alexametrics

Minimalkan Risiko, Perlu Penguatan Asuransi Bencana di Indonesia

24 April 2019, 10:01:49 WIB

JawaPos.com – Sebagai negara yang berada di kawasan cincin api pasifik atau Ring of Fire, Indonesia memiliki potensi bencana seperti gempa bumi dan letusan gunung berapi. Untuk itu, perlu ada edukasi pentingnya asuransi untuk meminimalkan risiko terhadap potensi bencana.

Direktur Pengawas Asuransi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ahmad Nasrullah mengatakan potensi kebencanaan itu cukup besar. Sayangnya, asuransi belum jadi pilihan untuk meminimalkan risiko. “Mungkin karena kesadaran masyarakat kecil,” jelasnya.

Guna meningkatkan kesadaran dan keamanan aset properti, telah dirintis mengasuransikan barang milik negara mulai tahun ini. Langkah ini diharapkan semakin mendorong masyarakat untuk mengasuransikan propertinya. “Artinya kita harus punya skema khusus mengenai asuransi ini yang sekarang sedang digodok,” imbuhnya.

Menurutnya budget asuransi kebencanaan di Indonesia hanya USD 300 juta. Pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah opsi, salah satunya dengan menerbitkan surat utang kebencanaan yang bisa dicairkan jika terjadi bencana. “Skema sepenuhnya kami serahkan ke pemrintah. Kami OJK mendukung saja,” ungkapnya.

Terkait dengan kejadian bencana tahun lalu, OJK menghimbau agar semua parusahaan asuransi yang mencover melakukan jemput bola membantu memudahkan klaim. “Donggala dan Palu mestinya sudah 75 persen,” tuturnya.

Ketua Bidang SDM dan Literasi Asuransi AAUI Julian Noor mengatakan bencana menjadi salah satu risiko yang mungkin dihadapi. Dalam praktiknya ini menjadi tren dunia bagaimana asuransi masuk ke dalam kebencanaan. Bencana yang menimpa Lombok dan Palu semestinya menjadi pengingat pentingnya asuransi dalam memitigasi risiko bencana. “OJK sudah mengatur mengenai kemudian bagaimana asuransi harus mencover,” jelasnya.

Direktur Teknik Maipark Heddy Agus menyampaikan bencana alam menjadi salah satu risiko dari bisnis mereka. Sejauh ini penanganan klaim bencana alam sudah cukup bagus pengelolaannya. Namun karena banyak bencana menjadi tekanan tersendiri. “Klaimnya bersamaan, jadi mereka harus lebih baik lagi dalam penanganan cashflow,” tuturnya.

Lebih lanjut dirinya menerangkan, dalam upaya mendorong perusahaan berasuransi dilakukan melalui pendekatan P3 yakni public private partnership. Ketiga pihak ini harus berkolaborasi dalam mengelola bencana, karena pengelolaan bencana tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. “Pemerintah sudah mulai melakukan mitigasi bencana melalui mekanisme asuransi,” jelasnya.

Menurutnya potensi dari setiap kementerian seperti Kementerian Keuangan sudah cukup besar. Belum lagi dari Kementrian PUPR yang aset propertinya banyaak. “Tapi bagus juga kalau proyek percontohan ini dari Kementrian Keuangan,” ungkapnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Anisatul Umah