Pemerintah Resmi Batalkan Pensiun Dini PLTU Cirebon 1, Bidik Pembangkit Listrik yang Lebih Tua

JawaPos.com - Pemerintah secara resmi membatalkan rencana pensiun dini PLTU Cirebon 1. Gantinya, pemerintah akan membidik PLTU lain yang usianya lebih tua untuk disuntik mati. 

Hal ini sebagaimana disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat Konferensi Pers Just Energy Transition Partnership (JETP) di Kantornya, Jumat (5/12). 

Ia membeberkan, alasan dibalik pembatalan itu karena PLTU Cirebon 1, masih memiliki teknologi canggih. Bahkan, keberadaannya sangat penting dan memiliki umurnya masih panjang. 

"Jadi salah satunya ada pertimbangan teknis, karena Cirebon itu salah satunya yang umurnya masih panjang, dan teknologinya juga sudah critical, super critical, dan relatif, itu lebih baik," kata Airlangga Hartato. 

Itu sebabnya, Airlangga memastikan, pemerintah bakal mencarikan alternatif lain PLTU yang bisa disuntik mati. Selain daripada PLTU Cirebon 1. 

"Sehingga nanti dicarikan alternatif lain yang usianya lebih tua, dan lebih terhadap lingkungannya memang sudah perlu di-retire. Alternatifnya PLTU juga," tukasnya. 

Sebelumnya telah beredar wacana PLN akan membatalkan pensiun dini PLTU Cirebon-1 karena biaya penalti yang harus dibayarkan selama lima tahun dinilai terlalu besar, mencapai sekitar Rp 60 triliun. 

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang keputusan PLN dilandasi oleh ketidakpastian akibat persetujuan tidak kunjung diberikan oleh pemerintah. 

Adapun rencana pensiun dini PLTU Cirebon-1 dimulai di 2021 saat Indonesia menjadi bagian dari Energy Transition Mechanism (ETM) yang diluncurkan ADB bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Conference of Parties (COP26) di Glasgow. 

Rencana tersebut dilanjutkan saat Indonesia menjadi Presiden G20 dan menyepakati Just Energy Transition Partnership (JETP) di tahun yang sama. Rencana pensiun dini PLTU Cirebon 1 telah melalui proses kajian kelayakan teknis dan ekonomis, dan sejumlah kesepakatan antara PLN dan PT Cirebon Electric Power. 

Asian Development Bank (ADB) juga telah menyiapkan dukungan pembiayaan untuk pensiun dini ini, tetapi masih dinilai belum memadai oleh pemerintah Indonesia.