JawaPos Radar

Pengamat Pajak: Rendahnya Kepatuhan Pajak Hambat Pembangunan Indonesia

14/03/2018, 19:49 WIB | Editor: Mochamad Nur
Pengamat Pajak: Rendahnya Kepatuhan Pajak Hambat Pembangunan Indonesia
Ilustrasi pelayanan di kantor pajak Jakarta (Dok.JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Rendahnya kepatuhan pajak di Indonesia bukanlah barang baru. Hal itu tercermin dari rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang masih di level 10,8 persen. Padahal, International Monetary Fund (IMF) mensyaratkan tax ratio sebesar 12,5 persen untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan.

Pengamat Perpajakan dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), Darussalam menilai kondisi itu akan membuat upaya pemerintah dalam meningkatkan pembangunan menjadi sulit tercapai.

"Tax ratio kita juga masih rendah, kita di angka 10,8 persen sementara IMF mensyaratkan suatu negara dapat melakukan pembangunan berkelanjutan kalau tax rationya 12,5 persen minimal. Sementara tax ratio kita 10,8 persen, kalau pembangunan belum memenuhi harapan kita semua ya harap maklum," katanya dalam acara Launching Lembaga Institute for Tax Reform & Public Policy (Instep) di Jakarta, Rabu (14/3)

Tidak hanya itu, anomali penerimaan pajak di Indonesia juga cukup mengherankan. Menurut Darrusalam, penerimaan pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di negara lain rata-rata lebih tinggi dibanding PPh badan.

Itu artinya, kontribusi masyarakat terhadap pembangunan negaranya lebih besar. Sementara Indonesia terkesan jalan di tempat karena minimnya kepatuhan pajak.

"Kalau di Indonesia, penerimaan PPh orang pribadi diluar PPh 21 itu angkanya 2016 0,5 persen dari total pajak, 2017 0,7 persen dari total pajak. Sementara Italia misalnya, penerimaan PPh badan itu 3,9 persen sementara orang pribadi 16,8 persen. Belgia penerimaan orang pribadi 15,3 persen dan PPh badan hanya 3 persen dari PDB. Jadi angkanya bisa dua kali lipat dari penerimaan badan. Ini kenapa problemnya," pungkasnya. 

(hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up