JawaPos Radar | Iklan Jitu

Kaleidoskop 2018

Saat Fintech Jadi Alternatif Pembiayaan Cepat Masyarakat di 2018

24 Desember 2018, 12:18:14 WIB
Saat Fintech Jadi Alternatif Pembiayaan Cepat Masyarakat di 2018
Ilustrasi lembaga Fintech kini telah menjadi salah satu alternatif sumber pembiayaan cepat bagi masyarakat (DOK.JAWAPOS.COM)
Share this

JawaPos.com - Keberadaan jasa keuangan berbasis teknologi atau yang dikenal dengan Financial Technology (Fintech) semakin menjamur dan diperkirakan akan terus berkembang di Indonesia kedepannya. Apalagi era industri 4.0,a bukan hanya sekedar penggunaan akses internet tapi formula inovasi teknologi menuntun segalanya berubah dengan cepat dan dinamis.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, perkembangan model fintech peer to peer lending di Indonesia yang sampai Agustus 2018 mencapai 70 perusahaan dengan akumulasi nilai pinjaman Rp 11,68 triliun, atau mengalami pertumbuhan sebesar 355,73 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah rekening pemberi pinjaman sebanyak 150.061 entitas atau tumbuh 48,66 persen dibandingkan tahun sebelumnya dan rekening peminjam mencapai 1.846.273 entitas atau tumbuh 611,10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Saat Fintech Jadi Alternatif Pembiayaan Cepat Masyarakat di 2018
Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta (DOK.JAWAPOS.COM)

Berdasarkan data terbaru dari OJK, saat ini ada 182 Fintech ilegal dan 78 Fintech resmi yang telah terdaftar atau yang telah resmi di bawah pengawasan  OJK.

Keberadaan Fintech ilegal menjadi kisruh di berbagai daerah yang pada umumnya merupakan masyarakat menengah kebawah. Pasalnya Fintech menawarkan hutang kepada mereka dengan kemudahan pencairan dana yang pada umumnya dalam jumlah yang kecil. Namun, karena minimnya literasi keuangan mereka terjebak dalam hutang yang besar.

Penagihan yang dilakukan oleh Fintech illegal pun dinilai kasar dan mengintimidasi. Mereka melakukan back up data nomor telepon para korban nasabahnya hingga akun sosial media untuk mencemarkan nama baik.

Direktur Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Fintech OJK, Hendrikus Passagi mengatakan, saat ini OJK telah membentuk satuan tugas untuk menangani para Fintech liar yang telah merugikan masyarakat luas.

“Penanganan Fintech liar merupakan juridiksi Satgas Waspada Investasi Illegal yang keanggotaannya terdiri lebih dari 13 Kementerian dan Lembaga Negara, antara lain Kepolisian, Kementeri Keuangan, Kejaksaan, Kemenkominfo, dan lain-lain,” ujarnya kepada Jawapos.com.

Hendrikus menjelaskan, ciri-ciri Fintech illegal diantarnya, kantor dan pengelola todak jelas keberadaannya, syarat dan proses pinjaman sangat mudah, menyalin seluruh data nomor telepon dan foto-foto dari Handphone calon peminjam, tingkat bunga dan denda sangat tiinggi dan diakumulasi setiap hari tanpa batas, dan melalukan penagihan online dengan cara intimidasi dan mempermalukan para peminjam melalui seluruh nomor handphone yang sudah disalin.

Dengan demikian, Hendrikus meminta agar masyarakat berhati-hati terhadap tawaran yang menggiurkan terkait dengan kemudahan proses peminjaman dana. Sebaiknya, masyarakat melakukan pengecekan terlebih dahulu di website OJK. Pasalnya para Fintech yang melakukan penyelenggaraan peer to peer landing diwajibkan untuk mendaftar sesuai dengan peraturan POJK No. 77 tahun 2016. Hal tersebut sebagai perlindungan konsumen.

“Fintech Legal yang terdaftar atau berizin dari OJK dilarang keras melakukan praktek penagihan yang tidak manusiawi. Pelanggaran akan berakibat pada pencabutan tanda daftar atau izin,” tandasnya.

Fintech Sangat Berperan Bagi UMKM

Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nurhaida mengatakan, Fintech memiliki tingkat penetrasi yang tinggi yang dapat menjangkau berbagai lapisan masyasrakat terutama bagi segmen yang tidak memiliki akses luas terhadap keuangan seperti usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun sayangnya secara umum, segmen UMKM dikategorikan sebagai unbankable karena keterbatasan akan jaminan, sehingga akses terhadap pendanaan merupakan kendala utama bagi pertumbuhan ke depan. Minimnya penetrasi keuangan membuat pelaku UMKM terjerat oleh jebakan Fintech ilegal yang memasang bunga yang sangat tinggi.

