alexametrics

Melihat Persiapan Pemkot Surabaya Membuat Layanan Puskesmas 15 Menit

2 April 2021, 07:48:42 WIB

Lima belas menit. Tidak boleh lebih. Kurang dari itu justru lebih baik. Batasan waktu tersebut dipatok Wali Kota Eri Cahyadi bagi pelayanan di seluruh puskesmas Kota Pahlawan. Tujuannya hanya satu, warga yang sakit mendapatkan pelayanan cepat.

ARISKI PRASETYO, Surabaya

HARI ini, 1 April 2021, menjadi momen penting bagi pemkot. Juga ditunggu seluruh warga metropolis. Sebab, program universal health coverage (UHC) yang dirancang mulai berjalan. Warga Kota Pahlawan yang berobat tak perlu resah dengan besaran pembayaran. Pemkot bakal hadir membantu penuntasan biaya kesehatan.

Jaminan kesehatan semesta (JKS) itu lahir dari buah pemikiran Wali Kota Eri Cahyadi. Jauh sebelum dia ditetapkan sebagai pemimpin daerah. Kala itu, suami Rini Indriyani tersebut resah dengan pelayanan kesehatan. Terutama bagi warga yang tidak mampu.

Warga yang lemah ekonomi memerlukan upaya keras untuk mendapatkan pelayanan. Misalnya, saat berobat di fasilitas kesehatan (faskes). Warga itu harus terdaftar dalam kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Karena tanpa cap tersebut, pemkot tidak bisa menanggung seluruh biaya pengobatan.

Syarat tambahan juga dibutuhkan ketika warga yang tidak mampu itu tidak terdaftar dalam MBR. Yakni, mereka harus mendapatkan surat keterangan miskin (SKM). Keterangan tersebut dikeluarkan kecamatan.

Eri tidak ingin warga dipersulit mengakses pelayanan. Sebab, kesehatan merupakan prioritas utama. Keselamatan warga adalah amanat tertinggi yang harus ditegakkan. Jalan satu-satunya adalah dengan memangkas proses yang berbelit itu.

Mulai saat ini, warga Surabaya yang hendak berobat tak perlu khawatir. Mereka bisa datang ke rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, serta klinik tanpa syarat yang rumit. Cukup membawa satu kartu. Yaitu, KTP Surabaya.

Petugas akan melayani. ’’Kami memastikan cukup membawa KTP, langsung ditangani,’’ tegas Eri kemarin (31/3).

Agar kebijakan itu berjalan, pemkot telah melakukan serangkaian persiapan. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan sudah berjalan lewat penandatanganan MoU bulan lalu.

Tahapan lain adalah pendataan. Pemkot mendata seluruh warga Surabaya. Terutama yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Selanjutnya, pemkot merancang peraturan wali kota (perwali). Selain itu, ada SOP yang mengatur standar pelayanan. Dua regulasi tersebut menjadi pijakan gerak pemkot. ’’Sudah tuntas, sekarang bisa berjalan,’’ ucap mantan kepala bappeko itu.

UHC tidaklah lengkap tanpa pelayanan prima. Salah satu ujung tombak pelayanan adalah puskesmas. Pemkot berupaya memperbaiki layanan tempat tersebut.

Pemkot merancang perbaikan layanan di puskesmas. Ada dua yang menjadi perhatian. Pertama, menambah fasilitas di puskesmas. Yakni, dokter online. Tugasnya memberikan penjelasan kepada warga.

Pasien yang sakit ringan tidak perlu berkunjung ke puskesmas. Cukup berbincang dengan dokter online itu. Tenaga kesehatan (nakes) akan memberikan saran. Contohnya, menyampaikan resep obat kepada warga.

Memang tidak mudah memenuhi batasan waktu itu. Sejumlah persoalan bisa menjadi hambatan. Contohnya, puskesmas di kawasan padat penduduk. Jumlah pasiennya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan kawasan yang total warganya sedikit.

Persoalan kedua, jumlah nakes. Dokter dan perawat sangat dibutuhkan untuk mempercepat pelayanan. Semakin banyak nakes berbanding lurus dengan percepatan pelayanan. Jalan keluar telah dirancang.

Solusi pertama, pelayanan tanpa batas. Tidak ada sekat wilayah. Puskesmas satu dengan yang lain terkoneksi. Ketika satu puskesmas dipadati pasien, petugas langsung berkomunikasi dengan puskesmas lain yang berdekatan. ’’Warga dialihkan ke puskesmas lain. Pelayanan tetap berjalan,’’ paparnya.

Upaya kedua adalah dengan menambah nakes. Jalan itu ditempuh tanpa membuka rekrutmen karyawan. Sebab, ketika mencari pegawai, dibutuhkan waktu yang lama.

Pintu solusi itu hadir ketika Eri berkunjung ke sejumlah perguruan tinggi. Konsep pelayanan puskesmas disampaikan. Gayung pun bersambut. ”Nantinya pemkot mendapatkan tambahan nakes dari perguruan tinggi,’’ terangnya.

Lantas, bagaimana persiapan puskesmas?

Baca Juga: Senjata yang Digunakan Teroris di Mabes Polri Bukan Ranah Perbakin

Kepala Puskesmas Ketabang dr Joyce Hestia Nugrahanti menyampaikan, pihaknya siap menjalankan kebijakan itu. Beragam persiapan dilakukan. Misalnya, dalam pelayanan.

Menurut dia, kunci percepatan pelayanan adalah ketersediaan dokter. Puskesmas Ketabang tidak resah. Sebab, jumlah dokter lebih dari cukup. ’’Kami memiliki lima dokter,’’ jelasnya.

Saksikan video menarik berikut ini:

Editor : Dhimas Ginanjar

Reporter : */c6/git





Close Ads