alexametrics

Menutup Celah Pengelolaan Limbah Radioaktif

Beroperasi Ilegal sejak 2012, Ketahuan 2020
9 Maret 2020, 14:13:25 WIB

Pengelolaan limbah radioaktif sejatinya hanya boleh dilakukan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan). Faktanya, ada pihak lain yang bisa melayani secara ilegal.

JASA yang ditawarkan SM, seorang PNS Batan, terbilang cukup nekat dan membahayakan orang lain. Sebab, dia membuka layanan dekontaminasi di luar kedinasan. Dia bahkan diduga melakukannya di rumahnya. Itu diketahui setelah polisi menemukan aneka bahan radioaktif di kediamannya, Perumahan Batan Indah.

Belum bisa dipastikan berapa lama SM membuka jasa itu. Namun, di forum diskusi jual beli Kaskus, ada postingan jasa dekontaminasi radioaktif dan jasa sejenis lainnya yang mencantumkan namanya. Posting-an tersebut diunggah akun Dermayuan pada 7 September 2012 pukul 21.21 WIB. Di bagian bawah unggahan iklan jasa tersebut, tertulis contact person Suhaedi Muhammad dengan nomor telepon 081284006xxx dan keterangan layanan di Serpong.

Saat dihubungi, nomor itu tidak aktif. Supaya lebih meyakinkan, tawaran jasa dekontaminasi radioaktif tersebut dilengkapi dengan iming-iming mendapatkan sertifikat bebas kontaminasi dari Pusat Teknologi Keselamatan dan Metrologi Radiasi (PTKMR) Batan. Lagi-lagi, itu cocok dengan tempat kerja SM. Dari rumah dia, polisi mengamankan bahan radioaktif berupa cesium-137 dengan radiasi 12 millisievert.

Sejatinya, jika pengawasan Batan maupun Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) maksimal, jasa ilegal itu bisa dicegah sejak awal. Tepatnya pada 2012, saat jasa tersebut diunggah melalui layanan jual beli Kaskus.

Tapi, kasus pengelolaan radioaktif ilegal itu baru terbongkar delapan tahun kemudian. Diawali dari temuan pancaran radiasi yang ditangkap petugas patroli Bapeten pada 30–31 Januari lalu. Setelah ditelusuri, sumber radiasi itu berasal dari bahan radioaktif jenis cesium-137 yang terkubur di dalam tanah. Tepatnya di lahan kosong di samping gerbang masuk Perumahan Batan Indah.

Saat itu, pancaran radiasinya sangat tinggi jika dibandingkan dengan kondisi normal di sekitar lokasi. Mencapai 200 microsievert/jam. Padahal, kondisi normal hanya 0,03 sampai 0,05 microsievert. Dengan demikian, pancaran radiasi di TKP mencapai 6.666 kali lebih tinggi daripada kondisi normal.

Petugas gabungan dari Bapeten dan Batan segera mengamankan sumber radioaktif yang terkubur di tanah itu. Diduga, bahan tersebut tertimbun cukup lama. Sebab, wadah atau kemasannya sudah hancur. Bahan radioaktifnya berceceran. Wujudnya kecil-kecil agak kasar, menyerupai gula pasir.

Setelah ditelusuri dengan melibatkan kepolisian, bahan radioaktif yang ditemukan di lahan terbuka itu mengarah pada nama SM. Sebab, ketika dilakukan penggeledahan di rumah SM, ditemukan bahan radioaktif serupa.

Polisi segera mengamankan SM. Namun, sampai sekarang belum ada perkembangan signifikan. SM masih berstatus saksi. Kabagpenum Divhumas Mabes Polri Kombespol Asep Adi Saputra mengungkapkan perkembangan penyelidikan limbah radioaktif itu.

’’Hasil penyelidikan kami, Saudara SM ini kan juga melakukan praktik dekontaminasi,’’ katanya. Dengan begitu, saat pengembangan penyidikan kasus, ditemukan zat radioaktif cesium-137 dan zat radioaktif lain di rumahnya. Untuk sementara, Asep menduga praktik layanan dekontaminasi radioaktif itu sudah cukup lama dilakukan.

Polisi menengarai SM tidak menjalankan usaha dekontaminasi radioaktif sendiri. Saat dipertegas sejak kapan dia membuka layanan itu, Asep tidak menyebut secara detail. Polisi menduga, praktik itu berjalan lama karena saat ditemukan, paparan radiasi sudah menurun.

