alexametrics
Titi Anggraini Bergulat dengan Kepemiluan

Komitmen Orang Tua Menghindarkannya dari Tradisi Nikah Muda

14 September 2020, 13:51:14 WIB

Saat Titi Anggraini sempat mempertimbangkan kuliah di luar negeri, Komarudin Hidayat menasihati, ”Pemilu 2004 terlalu menarik untuk ditinggalkan.” Keluarga yang egaliter menguatkan dia di tengah dunia kerja yang kerap patriarkis.

BAYU PUTRA, Jakarta, Jawa Pos

”KALAU tidak sekolah di Jakarta, Titi pasti akan kena perkawinan usia dini.” Sepenggal pesan dari sang bunda itu turut membawa Titi Anggraini ke jalan perjuangan mengawal liku-liku demokrasi Indonesia pasca-Orde Baru.

Karir terakhir Titi adalah menggawangi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau yang biasa disebut Perludem. Sebuah organisasi non pemerintah yang perhatian terhadap perkembangan kepemiluan di tanah air.

Dalam 10 tahun terakhir, Titi menjadi direktur eksekutif Perludem. Sebelum dia berhasil lengser dari posisi tersebut pada 23 Agustus lalu. Keinginan yang dia perjuangkan sejak dua tahun silam.

Total sudah 21 tahun Titi bergelut dengan pemilu. Dia memulainya di bangku kuliah, saat masih menempuh tiga semester di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) pada 1999. Itulah tahun penentuan bagi Indonesia. Pemilu pertama pasca tumbangnya Orde Baru.

Kala itu Titi ditunjuk mewakili angkatannya di UI untuk menjadi bagian dari Panwaslu (sekarang Bawaslu) Pusat. Dari situlah Titi mulai melihat secara utuh bagaimana sebuah proses pemilu. Setelah sekian lama, pemilu Indonesia diikuti banyak partai politik.

Ada 48 partai politik yang menjadi peserta dalam Pemilu 1999.

Pada tahun tersebut, masyarakat sedang dilanda euforia perubahan. Sistemnya masih tetap proporsional tertutup. Namun, untuk kali pertama pemilu Indonesia membuka keran kepesertaan multipartai.

”Meski harus diakui, aktor-aktor politik yang terlibat juga adalah bagian dari kekuasaan masa lalu,” ujar Titi saat berbincang dengan Jawa Pos Rabu pekan lalu (9/9).

Apa pun itu, Pemilu 1999 menjadi tonggak sejarah. Sebab, menghasilkan orang-orang yang melahirkan amandemen UUD 1945 beserta berbagai turunannya. Misalnya, pembentukan Mahkamah Konstitusi dan KPK. Termasuk yang paling krusial adalah pilpres langsung dan embrio pemilu legislatif dengan sistem proporsional terbuka.

Pada Pemilu 2004, khususnya pileg, sistem yang digunakan adalah proporsional semi terbuka. Untuk bisa terpilih, setiap caleg harus mendapat suara sebanyak harga satu kursi atau bilangan pembagi pemilih.

Itulah yang dirasa berat bagi para caleg untuk memenuhinya. Baru pada Pemilu 2009, sistem proporsional terbuka benar-benar dijalankan.

Selama tiga kali pemilu tersebut, Titi menjadi bagian dari penyelenggara, yakni Bawaslu. Pemilu 2009 menjadi yang terberat.

Sebab, banyak perubahan krusial yang terjadi pada detik-detik akhir melalui pengadilan. Namun, dari keseluruhan pemilu pascareformasi, bagi Titi yang paling berat adalah pemilu serentak 2019.

Dinamisnya pemilu di Indonesia jugalah yang akhirnya membuat Titi membuang keinginan studi di luar negeri. Adalah Komarudin Hidayat, ketua Panwaslu Pusat saat itu, yang meyakinkan Titi agar bertahan di Indonesia. ”Untuk apa kamu studi di luar. Pemilu 2004 itu terlalu menarik untuk ditinggalkan,” ucap Titi menirukan pesan mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut.

Akhirnya Titi memilih studi di Pascasarjana Universitas Indonesia. Pada 2010, Titi mulai menjadi direktur eksekutif Perludem.

Sejumlah perubahan kebijakan yang krusial di bidang kepemiluan berhasil diperjuangkan Perludem bersama-sama dengan organisasi masyarakat sipil lain. Di antaranya, perubahan syarat menjadi calon anggota penyelenggara pemilu. Calon asal parpol harus sudah keluar dari keanggotaan partai minimal lima tahun.

Gerakan advokasi kebijakan pemilu terus berlanjut. Perludem menginisiasi petisi daring untuk mengegolkan pilkada langsung. Setelah DPR mengesahkan UU yang menjadikan pemilihan kepala daerah dilakukan DPRD.

Usaha itu membuahkan hasil. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan Perppu 1/2014 yang mengatur pilkada langsung beberapa pekan sebelum lengser.

Advokasi krusial lain adalah uji materi keserentakan pemilu. Mahkamah Konstitusi memberikan enam model pemilu yang bisa dipilih pembuat kebijakan.

Hasilnya, membuat kebijakan memilih pemilu serentak lima kotak suara pada 2019. Termasuk ikut merumuskan sejumlah UU, salah satunya UU 8/2012 tentang Pemilu Legislatif.

