alexametrics

Saat PNS Wajib Upacara Hari Lahir Pancasila di Tengah Persiapan Mudik

Harus Batalkan Tiket yang Dibeli 3 Bulan Lalu
1 Juni 2019, 15:08:47 WIB

Yang terpaksa membatalkan tiket kereta harus mencari moda transportasi lain dengan harga tiga kali lipat. Badan Kepegawaian Negara sudah mengingatkan, yang mangkir dari upacara hari ini bakal kena sanksi.

Ferlynda P.-M. Hilmi S.-Agas P.H.-Folly A., Jakarta

TIKET pulang ke Jogjakarta untuk keberangkatan 28 Mei itu dikantongi Fitri Wikandari sejak tiga bulan lalu. Lewat perjuangan yang tidak mudah.

Pelaksana protokol di Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu harus begadang untuk bisa mendapatkan tiket Kereta Api Senja Solo kelas bisnis seharga Rp 400 ribu tersebut. Setelah tiket berhasil dibeli, Wika, sapaan akrabnya, mengajukan cuti untuk 29 dan 31 Mei.

Semua berjalan lancar. Pengajuan cutinya disetujui pimpinannya. Wika pun bersiap mudik. Kebetulan, pada saat dia mudik, sedang ada kegiatan bersama keluarga di Jogjakarta.

Namun, kondisi mendadak berubah sekitar dua pekan lalu. Saat itu muncul kebijakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila tetap diperingati dan dilakukan upacara seperti biasanya. Meskipun 1 Juni jatuh pada hari Sabtu dan di tengah puncak-puncaknya arus mudik.

Karena upacara wajib digelar di semua instansi, Wika mendapat kabar bahwa pengajuan cutinya dibatalkan. Sebab, sebagai protokol, dia bertugas menyukseskan upacara. ”Berat sekali. Karena perjuangan mencari tiket sebelumnya sulit sekali,” katanya.

BKN memang sudah mengingatkan para PNS agar mengikuti upacara Hari Lahir Pancasila hari ini. PNS yang mangkir terancam dijatuhi sanksi.

Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menuturkan, sanksi itu berupa pemotongan tunjangan kinerja. Potongannya 2 persen. Atasan dapat langsung memberikan hukuman sesuai dengan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Pemerintah sudah memberikan kemudahan. PNS yang telanjur mudik bisa mengikuti upacara di kantor pemerintah daerah masing-masing.

Nanti, kata Ridwan, pegawai bisa mengisi formulir dan menyertakan foto saat mengikuti upacara. PNS juga harus mengisi tanda tangan absen dan diteken pejabat setempat.

”Dikirimkan ke kepala unit kerja masing-masing. Lalu diunggah ke aplikasi SiPendekar yang kami miliki,” terangnya. Ridwan menegaskan, kepala unit kerja bertanggung jawab atas pegawainya.

Sejumlah kendaraan pemudik melintasi jalan tol Banyudono Boyolali-Solo di Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (30/5/2019). Memasuki H-6 Lebaran 2019, volume arus mudik melalui jalan tol Trans Jawa dari arah Jakarta ke Jawa Timur mulai mengalami peningkatan. (Arief Budiman/Jawa Pos Radar Solo)

Kebijakan tersebut didukung Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Pasalnya, hal itu akan memudahkan ASN menjalankan kewajiban di tengah masuknya momen mudik Lebaran.

Ketua Korpri Zudan Arif Fakrullah menyatakan, kelonggaran yang sudah diberikan pemerintah harus dimanfaatkan ASN. Bagi ASN yang membolos, Zudan meminta pejabat pembina kepegawaian (PPK) untuk tidak ragu memberikan sanksi kepada mereka. ”Harus upacara,” tegasnya.

Persoalannya, tak sedikit PNS yang senasib dengan Wika: sudah merancang untuk mudik sebelum atau tepat pada hari ini. Tak sedikit yang menganggap hari ini sudah masuk bagian cuti bersama Idul Fitri.

Wika mengaku bisa menerima kebijakan itu. Bagi dia, jika tetap memilih untuk cuti, rasanya seperti egois. Dia pun mengurus pembatalan tiket kereta. Dan, mendapat uang pengembalian Rp 270 ribu.

Saat melakukan pembatalan, dia melihat kondisi di stasiun cukup ramai. Wika memperkirakan banyak sejawatnya sesama PNS yang juga membatalkan tiket mudik untuk ikut upacara.

Sebagai gantinya, Wika yang suami dan anaknya berada Jogjakarta mudik dengan menggunakan pesawat. ”Saya yakin sudah tidak ada tiket kereta,” katanya.

Wika mendapatkan tiket pulang ke Jogjakarta hari ini setelah upacara. Harganya tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tiket kereta api yang sudah dia pesan. Sekitar Rp 1,2 juta.

Iqbal Anas, kepala humas BPJS, lebih beruntung daripada Wika. Sedari awal dia justru sudah menghindari beli tiket sebelum tanggal 1 Juni. ”Seperti tahun sebelumnya, pasti ada upacara Hari Kesaktian Pancasila,” tuturnya.

Iqbal, istri, dan keempat anak mereka baru akan mudik ke Jember, Jawa Timur, hari ini setelah mengikuti upacara. Tiket pesawat telah dia beli jauh-jauh hari sehingga mendapatkan harga wajar.

”Upacaranya bentar aja kok. Setengah jam aja biasanya,” ungkapnya.

TERUS BERTAMBAH: Lonjakan jumlah pemudik terpantau di Terminal Purabaya kemarin. (Hariyanto Teng/Jawa Pos)

Ajeng Ayu Safitri, PNS Kementerian Keuangan, termasuk yang bakal mengikuti upacara tidak di kantor tempatnya bekerja. Melainkan di kampung halamannya di Semarang. Sebab, sejak Rabu lalu (29/5) dia memang telah pulang ke ibu kota Jawa Tengah tersebut.

“Iya, tetap ikut (upacara) di Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang II, Jalan Imam Bonjol,” ujarnya.

Ajeng mendapat prioritas cuti kedua dari instansinya lantaran sudah memiliki tiket mudik. Pegawai yang keluarganya berada di daerah merupakan prioritas pertama. Sedangkan, yang mudik menggunakan kendaraan pribadi diminta untuk mengikuti upacara di kantor pusat.

“Jadi, maksimal 30 persen dari subdit yang boleh cuti awal Lebaran dan akhir. Jadi, dibagi rata. Adil, hehehe,” terangnya.

Untuk mengikuti upacara di GKN Semarang, Ajeng harus mendaftar lebih dulu. Ada seorang temannya yang menjadi koordinator bagi pegawai Kemenkeu asal Semarang. Bersama teman-temannya, Ajeng mendaftar sejak Rabu (29/5).

Sebagai bukti mengikuti upacara, Ajeng wajib lapor dengan menyampaikan foto kepada atasannya. Dan juga, bukti absensi dari daftar hadir.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : (*/c5/oni/ttg)

Alur Cerita Berita

Lihat Semua


Close Ads