Untuk sementara, polisi menyebut motifnya adalah ekonomi. ’’Jadi semacam mata pencaharian,’’ jelasnya. Asep menegaskan, SM tidak mungkin bekerja sendirian. Polisi masih menelusuri asal muasal barang-barang sumber radioaktif yang ditemukan di rumah SM.

Layanan dekontaminasi radioaktif atau pengelolaan limbah radioaktif memang sangat menggiurkan. Selama ini hanya Batan yang punya kewenangan mengelola limbah radioaktif. Sepanjang 2019, Batan mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 1,5 miliar hanya dari jasa pengelolaan limbah radioaktif.

Merujuk Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2019 tentang PNBP di Batan, tarif pengelolaan limbah radioaktif sangat beragam. Paling murah Rp 5.000/liter. Yang paling mahal Rp 12 juta untuk satu unit limbah radioaktif tertentu.

Terkait kasus jasa dekontaminasi radioaktif yang dijalankan anak buahnya itu, Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan menegaskan sebuah pelanggaran hukum. Dia mengatakan, sampai saat ini yang punya kewenangan mengelola limbah radioaktif hanya Batan. Di dalam regulasinya, Batan berhak menunjuk pihak lain untuk ikut mengelola.

Namun, sampai sekarang Batan belum menunjuk pihak mana pun. Alasannya, volume limbah radioaktif secara nasional tidak terlalu banyak. Batan dengan sejumlah fasilitasnya merasa masih mampu mengelola limbah dari seluruh wilayah Indonesia. Selama ini limbah radioaktif berasal dari banyak pihak. Mulai rumah sakit yang kerap menggunakan perangkat kedokteran berbasis nuklir hingga sejumlah perusahaan. Paling sederhana, misalnya, untuk mengukur ketebalan kertas di pabrik kertas, dibutuhkan alat yang memiliki kandungan radioaktif. Dari sejumlah peralatan tersebut, rumah sakit maupun industri selalu menghasilkan limbah radioaktif. Selanjutnya, limbah tersebut dikirim ke negara asal, jika itu produk impor. Atau bisa juga diserahkan ke Batan dengan ketentuan tarif yang berlaku.

Sistem pengelolaan limbah radioaktif di lingkungan industri mendapatkan sorotan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin). Ketua Komite Tetap Bidang Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Kadin Donny Yoesgiantoro menyebutkan, sistem pengelolaan limbah industri di Indonesia belum memiliki regulasi atau standardisasi yang solid. Sejauh ini, prosedur pengelolaan limbah dilakukan dengan cara-cara atau instrumen nonekonomi. ”Instrumen nonekonomi itu menggunakan baku mutu lingkungan. Sementara itu, instrumen ekonomi menggunakan pajak. Kita belum banyak menggunakan instrumen ekonomi karena belum banyak standardisasi di banyak sektor,” ujarnya.

Terkait dengan isu bocornya limbah radioaktif di Serpong karena diduga tidak dikelola dengan benar, Donny menyebutkan bahwa hal itu menjadi alert bagi pemerintah. Menurut dia, pemerintah dituntut untuk mencari tahu sumber permasalahan. Sebab, Donny meyakini pelaku industri mematuhi aturan jika dipermudah dan prosedurnya jelas. ”Jangan-jangan ada oknum yang memanfaatkan karena kadang-kadang industri ini tidak punya banyak pilihan. Ya akhirnya mereka menggunakan opsi apa saja supaya operasional tetap berjalan,” tambahnya.

Menurut Donny, patut dikaji kembali kapasitas dan kemampuan pemerintah mengelola limbah radioaktif. Apakah cukup mengandalkan satu lembaga, yakni Batan. ”Patut dikaji apakah perlu dibuka subsektor yang lebih spesifik mendampingi industri. Yang memiliki kapasitas sesuai dengan produsen perusahaan berlimbah radioaktif di Indonesia,” tegasnya.

Lembaga subsektor tersebut, lanjut Donny, wajib mengantongi pemetaan industri yang berpotensi punya limbah radioaktif beserta prosedur dan standar penanggulangannya. ”Sektor listrik dan migas misalnya. Keduanya bersifat makro, tapi semua punya divisi turunan yang menguasai hilir, yang paham mengenai industri dan korporat,” terangnya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : wan/idr/agf/c7/oni



Close Ads