JawaPos Radar

Perbanas Usul Dana Pemerintah di Bank Berbunga Nol Persen

19/05/2016, 07:42 WIB | Editor: Mochamad Nur
Perbanas Usul  Dana Pemerintah di Bank Berbunga  Nol Persen
Ilustrasi (Dok JPNN)
Share this

JawaPos.com-  Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung penuh keputusan pemerintah membatasi bunga dana milik pemerintah daerah dan badan usaha milik negara (BUMN) di perbankan umum. 

”Saya rasa bagus. Sejalan dengan keinginan kami mengurangi biaya dana,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad di Jakarta sebagaimana dikutip Jawa Pos, Kamis (19/5).

Muliaman  menyatakan, masih banyak rekening milik pemerintah yang mendapat bunga spesial. Karena biaya dana yang diterima perbankan lebih tinggi, bank mengompensasi ke bunga pinjaman kredit yang lebih tinggi lagi. 

”Sebab, biaya dana overall akan besar karena memang rekening-rekening milik pemerintah bunganya relatif tinggi,” tambahnya.
Sementara itu, Perhimpunan Bank Swasta Nasional (Perbanas) juga menyambut pembatasan bunga simpanan dana milik pemerintah di perbankan. Bahkan, Ketum Perbanas Sigit Pramono mengusulkan agar dana pemerintah di perbankan tidak mendapat bunga. 
’’Supaya tidak menimbulkan moral hazard atau godaan minta bunga khusus ke depan, sebaiknya, tidak boleh minta imbalan bunga,” ujar Sigit.
Langkah itu diyakini menciptakan dampak signifikan dalam mendukung upaya pemerintah untuk mewujudkan bunga single digit. 

Bila dana pemerintah yang ditempatkan di perbankan tidak mendapat bunga sama sekali, biaya dana akan turun signifikan. ’’Misi bunga single digit pemerintah cepat tercapai,” ucap Sigit.

Meski demikian, tutur  Ketua Dewan Komisioner  OJK  mengatakan, OJK tidak akan menerapkan pembatasan jumlah dana milik pemerintah yang ditempatkan di lembaga keuangan, khususnya perbankan.

’’Kami ingin melihat dampak dari penerapan model baru dari BI (Bank Indonesia) dulu. Tentu, kami akan mempelajari baik-baik dan me-review,” terangnya.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro pada 3 Mei merilis peraturan menteri keuangan yang mengatur bunga deposito milik pemerintah tidak boleh lebih tinggi dari BI Rate. (dee/noe)

 

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up