alexametrics

Ibu Kena Serangan Jantung saat Ditinggal Ngurus SKM

5 Oktober 2019, 20:48:36 WIB

Penonaktifan kartu JKN-KIS Penerima Bantuan Iuran yang mendadak bikin masyarakat panik. Bahkan, sebagian di antara mereka mengetahuinya saat sedang genting.

NURUL KOMARIYAH – GALIH ADI PRASETYO, Surabaya

BAGI Astrid Dwi Wahyuningtyas, selembar surat keterangan miskin (SKM) begitu bernilai. Dengan mengantongi surat itu, dia bisa berobat ke rumah sakit dan menjalani operasi tanpa menambah beban keuangan keluarga. Sebab, sudah enam bulan Astrid menderita anomali uterus bleeding (AUB). Kondisi itu membuat vaginanya tak berhenti mengeluarkan darah meskipun tidak sedang menstruasi.

Astrid pun harus secepatnya melakoni operasi demi menghentikan pendarahan tersebut. Rencananya, operasi itu dilaksanakan pada Selasa (1/10). Dia sudah menjadwalkan tindakan operasi tersebut bersama dokter spesialis obgyn di Rumah Sakit (RS) William Booth. Namun, pada hari H operasi, Astrid mendapat kabar dari pihak RS bahwa kartu JKN-KIS penerima bantuan iuran (PBI) yang dimilikinya sudah dinonaktifkan.

Artinya, dia tidak bisa menggunakan kartu itu untuk meng-cover biaya operasi dan pengobatan Dengan demikian, hari itu Astrid terpaksa membatalkan operasinya. Oleh pihak RS, dia diarahkan ke kantor BPJS untuk mengurus pengaktifan kartu. Sesampai di sana, Astrid disuruh ke kelurahan untuk meminta SKM. Selama empat hari, Astrid rela bolak-balik Kelurahan Simomulyo Baru-dinkes demi mengurus SKM.

’’Baru jadi hari ini tadi. Seharian ini sejak pagi saya urus lagi ke kelurahan. Terus ke kantor dinkes minta validasi. Lalu balik lagi ke kelurahan. Harus cepet-cepet karena hari ini ada janjian juga mau ketemu dokter. Buat jadwal ulang operasi,” terang perempuan 37 tahun tersebut. Semua urusan SKM itu pun baru tuntas sekitar pukul 16.00 kemarin (4/10). Kelurahan Simomulyo Baru mengeluarkan dua lembar SKM untuk dua warganya kemarin.

’’Kami layani yang urgen dulu. Sebab, mereka sangat butuh untuk mendapat pelayanan di RS,” ujar Lurah Simomulyo Baru Habib. Dalam praktiknya, pembuatan SKM di kantor kelurahan tidak selalu berjalan mulus. Sejak pagi, web sering lemot sehingga menghambat pihak kelurahan saat akan mengisi data pemohon SKM. Data pemohon pun tertolak sistem. Sebab, nomor induk kependudukan (NIK) pemohon SKM sudah terekam dalam sistem sebagai pemegang kartu BPJS PBI.

’’Kalau sudah terdaftar PBI, kan tidak boleh dibuatkan SKM. Makanya, kami hubungi Kominfo supaya NIK-nya dibuka sehingga bisa didaftarkan dan dicetakkan SKM,” ungkapnya. Mantan lurah Wonorejo itu menambahkan, SKM tersebut berlaku dua bulan. SKM bisa dilegalisir di kelurahan. Mujiati selaku Kasi Kesra menuturkan, pemohon SKM mesti telaten. Sebab, mereka tidak bisa hanya datang sekali ke kelurahan untuk mengurus SKM.

Kesulitan saat JKN-KIS PBI dinonaktifkan juga dialami Waqidah. Perempuan 48 tahun tersebut didiagnosis mengidap jantung kronis. Dia harus menjalani operasi pemasangan ring untuk menghilangkan sumbatan di jantungnya.