Padahal, Fintech memiliki peran besar dalam perekonomian negara berkembang karena mencakup 60 persen dari lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi hingga 40 persen dari PDB.

“Fintech memiliki kekuatan penetrasi besar yang dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses keuangan yang tepat serta untuk UMKM,” katanya.

OJK juga telah mendirikan Fintech Center yang dinamakan OJK infinity (Innovation center for digital financial technology). Fintech Center ini bertujuan untuk menjadi ekosistem untuk tempat berdiskusi antarpelaku dan regulator serta stakeholders. Kemudian Fintech center juga merupakan tempat untuk melakukan 'regulatory sandbox' dan pusat keilmuan Fintech.

Untuk mendukung pengembangan fintech, OJK sudah mengeluarkan berbagai ketentuan pengaturan dan pengawasan dengan tetap mengedepankan perlindungan konsumen dan menjaga stabilitas keuangan.

Selain itu, OJK juga telah bekerjasama dengan Monetary Authority of Singapore (MAS) dalam bidang Fintech dan inovasi jasa keuangan pada 11 Oktober 2018 lalu.

Kerjasama ini merupakan formalisasi dari kesepakatan kesepahaman dalam menjalankan koordinasi dan kerjasama kedua institusi dengan fokus pada koordinasi pengembangan fintech yang mencakup mekanisme rujukan institusi fintech antara kedua negara, potensi proyek inovasi bersama, kolaborasi industri fintech antara kedua negara dan pertukaran informasi terkait trend dan perkembangan pasar fintech, isu mengenai peraturan serta perkembangan regulatory sandbox.

Kerjasama yang disepakati antara lain kedua otoritas akan membuat kerangka kerja untuk membantu perusahaan-perusahaan fintech dari kedua negara agar dapat lebih memahami aturan dan peluang di setiap yuridiksi. Hal ini dapat menurunkan "barriers of entry" bagi perusahaan fintech yang ingin masuk di salah satu pasar negara tersebut.

Jadi Korban Juga, Fintech Ajukan Sistem Penilaian Kredit Online Ke OJK

Pelaku usaha Fintech saat ini tengah mengajukan sistem penilai kredit (credit scoring engine) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Wakil Ketua Asosiasi Fintech Syariah Indonesia Harry K. W Haryono mengungkapkan, tujuannya untuk mengurangi potensi gagal bayar dari masyarakat.

“Lagi proses. ini kan suatu inovasi keuangan digital ini kan POJK Baru. kami masih menyiapkan karena tidak mau gegabah. saya rasa harus mengikuti prosedur, melengkapi dokumen, melakukan pendaftaran. karena oleh OJK juga untuk POJK 13 (inovasi keuangan digital sektor jasa keuangan) ini dikasih waktu karena ini ada proses regulatori sandbox, terus bisnis model yang harus dikaji,” ujarnya.

Pasalnya, akhir-akhir ini banyak pelaku usaha yang resah resah terhadap pengaduan masyarakat. Menurutnya banyak pihak yang tidak bertanggungjawab dalam memanfaatkan kejadian ini untuk menipu.

“Itu banyak grey area yang harus OJK memang mewaspadai, asosiasi terutama asosiasi fintech pendanaan Indonesia. Karena memang banyak modus-modus, mereka pinjam tapi karena tidak ada coring mereka dapat pinjaman tapi mereka tidak bayar,” jelasnya.

Harry mengungapkan, jika ada sentral sistem tersebut, maka para pelaku usaha Fintech peer to peer landing dapat juga memutuskan apakah calon debitur tersebut layang diberikan pinjaman.

“Terus terang yang terdaftar (di catatan OJK) maupun ilegal, mereka bisnis. kalau ternyata minjeminnya pendek-pendek ya mereka kasih. padahal mereka tidak layak. Masalahnya tidak ada proses sentral kredit scoring, itu yg perlu adanya inovasi-inovasi keuangan digital yg perlu mengembangkan itu,” imbuhnya.

Harry memaparkan, penilaian tersebut akan berisikan data riwayat pinjaman calon debitur, kebiasaan atau hubungan sosial calon debitur, dan keuangan debitur. Ia mencontohkan, dalam ketepatan waktu pembayaran cicilannya.

Harry menjelaskan, berbeda dengan perbankan yang menggunakan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) meraupakan sistem standar tradisional. Sementara untuk Fintech melalui digital.

“Data pertama yang mau diajukan pembukaan rekening adalah KTP itu kita harus terkoneksi. pada saat mau mengajukan izin, penyelenggara harus kerja sama atau konek ke SLIK atau Pefindo. Tapi dengan scoring yang tidak bersama digital yaitu dengan behavior. behavior dia bayar listrik rutin tiap tanggal 20 tidak. misal bayar cicilan. itu dimasukkan ke dalam mesin learning,” ucapnya.

