alexametrics

Tolak Penuhi Kewajiban, BFI Finance Dianggap Tak Beritikad Baik

24 September 2018, 19:15:56 WIB

JawaPos.com – Sengketa kepemilikan saham PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) yang digugat oleh PT Aryaputra Teguharta (PTAPT) telah mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terhadap Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho dan Yan Peter Wangkar yang tidak menghomati dan menjalankan Putusan PK No. 240/2006.

PT BFI dan para terhukum lainnya berdasarkan Putusan PK No. 240/2006 dianggap beritikad buruk dan memang sengaja tidak mau mengembalikan saham-saham milik PT APT, karenanya mereka wajib untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar lebih dari Rp 80 miliar.

Adapun jumlah uang paksa (dwangsom) tersebut dihitung sampai dengan pendaftaran gugatan, karenanya di masa yang akan mendatang kewajiban dwangsom masih bisa terakumulasi dan akan tetap dituntut oleh PT APT sampai dikembalikannya saham-saham 32,32 persen oleh PT BFI dan para terhukum kepada PT APT.

Terkait hal tersebut, Ahli Hukum Adminstrasi Negara sekaligus Rektor Universitas Dipenegoro, Semarang, Yos Johan Utama, mengatakan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara (PTUN) berkewajiban untuk patuh terhadap undang – undang dan asas umum pemerintahan yang baik atau good governance yag didalamnya terdapat prinsip kepastian hukum.

Menurutnya, kewajiban tersebut seperti diatur dalam UU No.30/2014, UU No.5/2014, UU Aparatur Sipil Negara, dan PP No.53/2010.

“Jadi, Pejabat Tata Usaha Negara wajib melaksanakan putusan MA untuk penghormatan atas kepastian hukum,” ujarnya dalam siaran persnya, Senin (24/9).

Sementara itu, kuasa hukum PT APT Asido M Panjaitan dari HHR Lawyers menegaskan, pihaknya akan membuktikan bahwa PTBFI termasuk Francis Lay Sioe Ho, Cornellius Henry Kho, dan Yan Peter Wangkar dari awal beritikad buruk dan memang tidak mau mengembalikan saham-saham kepada PTAPT,

“Walapun jelas mereka telah dihukum dan diperintahkan dalam Putusan PK No. 240/2006,” imbuhnya.

Berdasarkan penelusuran Laporan Keuangan Konsolidasi PT BFI itu sendiri memiliki treasury stock sejumlah 1.002.732.000 saham (6,28 persen) sementara Francis Lay Sioe Ho sebanyak 389.885.080 saham (2,442 persen), Cornellius Henry Kho sebanyak 121.719.980 saham (0,76 persen) dan di tahun 2014, Yan Peter Wangkar sebanyak 2.137.000 saham (0,14 persen).

“Anehnya walaupun jelas-jelas mereka memiliki saham di PTBFI dan telah dihukum oleh pengadilan mengembalikan saham ke PT APT, mereka tetap tidak mau sukarela untuk menyerahkan saham-saham tersebut kepada PT APT,” tuturnya.

Sebagai informasi, PT APT melalui suratnya tanggal 4 Juni 2018, telah mengeluarkan somasi terhadap para terhukum dalam Putusan PK No. 240/2006, termasuk disini PTBFI untuk membayar kewajiban uang paksa (dwangsom) kepada PT APT.

Jika PT BFI dan para terhukum lainnya tidak mengembalikan dan menyerahkan saham-saham tersebut setelah lewatnya masa teguran (aanmaning), maka PTBFI dan terhukum lainnya wajib membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 20 juta setiap harinya atas keterlambatan pengembalian saham-saham tersebut, yang faktanya memang sampai saat ini belum diserahkan kembali.

Editor : Saugi Riyandi

Reporter : (mys/JPC)



Close Ads
Tolak Penuhi Kewajiban, BFI Finance Dianggap Tak Beritikad Baik