JawaPos Radar

Saham Meikarta Babak Belur, Investor Tunggu Keterangan Manajemen

16/10/2018, 16:50 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Saham Meikarta Babak Belur, Investor Tunggu Keterangan Manajemen
Bupati Bekasi Neneng Hasanah (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Saham Lippo Group yang membangun megaproyek hunian Meikarta makin anjlok usai tersandung Operasi Tangkap Tangan (OTT) para pejabat dan pemerintah daerah terkait perizinan proyek oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akibatnya, harga saham milik PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) dan PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) anjlok sejak berita tersebut mencuat.

Hingga jelang penutupan perdagangan, saham LPCK babak belur 13,36 persen atau 185 poin ke harga Rp 1.200 per lembar saham dari harga pembukaan Rp 1.350. Sementara saham LKPR anjlok 6,21 persen atau 18 poin ke level Rp 272 per lembar saham.

Analis AAEI Reza Priyambada mengatakan, penurunan tajam terhadap kedua saham tersebut tidak terlepas dari pemberitaan penangkapan pemerintah daerah yang melibatkan petinggi perusahaan Lippo Group.

"Nah itu dia. Sebut-sebut Meikarta, jadinya turun. Karena ini kan kasus hukum. Imbasnya bisa jelek," ujarnya kepada JawaPos.com, Selasa (16/10).

Reza menuturkan, pihak manajemen harus segera membuat keterangan terkait persoalan mengenai duduk perkara keterlibatan proyek dan keberlangsungan proyek Meikarta. "Apakah terlibat atau enggak, hingga bagaimana proses keberlangsungan proyek tersebut," tuturnya.

Sementara terkait kinerja proyek tersebut, kata dia, tergantung arahan manajemen sebagai tindak lanjut ke depannya dalam rangka perbaikan. "Selain itu, juga tergantung dari permintaan atas properti mereka," tandasnya.

Dalam perkara ini KPK menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin dan empat pejabat Pemkab Bekasi menjadi tersangka penerima suap beserta keempat pejabat lainnya yakni, Kepala Dinas PUPR Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Sahat MBJ Nahar, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Neneng Rahmi sebagai tersangka.

Neneng dan keempat pejabat itu terduga menerima commitment fee sebanyak Rp 13 miliar terkait pengurusan perizinan pembangunan fase pertama proyek Meikarta dengan luas 84,6 hektare. Menurut KPK, total pemberian yang sudah terealisasi sebanyak Rp 7 miliar.

Seperti diketahui, KPK menduga uang tersebut diberikan oleh Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro, Konsultan Lippo Group Taryudi dan Fitra Djaja Purnama, serta Pegawai Lippo Group Henry Jasmen. KPK menetapkan keempat orang itu sebagai tersangka pemberi suap.

Terbongkarnya kasus dugaan suap Meikarta ini berawal dari operasi tangkap tangan yang digelar KPK di Bekasi dan Surabaya pada Minggu (14/10) hingga Senin (15/10). Dalam operasi itu, KPK menangkap 10 orang dan menyita uang SGD 90 ribu dan Rp 513 juta.

(ce1/mys/JPC)

Alur Cerita Berita

Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up