alexametrics

Pajak Barang Mewah Bakal Dihapus, Aturannya Rampung Kuartal I-2019

31 Januari 2019, 16:44:55 WIB

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah mengkaji penghapusan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) kapal pesiar jenis yacht. Secara teknis, nantinya investor yang membeli kapal di Indonesia tidak akan dikenakan pajak. Namun, pemerintah hanya akan mengenakan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui aktifitas kapal yacht.

Hal itu diungkapkan oleh Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rofianto Kurniawan saat melakukan rapat koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta.

“Rencananya kita diskusikan untuk mengkaji pembebasan PPnBM yacht,” ujarnya, Kamis (31/1).

Rofi mengatakan, pembahasan saat ini masih fokus untuk pembebasan pajak kapal yacht saja. Untuk jenis barang lainnya, ditegaskan belum ada rencana pembahasan.

“Nanti yang akan kita proses hanya yachtnya. Kita fokuss membahas dampak analisis dari PPnBM,” jelasnya.

Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap bisa memberi dampak positif bagi sektor pariwisata. Di sisi lain, penerimaan negara juga bisa lebih baik melalui pengenaan PPN sebesar 10 persen dari kapal yacht yang teregistrasi.

“Dampaknya diharapkan dapat meningkatkan industri pariwisata lah ya. Intinya orang-orang yang sebelumnya belum register kemudian akan register. Otomatis kalau register mereka nggak akan bayar PPnBM-nya. Kalau sekarang nggak register PPnBM-nya dikenakan tinggi 75 persen. Itu kalau didaftarkan otomatis mereka akan bayar PPN-nya. 10 persen,” ungkapnya.

Dia berharap, aturan dari kebijakan ini bisa terealisasi pada kuartal I-2019. Saat ini, pihaknya bersama pemangku kepentingan lainnya masih melakukan kajian.

“Kita harapkan kuartal I ini bisa keluar,” pungkasnya.

Editor : Saugi Riyandi

Reporter : Hana Adi

Pajak Barang Mewah Bakal Dihapus, Aturannya Rampung Kuartal I-2019