alexametrics

Pemerintah Butuh Dana Besar, Potensi Perebutan DPK Menguat

25 Maret 2019, 08:46:04 WIB

JawaPos.com – Industri perbankan belakangan ini terus diterpa isu pengetatan likuiditas. Hal tersebut tercermin dari besaran Loan to Deposit Ratio ( LDR) perbankan yang mencapai 94 persen pada Desember tahun lalu. Angka LDR tersebut merupakan yang tertinggi sejak 10 tahun terakhir. Dari sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), pertumbuhannya juga melambat pada Januari ini, jika dibandingkan dengan akhir tahun lalu.

Penurunan DPK serta tinggnya LDR tersebut ditengarai sebagai salah satu dampak dari adanya indikasi perebutan dana publik antara pemerintah dan perbankan. Menurut Chief Economist PT Bank Negara Indonesia (BNI) Ryan Kiryanto, tahun ini bakal ada potensi perebutan DPK antara kedua belah pihak.

“Indikasi adanya potensi rebutan dana publik ini muncul karena pemerintah sekarang ini membutuhkan pembiayaan cukup besar dari masyarakat,” ujar Ryan di Hotel Marriott, Sabtu (23/3).

Ryan melanjutkan, tahun ini terdapat potensi penerbitan surat utang pemerintah berupa Surat Berharga Negara (SBN) yang nilainya lebih dari Rp 800 triliun. Besaran kebutuhan pembiayaan yang mayoritas digunakan untuk mendanai proyek infrastruktur tersebut terbagi atas surat berharga baru sebanyak Rp 260 triliun dan sisanya surat utang jatuh tempo. Dia menekankan, surat utang jatuh tempo tersebut tidak banyak yang di-reprofile.

“Dampaknya pemerintah membayarnya nanti juga akan besar. Hal ini akan membuat adanya rivalitas memperebutkan dana masyarakat antara pemerintah dan perbankan,” telas Ryan.

Selain pemerintah dan perbankan, kata Ryan, saat ini Bursa Saham juga tengah getol mencari dana dari masyarakat. Hal tersebut terlihat dari terus meningkatnya target perusahaan yang bisa tercatat di bursa dari tahun ke tahun. Dengan masuk bursa saham, korporasi lebih mudah mendapatkan dana segar lewat IPO atau right issue.

“Banyak korporasi besar yang mendapatkan dana dari capital market. Mau dapatkan dana dia bisa IPO, dan jumlah emiten baru makin banyak. Ini mengindikasikan bahwa korporasi bisa mendapatkan dana tidak hanya dari perbankan,” tegasnya.

Untuk itu, Ryan menekankan bahwa perbankan harus mampu melakukan sejumlah strategi untuk menjaga DPK-nya agar tidak lari ke saham maupun SBN pemerintah. Diantaranya dengan memperkaya fitur kemudahan dalam melakukan transaksi keuangan. “Kami tidak menganggap (pemerintah dan bursa) saingan. Silahkan mereka (nasabah) cari kredit di pasar modal atau tempat lainnya, tapi transaksi tetap harus lewat perbankan. Makanya kita kembangkan digital banking,”imbuhnya.

Di tempat yang sama, Kepala Departemen Pengelolaan Moneter Bank Indonesia (BI) Nanang Hendarsyah mengungkapkan bahwa perbankan tidak perlu merasa terancam dengan kehadiran SBN pemerintah di pasar yang kian masif, khususnya SBN ritel. Sebab pemerintah tidak sekedar mengandalkan SBN untuk mendanai sejumlah proyek infrastruktur yang membutuhkan anggaran cukup besar. Pemerintah juga menjaring dana dari pihak swasta diantaranya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Di sisi lain, besaran target SBN ritel yang diterbitkan pemerintah hanya mencapai sekitar Rp 40 triliun.

“Jadi yang disebut potensi rebutan dana itu lebih pada instrumen SBN ritel. Tapi SBN ritel itu kalau dilihat forecast pemerintah itu jumlahnya kecil cuma Rp 40 triliun, itu gross ya. Jadi tidak sebesar yang dibicarakan orang,” kata Nanang.

Terkait masalah DPK perbankan yang pertumbuhannya terus menurun, Nanang menilai hal tersebut lebih disebabkan karena adanya persoalan dalam distribusi diantara perbankan sendiri. “Jadi memang tergantung musimnya, bulan ini misanya memang belum musim ketat. Mungkin nanti di April akan banyak (bank) yang butuh ya,” pungkasnya.

Editor : Saugi Riyandi

Reporter : Sekaring Ratri

Copy Editor :

Pemerintah Butuh Dana Besar, Potensi Perebutan DPK Menguat