Selama berada di Perludem, Titi acap kali diminta berbicara di berbagai forum. Baik di dalam maupun luar negeri. Salah satunya menjadi speaker one of the session pada Open Government Partnership (OGP) Global Summit 2019 di Ottawa, Kanada, 30 Mei 2019. KTT itulah yang makin menguatkan Titi untuk segera melakukan regenerasi kepemimpinan di Perludem.

Titi juga pernah berbicara di OGP Global Summit di Paris, Prancis, pada7 Desember 2016. Kemudian Second Forum of Citizen Observers pada 15-16 September 2016 di Brussel, Belgia. Juga di Asian Electoral Stakeholder Forum IV, Colombo, Sri Lanka, 27-28 Agustus 2018 dan sejumlah forum lain.

Titi mengakui, kadang memang muncul rasa jenuh kala berkutat di bidang kepemiluan. Beberapa tahun belakangan, narasinya selalu sama. Politik uang, mahar politik, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya.

Untuk mengusir bosan, Titi memilih ”pelarian” yang tidak jauh dari bidangnya. Misalnya, mengisi pelatihan pemilu tentang keterwakilan perempuan. Selama kegiatannya dinamis, itu akan mengusir jenuh.

Semua capaian tersebut berawal dari sebuah dusun bernama Sungai Naik. Sebuah wilayah kecil di Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan.

Titi Lahir di dusun tersebut pada 12 Oktober 1979. Pada masa itu, nilai-nilai yang dianut masyarakat setempat masih sangat konservatif. Salah satunya terkait dengan kehidupan perempuan.

Masyarakat di tanah kelahiran Titi saat itu menganggap perempuan harus menikah di usia muda. ”Ibu saya menikah di usia belasan tahun, mungkin kalau saya tidak salah 19 tahun. Dan itu (sudah) dianggap menikah di usia perawan tua,” kenang Titi.

Pasangan Dailami Karim-Rosmala Dewi, orang tua Titi, tidak sepakat dengan nilai-nilai konservatif tersebut. Karena itu, keduanya mengirim Titi ke Jakarta saat dia masih duduk di kelas IV SD. Agar lulusan terbaik UI 2001 tersebut tidak terjebak pernikahan dini.

Sejak saat itu, kehidupan Titi berubah total. Sulung tiga bersaudara itu tinggal bersama tantenya dengan mengontrak dari satu rumah ke rumah lain.

Intuisi Rosmala, sang bunda, tepat. Bermodal kecemerlangan prestasinya, Titi berhasil masuk ke salah satu SMA negeri paling elite di Jakarta kala itu, yakni SMAN 70.

Titi Anggraini.(DOKUMENTASI PERLUDEM)

Para siswa di sekolah itu, menurut Titi, didominasi kalangan menengah atas yang jelas berbeda dengan dirinya. ”Karena bisa dibilang (saya) berangkat dari kelompok marginal,” tutur istri Masudi tersebut.

Cita-cita Titi awalnya bukan menjadi pegiat pemilu, apalagi menjadi aparat penegak hukum. ”Waktu itu cita-cita saya ingin menjadi wartawan,” sambung ibu Faris Naufal tersebut.

Saat itu dia tidak mengetahui bahwa mayoritas wartawan kuliah di program studi ilmu komunikasi. Tapi, pilihan Titi studi di fakultas hukum akhirnya berbuah manis dan menjadikan dirinya seperti sekarang.

Dan sejak awal kuliah sarjana sampai doktoral saat ini, Titi konsisten memilih studi hukum tata negara. Tidak jauh dari dunia yang digelutinya saat ini.

Baca juga: Perludem Temukan 14 Caleg Eks Terpidana Korupsi, Begini Kata KPU

Satu hal yang membuat Titi kuat adalah lingkungan keluarganya yang egaliter. Semua saudara Titi perempuan dan orang tuanya justru mendoktrin untuk menggapai pendidikan setinggi-tingginya. Berlawanan dengan tradisi masyarakat setempat di tahun 1980-an yang masih konservatif terhadap perempuan.

Maka, Titi percaya diri berbicara di hadapan kolega-kolega senior laki-laki. Awalnya memang tidak mudah bertahan di tengah tradisi dunia kerja yang cenderung patriarkis. ”Saya datang ke DPR, sama resepsionisnya dikira mahasiswi magang,” kenangnya, lantas tertawa.

Kuncinya, dia berbicara langsung ke substansi dengan argumentasi dan basis data yang kuat. Dari situlah Titi semakin diperhitungkan.

Ketua KPU Arief Budiman menyatakan, Perludem di bawah kepemimpinan Titi meninggalkan banyak legasi bagi proses demokrasi di Indonesia. ”Mbak Titi telah memberikan kontribusi luar biasa besar. Bukan hanya untuk demokrasi dan pemilu di Indonesia, tetapi juga pemilu di luar negeri,” ujarnya.

Kini Titi fokus untuk memenuhi janjinya kepada sang ayah. Menjawab pertanyaan sang ayah di akhir 2016. ”Bagaimana kabar rencana sekolah Titi?” tanya sang ayah beberapa pekan jelang berpulang akibat serangan jantung.

Sebuah harapan dari seorang ayah agar putrinya bisa menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Titi pun melanjutkan pendidikan ke jenjang doktoral, juga di kampus UI.

Tidak ada alasan khusus bagi Titi untuk menempuh studi doktoral. Dia hanya ingin belajar, menuntut ilmu. ”Bertransformasi menjadi seseorang yang lebih banyak menulis dan terlibat dalam hal-hal yang lebih akademis,” tuturnya.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */c19/ttg




Close Ads