JawaPos Radar | Iklan Jitu

Pusat Perbelanjaan Didorong Sediakan Alokasi Pedagang UMKM

15 Maret 2019, 10:04:02 WIB
Pusat Perbelanjaan Didorong Sediakan Alokasi Pedagang UMKM
Ilustrasi pusat perbelanjaan, alokasi tempat berdagang kepada UMKM bisa membantu mngembangkan usahanya (Dok.JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pengusaha mal di Jakarta didorong untuk memenuhi kewajiban penyediaan alokasi untuk pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Langkah ini diharapkan bisa menekan pedagang UMKM berjualan di trotoar jalan yang menyebabkan kemacetan.

Wakil Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta, Inggard Joshua mendorong Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melakukan audit terhadap pelaksanaan kewajiban para pengembang dalam mematuhi Peraturan Daerah (Perda) DKI No 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.

Pasalnya, kuat dugaan para pengembang pusat perbelanjaan dan mal di Jakarta enggan mematuhi Perda Perpasaran tersebut.

Akibatnya banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan pedagang kaki lima (PKL) nekat berjualan di trotoar yang menyerobot hak pejalan kaki. Maraknya PKL yang berjualan di atas trotoar tak ayal membuat kondisi kawasan tersebut menjadi semrawut.

"Jangan sampai ada pengelola mal atau pusat perbelanjaan yang menempatkan pelaku UMKM di tempat yang gelap, tidak ada akses yang baik. Akibatnya jualan mereka tidak laku," ujar Inggard seperti dikutip RMOL (Jawa Pos Group), Jumat (15/3).

Terkait maraknya PKL yang berjualan di trotoar, Inggard mengharapkan untuk dilakukan penertiban oleh Satpol PP. Apalagi banyak PKL yang bukan warga Jakarta. Ia juga menyarankan agar Pemprov DKI membeli lahan sebagai lokasi penampungan UMKM dan PKL.

"Beli lahan untuk penampungan UMKM dan PKL harus ada akses jalannya, sehingga ketika dibangun lokasi binaan (Lokbin) mudah diakses masyarakat," pungkas caleg DPRD DKI Jakarta dari Partai Gerindra Dapil IX ini.

Seperti diketahui, pada awal Oktober 2018, DPRD DKI Jakarta mengesahkan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perpasaran.Perda tersebut mewajibkan pengelola pusat perbelanjaan dan mal mengalokasikan 20 persen area pusat perbelanjaan untuk UMKM secara gratis.

Perda tersebut sebelumnya juga telah terangkum pada Perda Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perpasaran Swasta, dan bertujuan mengantisipasi persaingan para pelaku usaha, baik pengusaha mikro, kecil, hingga kelas atas

Editor           : Mohamad Nur Asikin
Reporter      : JPG

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini