JawaPos Radar

Mengukur Kemandirian Fiskal dan Pangan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

21/10/2018, 17:37 WIB | Editor: Mohamad Nur Asikin
Mengukur Kemandirian Fiskal dan Pangan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Presiden Joko Widodo (Dok.JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Isu kemandirian selalu menjadi isu seksi di negeri ini sejak puluhan tahun silam. Sisi yang kerap dikulik dalam setiap pemerintahan, biasanya dilihat dari ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap utang, sumber daya alam yang dikuasai oleh asing, dan kebutuhan produksi yang dicukupi oleh impor (khususnya pangan).

Staf Khusus Presiden Ahmad Erani Yustika mengatakan, Defisit keseimbangan primer (DKP) selalu terjadi pascakrisis ekonomi 1997/1998. “Datanya hari ini, DKP itu masih terjadi namun dalam skema penurunan yang terencana,” ujarnya seperti diberitakan Minggu (21/10).

Erani menjabarkan, pada 2015 DKP mencapai Rp 142 triliun, 2016 sebesar Rp 125 triliun, dan pada 2017 sebanyak Rp 124 triliun. Pada 2018 ini diperkirakan DKP pada kisaran Rp 60 triliun. Pada RAPBN 2019 diproyeksikan DKP itu sudah tidak ada atau sekurangnya di bawah Rp 20 triliun.

Mengukur Kemandirian Fiskal dan Pangan 4 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK
Ilustrasi petani tengah menanam padi, Isu ketahanan pangan selalu menjadi topik bahasan menarik mengukur keberhasilan pemerintahan (Dok.JawaPos.com)

“Artinya, seluruh belanja (di luar pembayaran utang) sudah bisa dicukupi dari penerimaan domestik. Pendakian kemandirian fiskal sedang berjalan,” tuturnya.

Sementara itu, dalam isu pangan sebagian komoditas utama memang belum sepenuhnya mencukupi ketahanan pangan nasional, sehingga dalam jumlah terbatas masih dilakukan impor. Impor tersebut sebagian untuk kepentingan berjaga-jaga.

“Itu sebabnya Indeks Ketahanan Pangan mengalami peningkatan dari waktu ke waktu,” imbuhnya.

Pada periode 2014 hingga 2017 secara berturut-turut angkanya 47,0, 48,3, 51,1; dan 51,3. Indeks keterjangkauan, ketersediaan, serta kualitas dan keamanan pangan juga terus meningkat tiap tahun. Hal yang sama juga bisa dilihat dari komitmen pemerintah untuk menguasai pengelolaan sumber daya alam sesuai mandat Pasal 33 UUD 1945.

“Pada Juli 2018 pemerintah menguasai 51 persen saham PT. Freeport Indonesia dan Pertamina berhasil mengambil alih Chevron untuk eksplorasi Blok Rokan yang menguasai sekitar 26 persen dari total produksi minyak domestik. Dengan konfigurasi sekarang hampir 60 persen produksi minyak domestik sudah dikuasai oleh BUMN,” ucapnya.

Menurutnya, pencapaian itu semua tentu ditopang oleh tata kelola pembangunan yang makin mapan. Pertama kalinya sejak 2015 APBN mengalokasikan anggaran kesehatan sekurangnya 5 persen. Hal tersebut sesuai dengan perintah UU No. 36/2009.

Pada tahun-tahun sebelumnya APBN pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi karena mengalokasikan anggaran kesehatan di bawah 3 persen dan dianggap menabrak ketentuan UU Kesehatan.

“Komitmen penyelenggara negara (Kementerian/lembaga) juga makin bagus, di mana sebagian bisa dilihat dari hasil audit BPK yang menunjukkan jumlah K/L memeroleh predikat WTP (Wajar Tanpa Oengecualian) kian meningkat. Hal yang sama juga dilakukan Pemerintah Daerah yang mengikuti jejak penerapan tata kelola pembangunan yang solid,” imbuhnya.

Di luar hal di atas, Erani menambahkan, data mengabarkan bahwa neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan, dan neraca pembayaran sebagian besar defisit sebelum 2014. Neraca perdagangan defisit 2012-2014, neraca pembayaran defisit 2013 sebesar USD 7,32 miliar, dan neraca transaksi berjalan selalu defisit.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), sampai 2017 neraca transaksi berjalan tetap defisit USD 17,53 miliar, tapi sudah jauh menurun dibanding 2014 USD 27,51 miliar. Neraca pembayaran pada 2017 surplus USD 11,59 miliar dan neraca perdagangan kinerjanya yang paling cemerlang, karena sejak 2015 sudah surplus hingga 2017, masing-masing USD7,67 miliar, USD 8,78 miliar, dan USD 11,84 miliar.

“Sampai September 2018 neraca perdagangan memang masih defisit, namun proyeksi sampai akhir tahun tetap surplus meski tak akan sebesar 2017. Deskripsi ini menunjukkan bahwa manajemen ekspor-impor kian bagus, juga arus modal yang terkelola sehingga wajah neraca pembayaran tak lagi redup,” tandasnya.

(mys/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up