Tips Meminjam Di Perusahaan Fintech

OJK juga berbagi tips yang aman dalam meminjam dana di perusahaan Fintech, diantaranya ;

Pertama, pastikan Meminjam di Perusahaan yang Terdaftar atau Berizin di OJK. Cek legalitas perusahaan pemberi pinjaman melalui telepon Kontak OJK 157 atau di website OJK (www.ojk.go.id).

Kedua, Pinjam Sesuai Kebutuhan Produktif dan Maksimal 30 persen dari Penghasilan
Pinjam untuk kebutuhan produktif, bukan konsumtif, dan tidak melebihi 30 persen dari penghasilan agar tidak memberatkan.

Ketiga, Pertimbangkan tanggungan atau cicilan lain yang juga harus dibayar.

Keempat, Lunasi Cicilan Tepat Waktu. Bayar cicilan tepat waktu untuk menghindari denda yang membengkak. Agar tidak lupa membayar, pasang alarm kalender di ponsel atau beri tanda pada kalender di rumah atau kantor.
Jangan Lakukan Gali Lubang Tutup Lubang

Kelima, Jangan membayar pinjaman dengan pinjaman yang baru untuk menghindari terlilit hutang. Jadikan membayar cicilan sebagai prioritas utama setelah menerima gaji.

Ke enam, Ketahui Bunga dan Denda Pinjaman Sebelum Meminjam. Pelajari dan survei terlebih dahulu bunga dan denda yang ditawarkan. Pilihlah pinjaman online yang menawarkan bunga dan denda paling rendah untuk meringankan cicilan.

Ke tujuh, Pahami Kontrak Perjanjian
Baca dengan teliti kontrak perjanjian yang ditawarkan, dan ajukan pertanyaan apabila belum jelas.

Bagian Era 4.0, Indonesia Harus Siap Dengan Keberadaan Fintech

Guru Besar Fakultas Universitas Indonesia Rheinald Kasali menyebut, saat ini merupakan zaman pertemuan dua generasi yang paling membingungkan sepanjang sejarah. Ini bukan soal generasi kertas melawan generasi digital semata. Melainkan soal di mana dunia kita berada, sehingga ekonomi menjadi berubah arah dan banyak yang bangkrut.

“Ini juga bukan soal kebijakan ekonomi, ini soal teknologi yang mengubah platform hidup, ekonomi dan kehidupan,” ujarnya dalam pesan singkatnya.

Rheinald menyebutnya shifting, dimana para generasi muda melakukan banyak inovasi dalam mengambil kesempatan bisnis sesuai dengan perkembangan dan fenomena yang terjadi di masyarakat. Perubahan bisnis terjadi mulai dati ritel, jasa transportasi, hingga jasa keuangan.

“Dari Jepang saya mendengar Mizuho bank akan mengurangi 19.000 dari 50.000 karyawannya setelah keuntungannya banyak dimakan fintech. Ini sejalan dengan bank-bank nasional yang mulai melakukan hal serupa, minimal tak lagi membuka cabang baru,” tuturnya.

Rheinald memaparkan, shifting tentu berbeda dengan krisis atau resesi yang lebih banyak dipandang sebagai bencana yang amat memilukan. Namun, diibaratkan sebagai perpindahan dalam merebut pasar.

Dalam proses disruption itu, kata Rheinald, teknologi tengah mematikan jarak dan membuat semua perantara (middlemen) kehilangan peran.

“Akibatnya margin 20-40 persen yang selama ini dinikmati para penyalur (grosir – retailer) diserahkan kepada digital marketplace (± 5 persen), seperti Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan konsumen. Konsumen pun menikmati harga-harga yang jauh lebih terjangkau,” ucapnya.

Ditambah lagi, Rheinald menambahkan, kini generasi millennials telah menjadi pemain penting dalam konsumsi. Di era ini, para pengusaha lama perlu mendisrupsi diri, membongkar struktur biaya, bukan bersekutu dengan regulator, mengundang kaum muda untuk membantu meremajakan diri, agar siap bertarung dengan cara-cara baru.

“Dunia ini sedang shifting. Orang tua-orang tua muda sedang memangku cyber babies, kaum remaja terlibat cyber romance. Mereka belajar di dunia cyber, dan menjadi pekerja mandiri. Dan masih banyak hal yang akan berpindah, bukan musnah. Ia menciptakan jutaan kesempatan baru yang begitu sulit ditangkap orang-orang lama, atau orang-orang malas yang sudah tinggal di bawah selimut rasa nyaman masa lalu,” tandasnya.

Editor           : Mohamad Nur Asikin
Reporter      : (mys/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini