alexametrics
Cerita Minggu

Ketika KB Dua Anak Cukup Tidaklah Cukup di Bali

Demi Lestarinya Nyoman, Komang, dan Ketut
7 Juli 2019, 16:13:59 WIB

Gubernur I Wayan Koster menilai pembatasan kelahiran berdampak kurang baik bagi kultur dan kearifan lokal Bali. Tapi, ada yang menganggap kebijakan KB Krama Bali tergesa-gesa. Kesehatan dan ekonomi tetap harus jadi pertimbangan.

DRIAN BINTANG SURYANTO, Denpasar

ADA 10 Nyoman, Komang, dan Ketut dari 49 siswa baru yang diterima SD Negeri 1 Sesetan, Denpasar, Bali, di tahun pelajaran baru ini. Hanya beda satu murid dari para siswa anyar yang bernama Gede dan Putu.

Adapun siswa baru dengan unsur nama Made atau Kadek berjumlah tujuh orang. Sisanya merupakan mereka yang tidak memiliki unsur Bali sama sekali.

“Berarti kan jumlahnya (Nyoman, Komang, dan Ketut, Red) masih banyak,” kata Kepala SD Negeri 1 Sesetan Nyoman Rai kepada Jawa Pos yang menemuinya Kamis lalu (4/7).

Masih di Denpasar, di hari yang sama, Jawa Pos menemui pula Ni Putu Supadmi, kepala SMP Nasional. Di sana, jumlah Nyoman, Komang, dan Ketut memang tak banyak. Tapi, masih ada.

“Jumlahnya di bawah 50 siswa dari total 763 siswa sekolah kami,” kata Padmi -sapaan akrab Ni Putu Supadmi.

Penelusuran di dua sekolah itu salah satu cara untuk menjawab pertanyaan: Benarkah nama-nama Nyoman, Komang, dan Ketut sudah langka di Pulau Dewata? Sampai Gubernur Bali I Wayan Koster harus menginstruksikan bupati dan wali kota di wilayah yang dia pimpin untuk menghentikan sosialisasi keluarga berencana (KB) dengan tagline yang sudah dikenal selama ini: dua anak cukup.

Sebagai gantinya, lewat Instruksi Gubernur Bali 1545/2019, para bupati dan wali kota diinstruksikan untuk mengampanyekan KB Krama Bali yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Seperti dikutip Jawa Pos Radar Bali, dalam peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-26 di eks Pelabuhan Buleleng (30/6), Koster menyebut Krama Bali diharapkan bisa melestarikan lagi nama Nyoman dan Ketut yang disebutnya hampir punah.

Program nasional KB dengan dua anak cukup, papar Koster, membuat pertumbuhan penduduk Bali stagnan. “Makanya, harus dihentikan itu KB dua anak dengan vasektomi atau alat kontrasepsi yang membatasi kelahiran,” papar Koster.

Sejak abad ke-14, warga Bali menamai anak mereka berdasar kasta, jenis kelamin, hingga urutan kelahiran. Anak pertama selalu bernama Wayan, Putu, atau Gede. Wayan berarti wayahan yang berarti lebih tua. Sedangkan Putu berarti cucu dan Gede bermakna besar.

Diikuti dengan anak kedua yang selalu bernama Made atau Kadek. Made diambil dari kata madya yang berarti tengah. Sedangkan Kadek merupakan variasi dari Made.

Adapun anak ketiga biasanya dinamai Nyoman atau Komang. Nyoman diambil dari kata anom yang berarti muda atau kecil. Sedangkan Komang adalah variasi dari Nyoman.

Siklus tersebut berakhir di anak keempat. Masyarakat Bali biasanya menamai anak keempat dengan Ketut. Arti nama tersebut diambil dari kata kituwut atau membuntuti. Ada juga yang beranggapan bahwa Ketut berasal dari kitut yang berarti paling ujung.

Bagaimana kalau kemudian ada anak kelima? Siklusnya akan kembali ke nama anak pertama: Wayan, Putu, atau Gede. Begitu pula anak keenam, akan dinamai Made atau Kadek. Hingga mencapai urutan nama terakhir.

Misalnya, ada kejadian keguguran atau si jabang bayi meninggal ketika dilahirkan. Anak itu akan tetap menempati urutan di mana dia dilahirkan. Lalu, anak yang lahir berikutnya akan dinamai dengan urutan selanjutnya.

Dosen sosiologi Universitas Udayana Gede Kamajaya menilai kebijakan gubernur itu diambil secara tergesa-gesa. Tidak didukung penelitian akademik. “Sedangkan ada tidaknya Nyoman dan Ketut pun tidak mengganggu struktur adat di masyarakat Bali juga,” katanya kepada Jawa Pos.

Masyarakat Bali mengenal beberapa upacara yang dilakukan ketika memiliki anak. Pada tiga bulanan pertama, misalnya, seorang bayi harus melewati upacara nyambutin atau kepus pungsed. Itu merupakan upacara yang dilakukan untuk menandai lepasnya tali pusar bayi tersebut. Upacara itu kemudian diteruskan ke upacara enam bulanan atau yang biasa disebut otonan.

Ritual tersebut merupakan upacara perayaan ulang tahun menurut masyarakat Bali. Itu digelar dalam rangka mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan. Hingga akhirnya seorang anak akan berada di upacara terakhir: menek kelih atau akil balig.

Menurut Kamajaya, urutan nama pada seorang anak tidak membedakan upacara apa yang akan mereka dapatkan. Bahkan, upacara tersebut bisa dilaksanakan secara berbarengan antarsaudara. Juga bisa dihelat setelah anak itu telah tumbuh dewasa. “Misalnya, sekarang orang tua saya mau melakukan upacara itu kepada saya dan seluruh saudara saya, itu masih sah-sah saja,” terang anak ke-5 dari 6 bersaudara tersebut. Dengan demikian, lanjut dia, ada atau tidaknya Nyoman, Komang, dan Ketut tidak akan mengubah kebiasaan masyarakat Bali dalam melakukan adat istiadatnya.

Adapun Koster beranggapan, tak ada alasan masyarakat membatasi kelahiran. Sebab, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat. Baik itu pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perumahan, maupun pangan. “Udah bikin anak banyak-banyak, nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tingkat kesejahteraan masyarakat kan sudah naik. Yang bisa (KB Bali, Red) silakan,” ujarnya dalam acara di Buleleng seperti dikutip Jawa Pos Radar Bali.

ILUSTRASI: Gubernur Bali I Wayan Koster mendorong warganya untuk tidak KB tapi lebih mengikuti Krama Bali. Program itu untuk kearifan lokal. (Dok. JawaPos.com)

Lewat program Nangun Sat Kerthi atau pola pembangunan semesta berencana, Koster mengedepankan tiga aspek. Yakni, alam, kebudayaan, dan krama (manusia). Nah, dalam aspek kramalah KB Krama Bali dicetuskan.

Namun, Kamajaya khawatir, anjuran KB Krama Bali itu justru akan memberikan tekanan tersendiri kepada struktur masyarakat Bali. Sebab, pemerintah dianggap mengesampingkan kemungkinan permasalahan kesehatan di setiap pasangan. Juga kemungkinan pasangan suami istri yang berada di tingkat ekonomi menengah ke bawah. Sebab, penambahan anak tersebut tidak disertai dengan jaminan sosial dari pemerintah pula. “Biarkan ini berjalan secara naluriah saja,” tuturnya.

Sebagai anggota PKK di lingkungan rumahnya, kawasan Denpasar Barat, Padmi mengaku sering melakukan observasi kepada beberapa tetangga. Kenapa mereka memilih untuk tidak memiliki anak lebih dari dua. Biasanya, terang dia, hal itu terjadi kepada mereka yang menikah di umur yang terlewat tua. Karena itu, dari segi kesehatan pun, mereka sudah tidak memungkinkan untuk memiliki anak lebih dari dua.

“Kalau masih sanggup pun, bisa jadi anak ketiganya lahir ketika mereka sudah tua sekali biasanya,” jelas perempuan 55 tahun tersebut.

Padmi mengaku termasuk kategori itu. Sejak dulu, dia dan suami yang sudah dikaruniai dua anak ingin menimang momongan lagi. Sebagai warga asli Bali, menurut dia, memiliki 3-4 anak merupakan sebuah capaian. Namun, keinginan itu tak terwujud.

Nyoman Rai sebenarnya juga mendukung program Gubernur Koster. Tapi, menurut dia, punya dua anak atau lebih, sebaiknya keputusan diserahkan kepada pasangan suami istri.

“Sebab, suami istrilah yang paling tahu kemampuan mereka, mulai ekonomi sampai kesehatan,” katanya.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (*/c11/ttg)