alexametrics

Kemenkeu: Untuk jadi Negara Maju pada 2045, RI Perlu Reformasi Pajak

14 Oktober 2021, 15:42:53 WIB

JawaPos.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan reformasi struktural hingga reformasi fiskal, termasuk reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut, hal itu dilakukan untuk mewujudkan visi Indonesia untuk menjadi negara maju di tahun 2045.

Febrio mengatakan, sebagai salah satu bagian penting dari UU HPP, yaitu refeormasi Pajak Penghasilan (PPh) baik dari sisi kebijakan maupun administrasinya. Adapun tujuannya untuk membentuk sistem PPh yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum sehingga dapat memperluas basis pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

“Upaya ini dilakukan dengan tetap menjaga keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat luas dan dinamika perekonomian di masa depan,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (14/10).

Menurutnya, reformasi struktural telah dilakukan secara bertahap dengan reformasi APBN sebagai pengaktif atau enabler. Reformasi struktural dilakukan untuk menuju ekonomi Indonesia yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing, serta mampu membuka lapangan pekerjaan secara masif dan berkualitas.

“Undang-undang Cipta Kerja, termasuk aturan turunannya seperti kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM, pembentukan Indonesia Investment Authority (INA), Online Single Submission (OSS), dan aturan lainnya menjadi pijakan reformasi struktural tersebut,” tuturnya.

Febrio memaparkan, reformasi fiskal untuk mendukung reformasi struktural dilakukan dari sisi belanja dan penerimaan. Dari sisi belanja, APBN mendukung implementasi program produktif.

Editor : Estu Suryowati

Reporter : Romys Binekasri

Saksikan video menarik berikut ini:




Close Ads