Kejadian tersebut berlangsung pada Rabu pagi (2/10). Waqidah muntah-muntah. Badannya menggigil dan terus berkeringat tanpa henti. ’’Awalnya saya kira masuk angin. Saya keroki, tapi nggak mau,” ujar putri pertama Waqidah, Siti Aisyah.

Lantas, Waqidah mengeluh bahwa sakit yang dirasakan di dada kirinya tembus hingga belakang. Tidak mau mengambil risiko, Siti segera menggotong ibunya ke salah satu rumah sakit swasta di kawasan Kecamatan Pabean Cantian. Namun, hasilnya tidak memuaskan. Kondisi Waqidah dinyatakan baik-baik saja. ’’Karena ibu sudah pucat dan lemas, saya tidak mau berdebat. Saya bawa ke RSUD dr Mohammad Soewandhie,” katanya. Di tempat itu, kondisi Waqidah dicek. Dia dinyatakan harus segera dioperasi. Siti diminta ke loket untuk melengkapi berkas administrasi.

Namun, bukan kabar baik yang didapat. Siti diberi tahu bahwa kartu BPJS yang dia pegang tidak aktif. Kaget, lemas, dan bingung campur aduk jadi satu. Sempat tidak percaya. Namun, saat dicek, hasilnya sama saja.

Ada opsi yang diberikan agar operasi bisa tetap jalan. Siti harus mengurus surat keterangan miskin. Di sisi lain, dia harus meneken surat perjanjian. Isinya, jika 2 x 24 jam tidak mampu menunjukkan SKM, dia harus membayar sendiri lewat jalur umum. ’’Yang penting ibu saya selamat, saya nekat tanda tangan,” ujarnya. Padahal, biaya operasi itu mencapai Rp 48 juta,” lanjutnya

Masalah tidak selesai di situ. Saat mengurus SKM, Siti mengalami kesulitan. Kelurahan tidak bisa membuatkan dokumen itu karena yang bersangkutan merupakan penerima bantuan iuran. Dia harus menunggu hingga sore untuk memperoleh jawaban dari dinas kesehatan. ’’Pukul 15.00 suratnya keluar dan pada saat itu juga operasi ibu saya sudah selesai. Beliau sempat kena serangan jantung lagi saat saya tinggal mengurus SKM,” paparnya.

Memang, kejadian itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Apalagi, kondisi keluarga Waqidah pas-pasan. Pemasukan utama hanya berasal dari suaminya, Narno, yang berjualan batagor. Omzet Rp 100 ribu per hari untung-untungan dikantongi. Dagangannya lebih sering tidak laku daripada laris manis.


KOREKSI: Terdapat koreksi berita berjudul Bolak-balik Kelurahan-Dinkes demi Selembar SKM yang terbit di Metropolis Jawa Pos pada Sabtu (5/10). Dalam berita tersebut tertulis, bagi Astrid Dwi Wahyuningtyas, selembar surat keterangan miskin (SKM) begitu bernilai. Kalimat tersebut dirasa kurang tepat. Astrid merasa SKM tidak sepenting itu. Untuk penyakit, disebutkan dysfunctional uterine bleeding (DUB). Yang tepat adalah anomali uterus bleeding (AUB).

Selain itu, pernyataan berbunyi selama empat hari Astrid rela bolak-balik Kelurahan Simomulyo Baru-dinkes demi mengurus SKM. Yang benar datang sekali ke dinkes. Dalam berita juga tercantum bahwa Astrid harus cepat-cepat kembali ke RS untuk bertemu dengan dokter dan membuat jadwal ulang operasi. Kalimat itu kurang tepat. Sebab, tujuan ke dokter untuk kontrol. Terakhir, pada paragraf kelima disebutkan, SKM baru tuntas sekitar pukul 16.00. Yang betul adalah pukul 15.30. Demikian koreksi ini. Redaksi memohon maaf. (*)

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c7/tia



Close Ads