JawaPos Radar | Iklan Jitu

Ahmad Dhani: Kalau Saya Dihukum Berarti Hukum di Indonesia Sontoloyo

19 November 2018, 17:20:59 WIB | Editor: Novianti Setuningsih
Ahmad Dhani: Kalau Saya Dihukum Berarti Hukum di Indonesia Sontoloyo
Ahmad Dhani mengatakan cuitannya adalah bentuk kebebasan berpendapat. Oleh karena itu, kalau sampai dihukum berarti hukum di Indonesia sontoloyo. (Issak Ramadhan/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Sidang lanjutan kasus ujaran kebencian yang menyeret Ahmad Dhani digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin (19/11). Dhani pun berharap bisa mendapat keringanan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Harapannya, ya harus dibawah Ahok (tuntutannya)," ujar Ahmad Dhani di PN Jaksel, Senin (19/11).

Ahmad Dhani melanjutkan, sidang tuntutan hari ini juga akan jadi gambaran penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, akan sangat tidak wajar apabila tuntutan yang ditetapkan JPU untuknya lebih tinggi dari hukuman Ahok.

Ahmad Dhani: Kalau Saya Dihukum Berarti Hukum di Indonesia Sontoloyo
Ahmad Dhani meminta hukumannya tidak melebihi hukuman terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. (Issak Ramadhan/JawaPos.com)

"Tuntutan itu akan memberikan sebuah gambaran tentang kepastian hukum di Indonesia. Ahok dituntut oleh jaksa 1 tahun masa percobaan. Jadi, jaksa bingung nih, masa tuntutan Dhani lebih berat dari Ahok," jelasnya.

Selain itu, Ahmad Dhani juga menyinggung keterangan saksi ahli yang menilai perbuatannya hanya sebatas opini pribadi. Oleh karena itu, suami Mulan Jameela itu menilai penegakkan hukum di Indonesia tidak memenuhi asas keadilan.

"Berarti gambaran hukum di Indonesia tidak ada kepastian, berarti hukum sontoloyo dan genderuwo. Kalau saya dihukum berarti sudah tidak ada kebebasan berpendapat," pungkas Dhani.

Sayangnya, sidang tuntutan terhadap Ahmad Dhani ditunda. Lantaran, Jaksa Penuntut Umum (JPU) belum siap dengan berkas tuntutannya.

Diketahui, Ahmad Dhani terseret kasus ujaran kebencian usai tiga cuitannya di akun Twitter dipolisikan pada 2017. Kala itu, Dhani dilaporkan Jack Boyd Lapian atas tuduhan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Dia dikenakan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (2) dan ditetapkan sebagai tersangka pada November 2017.

(yln/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up