 42, serta Fanny Aminadia alias Dyah Gitarja, 41, diamankan polisi. Mengutip RMOL Jateng, penangkapan mereka dipimpin langsung Dirreskrimum Polda Jateng Kombespol Budi Haryanto. ”Ditreskrimum Polda Jateng telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap dua orang pelaku yang diduga melakukan perbuatan melanggar pasal 14 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana,” jelas Budi.

Raja dan Ratu Keraton Agung Sejagat Totok Santosa (kanan)- Dyah Gitarja (kiri). (BUDI AGUNG/JAWA POS RADAR JOGJA)

Seperti dilansir Jawa Pos Radar Jogja, Totok menyebutkan, keberadaannya meneruskan janji Kerajaan Mataram sebagai kerajaan pemersatu dunia. ”Pekan lalu kami mengadakan wilujengan KAS. Kegiatan itu untuk menyambut kehadiran sri maharatu atau maharaja Jawa kembali ke Jawa,” katanya.

Totok mengklaim bahwa KAS hadir pasca penuaian janji 500 tahun dari runtuhnya Kerajaan Majapahit, dari 1518 sampai 2018. Perjanjian itu dilaksanakan Dyah Ranawijaya sebagai penguasa terakhir Imperium Majapahit dengan Portugal sebagai wakil orang-orang Barat di Malaka pada 1518. ”Dengan selesainya perjanjian itu, kekuasaan harus dikembalikan ke tanah Jawa,” ucapnya.

Totok menyebutkan, keberadaan kerajaan akan memperbaiki kemerosotan sistem dunia. Meliputi kedaulatan, bernegara, dan pemerintahan. Cita-cita memang boleh setinggi langit. Tapi hati-hati bisa membentur atap. Itu mungkin yang dirasakan Totok sekarang. Jangankan menyatukan dunia, menghentikan langkah satpol PP saja, pria yang oleh rakyatnya biasa dipanggil ”sinuhun” itu tak akan mampu.

”Penyegelan besok (hari ini, Red) akan dilakukan satpol PP (satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, Red) serta tim imb (izin mendirikan bangunan),” kata Rita seraya menambahkan bahwa segel akan dibuka setelah pihak KAS mengurusnya sesuai dengan peruntukan.

Rita menerangkan, izin aktivitas yang dilakukan di tempat tersebut memang pernah diajukan ke Polres Purworejo. Namun, polres tidak menerbitkannya. ”Terungkap pula kalau mereka (Keraton Agung Sejagat, Red) untuk melakukan aktivitas di Pogung Jurutengah itu mengaku sudah mendapat izin dari PBB,” imbuh Rita.

PBB? Benarkah? Lagi-lagi mungkin baru cita-cita. ”Sudah kami minta (izin dari PBB) itu, tapi pihak Keraton Agung Sejagat memang tidak mau menunjukkan,” kata Rita.

Penggawa Keraton Agung Sejagat memberikan penjelasan kepada warga Desa Pogung Jurutengah, Purworejo, kemarin. (BUDI AGUNG/JAWA POS RADAR JOGJA)

Sementara itu, Kepala Desa Pogung Kalangan Slamet Purwadi mengungkapkan, sejak Mei 2018, kelompok tersebut belum pernah mengajukan perizinan. Aktivitas KAS sendiri dimulai sekitar 2009–2010. ”Yang kerap komunikasi (perwakilan KAS) Prasetyanto. Mengenai legalitas organisasi itu, sampai sekarang saya belum pernah lihat,” ucapnya.

Slamet pernah menanyakan perizinan tersebut. Namun, Prasetyanto menjawab bahwa aktivitas itu tidak memerlukan izin. Mereka berkumpul menggelar pertemuan setiap Sabtu malam. Disinggung keikutsertaan warganya, Slamet menyebutkan, hanya ada empat orang. Sepengetahuannya, setiap pertemuan dihadiri sekitar 300 orang. ”Kalau sedang ada pertemuan, seperti aktivitas sekolah, ramai gitu,” ucapnya.

Warga, tambah Slamet, sepakat menolak adanya aktivitas tersebut. Pemerintah desa pun menindaklanjuti dengan membuat surat keberatan atas aktivitas yang ada.

Terpisah, saat ditemui di Universitas Islam Indonesia, Gubernur DIJ yang juga Raja Keraton Jogjakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X irit bicara ketika ditanya wartawan soal kemunculan kerajaan di Purworejo itu. ”Lho, ora ngerti aku, kok takon aku (enggak tahu aku, kok nanya aku)?” katanya sembari tersenyum kemarin.

Sebagai penanda ”pusat kerajaan”, di lokasi yang akan disegel hari ini terdapat bangunan semacam keraton berbentuk seperti pendapa yang belum selesai dibangun. Di sebelah utara pendapa ada sebuah kolam yang keberadaannya sangat disakralkan. Satu penanda yang tidak kalah penting adalah sebuah prasasti bertulisan huruf Jawa.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */eno/c9/ttg


Close Ads