alexametrics

Yang Bertamu Ditanya, Mau Bertemu Sekda yang Mana?

8 Januari 2021, 15:55:34 WIB

Dualisme di Birokrasi Pemkab Jember yang Berbuntut Keruwetan (1)

Pecah kongsi di Pemkab Jember masih menyisakan keruwetan. Akibatnya, banyak ASN yang tidak tahu siapa pemimpinnya secara struktural. Warga yang berkepentingan pun ikut dibikin bingung dengan dualisme belasan pejabat.

NUR HARIRI, Jember, Jawa Pos

SUASANA lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember tampak berbeda dengan tahun 2020. Kondisi seperti itu setidaknya terjadi beberapa hari terakhir.

Pada pukul 14.00, kantor pemkab yang biasanya ramai dengan aktivitas pegawai dan warga justru cukup sepi kemarin (7/1). Halaman parkir kantor bupati dan wakil bupati Jember juga sepi. Maklum, perpecahan di pemkab sedang berlangsung dan belum ada solusi.

Pecah kongsi di internal Pemkab Jember itu terjadi akibat kebijakan-kebijakan yang diterbitkan Bupati Faida dan Wakil Bupati Abdul Muqit Arief saat menjabat Plt bupati Jember. Perpecahan itu pun tidak terjadi begitu saja. Ada kisah cukup panjang. Diawali penempatan ratusan pegawai oleh bupati yang ternyata tidak memiliki cantolan nomenklatur alias tidak diakui negara.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berdasar hasil pemeriksaan khusus merekomendasikan pengembalian kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja (KSOTK).

Yaitu, harus kembali ke KSOTK 2016. Namun, rekomendasi yang sempat ramai pada akhir 2019 itu tak kunjung dilaksanakan.

Pada awal 2020, bupati melantik ratusan pegawai. Meski demikian, pelantikan tersebut dilaksanakan bukan untuk mencabut puluhan kebijakan sesuai rekomendasi Mendagri. Namun, disebut-sebut hanya melakukan sejumlah penyesuaian. Dengan begitu, puluhan kebijakan yang direkomendasi agar dicabut tetap tak dieksekusi sampai masuk masa kampanye pilkada 2020.

Benih-benih perpecahan di pemkab sepanjang 2020 juga mulai tampak. Sengkarut keruwetan Pemkab Jember pun mengorbankan banyak kepentingan khalayak umum. Jatah CPNS hangus. Bahkan, setahun penuh Jember memakai Perkada APBD 2020.

Nah, pada saat Bupati Faida cuti kampanye, Wabup Muqit yang sepertinya tidak diberi andil dalam merencanakan pembangunan di Jember mengeksekusi rekomendasi Mendagri pada November 2020.

Ada lebih dari 370 aparatur sipil negara (ASN) yang terdampak pengembalian jabatan ke KSOTK 2016. Benih pecah kongsi pun tampak ke permukaan. Banyak ASN melawan eksekusi rekomendasi Mendagri yang dilakukan Muqit. Para ASN yang terdampak menilai tindakan Muqit melanggar Undang-Undang Pilkada.

Setelah pilkada, Faida yang kembali menjabat bupati mengganti belasan ASN. Sekda Mirfano dinonaktifkan setelah diduga melakukan pelanggaran disiplin. Lalu, bupati mengangkat Plt Sekda Edy Budi Susilo. Belasan pejabat lain juga dicopot. Yakni, kepala dispemasdes, kepala BPKAD, inspektorat, serta beberapa jabatan strategis lain. Posisi-posisi strategis itu pun diganti pejabat yang bukan di barisan Muqit dan Mirfano.

Jika eksekusi pengembalian KSOTK yang dilakukan Muqit saat menjabat Plt bupati dilawan, kebijakan Faida yang mencopot belasan pegawai juga ditentang. Kubu ASN barisan Faida saat itu melakukan perlawanan tidak secara vulgar, sedangkan ASN kubu Muqit langsung menyatakan mosi tidak percaya kepada kepemimpinan Faida.

Fenomena pecah kongsi itulah yang membuat belasan kursi jabatan memiliki dua pejabat. Saat ini Sekda Pemkab Jember dijabat dua orang, yaitu Mirfano dan Edy Budi Susilo. Di posisi strategis lain juga banyak dobel jabatan.

Dampak nyata pecah kongsi itu, banyak ASN di Jember yang bingung. Bukan hanya itu. Warga yang berkepentingan dengan Sekda atau pejabat lain yang dobel juga bingung siapa pejabat sah yang harus ditemui. Apakah pejabat lama yang dicopot bupati atau pejabat baru yang mendapat SK bupati belum lama ini.

Jawa Pos Radar Jember saat hujan rintik-rintik bertamu ke ruang kerja Sekda Pemkab Jember. Pada saat bertanya, apakah bisa bertemu dengan Sekda, staf pegawai yang bekerja di ruang Sekda langsung balik bertanya. ’’Mau bertemu dengan Sekda yang mana,” tanya pegawai bernama Urip Subandi tersebut.

Mendengar apa yang disampaikan Urip, Jawa Pos Radar Jember pun melanjutkan pertanyaan lagi. Siapa yang menjadi Sekda selama sepekan terakhir? Dari situ Urip menyebut ada dua orang. Pertama, Mirfano dan kedua, Plt Edy Budi Susilo. ’’Sebagai pegawai, saya menyampaikan apa adanya. Itulah yang terjadi,” ulasnya.

Urip yang saat itu menata berkas-berkas penting menguraikan, Sekda Mirfano yang dinonaktifkan Bupati Faida sempat mendatangi ruang kerjanya. Plt Sekda Edy juga pernah datang ke ruangan yang sama. Meski demikian, keduanya hanya sebentar di ruangan itu.

’’Sekarang begini, Sekda Mirfano di-nonjob-kan bupati, terus mau ngantor bagaimana. Sementara Plt Sekda Edy Budi yang diberi SK baru disebut tidak diakui pemerintah provinsi, terus mau ngantor bagaimana?” kata Urip.

Sebagai ASN yang bertugas di kesekretariatan Sekda, Urip hanya bisa pasrah dan mengabdikan diri pada tugas pokoknya. Dia mengatakan, ada sejumlah berkas yang membutuhkan tanda tangan Sekda. Namun, dia bingung harus meminta kepada Sekda siapa. ’’Ada pejabat yang dapat SK berani menduduki jabatannya. Tetapi, ada juga yang tidak. Seperti BPKAD, itu yang menjabat tetap yang lama, sementara inspektorat pegawai yang baru. Jadi, saya tidak tahu mana yang sah,” bebernya.

Setelah mendatangi ruang Sekda, Jawa Pos Radar Jember bergeser ke kantor Inspektorat Pemkab Jember. Di kantor itu, seorang staf menyebut pemimpinnya adalah pejabat yang baru. Sementara di kantor BKPSDM, beberapa pegawai mengaku tidak mengetahui siapa pemimpinnya. ’’Kami tidak tahu,” kata pegawai yang tidak mau disebut namanya.

Para ASN di Pemkab Jember yang hari ini bekerja, tampaknya banyak yang dibikin bingung. Hal yang cukup mencengangkan, mereka tidak tahu siapa pemimpin yang harus diikuti di tempat kerja sendiri.

 

Saksikan video menarik berikut ini:

 

Editor : Ilham Safutra

Reporter : */lin/c7/ttg


Close Ads