alexametrics

Hasil Audit BPK, Kementerian PANRB Raih WTP Kelima Kali

18 Juni 2019, 06:51:39 WIB

JawaPos.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun 2018 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini WTP sudah diraih kementerian yang dipimpin Syafruddin ini telah diraih berturut-turut selama lima kali sejak tahun 2014.

LHP diserahkan oleh Anggota III BPK Achsanul Qosasi yang didampingi oleh Auditor Utama Keuangan Negara II Blucer Rajagukguk, kepada Menteri PANRB Syafruddin, dalam acara Penyerahan LHP atas LKKL, di Auditorium BPK, Jakarta, Senin (17/06).

Atas hasil itu, Menteri Syafruddin mengucapkan terima kasih kepada BPK karena sudah membantu memberi solusi berkaitan dengan laporan keuangan. “Terima kasih karena BPK cukup memberi masukan dan solusi kepada kementerian dan lembaga, dalam hal laporan keuangan, sehingga memberikan stimulus yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara,” ujar Menteri Syafruddin, usai acara tersebut.

Predikat WTP diberikan jika tidak ditemukan kesalahan secara keseluruhan dari laporan keuangan. Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran atas laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yaitu kesesuaian dengan standar akuntansi, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sekretaris Kementerian PANRB, Dwi Wahyu Atmaji, mengatakan hasil laporan ini juga harus diikuti dengan peningkatan kinerja pegawai di Kementerian PANRB yakni capaian kinerja yang berorientasi hasil.

“WTP ini bukan prestasi, melainkan memang kewajiban. Semua kementerian/lembaga harus seperti itu dalam pengelolaan keuangan negara,” imbuh Atmaji.

Sementara itu, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi menjelaskan, sejumlah hal menjadi fokus pemeriksaan Auditorat Utama Keuangan Negara (AKN) III. Fokus itu adalah, peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, peningkatan akses, kualitas dan kemudahan pendidikan, investasi dan pengadaan barang dan jasa, serta penyelenggaraan Asian games dan Asian Paragames 2018.

Dalam proses pemeriksaan tahun 2018, banyak perubahan positif terjadi. Qosasi mengungkapkan, beberapa perubahan itu adalah kemudahan BPK dalam memperoleh data, objek yang diperiksa tidak menutupi permasahan dan mencari jalan penyelesaian bersama, serta peningkatan peran dan kualitas inspektorat. “Hasilnya, negara pasti diuntungkan. Ini satu hal yang harus terus kita jalankan,” pungkasnya.

Dalam acara itu, hadir pula Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi, Menteri Komunikasi dan Informasi Rudiantara, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, serta inspektur dan kepala badan dan lembaga pemerintahan lainnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin