JawaPos Radar | Iklan Jitu

Masuk Tahap Konstruksi

Status Lahan Kwarnas Untuk LRT Jabodebek Masih Belum Jelas

11 Juli 2018, 19:22:28 WIB | Editor: Mochamad Nur
Status Lahan Kwarnas Untuk LRT Jabodebek Masih Belum Jelas
Ilustrasi pembangunan LRT (Dok.JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Lahan milik Kwartir Ranting Nasional (Kwarnas) Pramuka di Cibubur sedianya bakal digunakan demi pembangunan kereta ringan/Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

Nantinya, lahan yang letaknya tak jauh dari Mall Cibubur Junction itu akan dibangun Kawasan Hunian Terintegrasi atau TOD seluas 4 hektar serta berdiri Stasiun LRT dengan luas 4.300 meter persegi.

Asal tahu saja, tanah itu dibeli oleh Kwarnas sebagai lahan partikelir artinya tak bisa digunakan untuk umum tapi juga bukan punya pemerintah. Lahan ini dibeli oleh Kwarnas tanpa menggunakan uang APBN. Untuk bisa digunakan sebagai lahan LRT, tentunya harus ada ganti rugi.

Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) Arie Yuriwin menuturkan lahan kwarnas Cibubur sudah bisa dimanfaatkan untuk kontruksi LRT namun status tanahnya baru akan diputuskan oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil.

“Status tanahnya nanti akan diputuskan oleh pak menteri rapat dengan menteri keuangan dan menteri ATR/BPN,” kata Arie di Kantor Menko Kemaritiman, Jakarta, Rabu (11/7).

Menurut Arie, berdasarkan data ATR/Badan Pertanahan Nasional tanah yang dibeli oleh mantan Menpora era Presiden SBY, Adhyaksa Dault itu memang jelas tanah hak pakai atas Kwarnas. Adhyaksa masih menjabat sebagai Ketua Kwarnas Pramuka.

“Kalau dari ATR/BPN status tanah memang jelas itu hak pakai atas nama kwarnas kemudian (kalau) akan menjadi asetnya BUMN dan aset kementerian keuangan ya harus ditegaskan dalam bentuk SK,” ungkapnya.

Arie mengatakan dalam waktu dekat ini pemerintah akan segera mengumumkan nilai ganti ruginya. Bentuknya pun bisa melalui relokasi dan ganti rugi berupa uang. Dia mengaku saat ini pemerintah sudah menghitung berapa nilai yang cocok untuk membayar ganti rugi lahan.

Sebelumnya, Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault masih menunggu pemerintah untuk mengganti rugi tanah yang digunakan sebagai lahan LRT maupun TOD. Mengenai besaran nilai ganti ruginya, Adhyaksa menunjuk pemerintah untuk memutuskan. Yang jelas lahan itu merupakan lahan partikelir milik kwarnas yang memiliki hak pakai.

(uji/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up