JawaPos Radar

Kemenkeu Inisiasi Kartu Kredit Untuk Transfer ke Satker, Ini Alasannya

21/02/2018, 13:52 WIB | Editor: Teguh Jiwa Brata
Kemenkeu Inisiasi Kartu Kredit Untuk Transfer ke Satker, Ini Alasannya
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat koordinasi nasional pelaksanaan anggaran Kementerian / Lembaga tahun 2018 (Hana Adi Perdana / JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Kementerian Keuangan akan mendorong pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kepada satuan kerja (satker) melalui kartu kredit. Hal itu dilakukan untuk mendorong modernisasi sistem pembayaran pelaksanaan APBN.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, simplifikasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan dengan melakukan penyederhanaan prosedur dan dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran. “Penyederhanaan tersebut dilaksanakan untuk memberikan kemudahan bagi kementerian negara/lembaga (K/L) dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran namun tetap akuntabel," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (21/2).

Pemerintah bekerja sama dengan Himpunan Bank Negara (Himbara) yakni Bank Mandiri, Bank BRI, BNI dan Bank BTN. Penggunaan kartu kredit pemerintah bertujuan untuk meminimalkan penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara. Selain itu juga untuk meningkatkan dalam bertransaksi. "Kita juga bisa mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai serta mengurangi cost of fund dari penggunaan uang persediaan," tuturnya.

"Kartu kredit pemerintah dapat digunakan oleh seluruh K/L. Untuk melakukan belanja operasional dan belanja perjalanan dinas dengan efisien dan efektif," sambungnya. Tidak hanya itu, modernisasi juga dilakukan melalui penggunaan aplikasi e-SPM (elektronik Surat Perintah Membayar) secara bertahap pada tahun 2018 dan dilaksanakan untuk memudahkan K/L dalam mengajukan SPM tanpa harus datang langsung ke Kantor Pelayanan Perbehandaraan Negara (KPPN).

"Simplifikasi dan modernisasi tersebut merupakan bentuk komitmen dari Direktorat Jenderal Perbehandaraan dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran yang mudah dan cepat dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas," pungkasnya.

(hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up