JawaPos Radar

Pelonggaran Moneter Menipis, Bunga Kredit Diprediksi Sulit Untuk Turun

17/02/2018, 15:45 WIB | Editor: Mochamad Nur
Pelonggaran Moneter Menipis, Bunga Kredit Diprediksi Sulit Untuk Turun
Ekonom Indef Bhima Yudhistira (Dok.JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Bank Indonesia (BI) lewat Rapat Dewan Gubernur baru saja memutuskan mempertahankan suku Seven Days Repo Rate atau yang biasa dikenal dengan suku bunga acuan di level 4,25 persen. Kebijakan ini ditemuh guna mempertahankan stabilitas dan menjaga pertumbuhan ekonomi ke depan.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira memperkirakan keputusan mempertahankan suku bunga acuan akan dilakukan BI hingga bank sentral Amerika Serikat (AS) menaikkan Federal funds target rate (Fed rate) pada Maret-April mendatang.

Pada 31 Januari 2018 lalu, Federal Reserve memutuskan untuk mempertahankan Fed rate pada level 1,25 persen–1,5 persen. Enam hari sebelumnya, European Central Bank (ECB) juga mempertahankan policy rate-nya di posisi 0 persen.

"Ruang pelonggaran moneter bisa dikatakan sudah habis. Era pengetatan moneter, ditambah era inflasi tinggi di negara maju memaksa BI lebih pro stabilitas dibanding pro pertumbuhan kredit," ujarnya kepada JawaPos.com, Sabtu (17/2).

Bahkan, lanjut Bhima, bukan tidak mungkin BI akan memperketat moneter dengan menaikkan suku bunga acuan bila suku bunga di Amerika Serikat naik.

"Dengan kondisi tersebut suku bunga kredit single digit nampaknya harus ditunda dulu," tuturnya.

Menurutnya, masalah utama di dalam negeri tahun ini adalah inflasi baik volatile food maupun adminstered price yang cenderung meningkat. Hingga menjelang Lebaran di bulan Juni diharapkan Pemerintah dapat mengatur pasokan pangan khususnya beras.

"Untuk inflasi yng bersumber dari adminstered price kuncinya adalah menjaga kecukupan belanja subsidi energi. Dengan rasionalisasi pos belanja lain terutama infrastruktur harapannya bisa membantu alokasi belanja subsidi energi hingga akhir tahun. Jadi BI perlu lebih intens dalam melakukan koordinasi lintas sektoral terutama dengan TPID," pungkasnya

(hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up