Minggu, 2 April 2023

Pekerja Pertamina Tolak IPO PGE karena Anggap Tak Mendesak

- Selasa, 7 Februari 2023 | 16:20 WIB
Pengembangan panas bumi oleh PT Pertamina Geothermal Eenergi (PGE) Area Ulubelu di Tanggamus, Lampung. ANTARA
Pengembangan panas bumi oleh PT Pertamina Geothermal Eenergi (PGE) Area Ulubelu di Tanggamus, Lampung. ANTARA

JawaPos.com-Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sebagai induk organisasi yang beranggotakan 25 Serikat Pekerja di lingkungan PT Pertamina (Persero) menolak aksi korporasi berupa privatisasi PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) melalui initial public offering (IPO).

Presiden FSPPB Arie Gumilar mengatakan, penolakan dilakukan guna menjaga kelangsungan bisnis perusahaan dan tanggung jawab moral sebagai anak bangsa dalam kaitan menjalankan bisnis perusahaan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Pihaknya juga menuntut penghentian semua upaya privatisasi seluruh unit usaha Pertamina.

"Pertamina akan keluar dari khitohnya dalam menjalankan penugasan negara untuk memberikan sebesar-besar manfaat bagi rakyat Indonesia sebagaimana amanat UUD 1945 Pasal 33," kata Arie Gumilar dalam keterangan resmi, Selasa (7/2).

FSPPB menilai bahwa aksi korporasi tersebut tidak berlandaskan kajian yang prudent dan tanpa due dilligence yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu dinilai bakal merugikan negara serta berpotensi adanya pelanggaran atas hukum yang cenderung menguntungkan sekelompok/golongan tertentu, bukan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat umum.

Sementara itu, Sekjen FSPPB, Sutrisno menjelaskan bahwa PGE sebagai bagian dari afiliasi Pertamina, selama ini baik baik saja. PGE telah mencapai begitu banyak prestasi dan terus tumbuh sebagai salah satu perusahaan yang mengelola energi terbarukan serta menjadi masa depan elektrifikasi Indonesia di sektor hulu.

Arie membeberkan bahwa nilai yang diharapkan dari IPO yakni pelepasan saham kepemilikan 25 persen yang berkisar Rp 9,7 triliun. Hal ini dilakukan di tengah semua kemudahan, di tengah semua pencapaian berbagai prestasi PGE.

"Atas hal tersebut, maka FSPPB menolak aksi korporasi yang melakukan privatisasi PGE melalui IPO dan menuntut penghentian semua upaya privatisasi seluruh unit usaha Pertamina, serta menetapkan deklarasi," jelas Arie Gumilar.

Lebih lanjut Sutrisno membeberkan, Indonesia memiliki kurang lebih 40 persen cadangan geothermal dunia dengan potensi cadangan 25.4 Giga Watt (GW) atau setara dengan 25.4 miliar Watt. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara pemilik cadangan terbesar di dunia atas sumber energi geothermal yang bersih, ramah lingkungan dan terbarukan sekaligus yang secara terus menerus disediakan melalui gunung-gunung api di seluruh wilayah Indonesia.

"Sampai dengan 2022 PGE memegang kuasa atas WKP panas bumi terbesar di Indonesia dengan total 13 wilayah kerja. Dengan kapasitas total PLTP di Indonesia sebesar 2.292 Mega Watt (MW), sebanyak 82 persen berdiri di WKP milik PGE baik dengan skema operasi sendiri ataupun Joint Operation Contract,” beber Sutrisno.

Lebih lanjut, kata Sutrisno, PGE mencatatkan kinerja positif sepanjang tahun dan berbagai penghargaan juga terus diraih oleh PGE dengan tetap 100 persen milik Pertamina. Penghargaan dimaksud diantaranya adalah meraih Proper Emas selama 12 tahun berturut-turut dari Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan (KLHK).

Kemudian, PT. PGE juga meraih Index ESG tertinggi dari 679 Perusahan utility dan renewable power production di seluruh dunia serta banyak penghargaan-penghargaan lainnya. Dalam hal pendanaan investasi, PGE juga tidak pernah kesulitan mendapatkan mitra strategis dalam setiap proyek pengembangan bisnisnya termasuk sangat mudah dalam mendapatkan dana murah/soft loan.

Faktanya, kata dia, saat ini PGE telah dan sedang bekerja sama dengan banyak pihak sebagai lender strategis dan mendapatkan bunga pinjaman lunak seperti World Bank dengan Fix Rate 0.5 persen per tahun selama 40 tahun plus Grace Priode 10 Tahun.

Lalu, JICA (Japan International Cooperation Agency) dengan Interest Rate sebesar 0.6 persen per tahun untuk tranche ke-1 dan sebesar 0.01 persen per tahun fix rate di tranche ke 2 dengan tenor 40 tahun plus Grace Periode 10 tahun serta masih banyak lagi yang lainnya.

’’FSPPB beserta seluruh konstituen sama sekali tidak menemukan urgensi dari rencana IPO selain untuk menjual aset kepada pihak swasta/Asing yang menguntungkan para pemburu rente yang nihil nasionalisme,” tandas Sutrisno. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan

Tags

Terkini

Kemnaker Dukung Perlindungan Pekerja Sektor Migas

Selasa, 28 Maret 2023 | 11:11 WIB
X