alexametrics

Hadapi Tahun Politik, OJK Siapkan 5 Kebijakan Dorong Perekonomian

11 Januari 2019, 20:42:11 WIB

JawaPos.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan lima kebijakan dan inisiatif guna mendorong pertumbuhan perekonomian di tengah keramaian pesta demokrasi. Kebijakan tersebut lebih diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor-sektor prioritas Pemerintah.

“Kebijakan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, lewat pemberdayaan UMKM dan masyarakat kecil, inovasi teknologi informasi industri jasa keuangan serta reformasi internal dalam pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso di Ritz Carlton Pasific Place Jakarta, Jumat (1/11).

Wimboh menguraikan, kelima kebijakan dan inisiatif tersebut diantaranya, memperbesar alternatif pembiayaan jangka menengah dan panjang bagi sektor strategis, baik pemerintah dan swasta, melalui pengembangan pembiayaan dari pasar modal.

Hadapi Tahun Politik, OJK Siapkan 5 Kebijakan Dorong Perekonomian
Ilustrasi kantor pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jakarta (DOK.JAWAPOS.COM)

Menurutnya, OJK akan mendorong dan memberikan insentif kepada calon emiten melalui penerbitan efek berbasis utang/syariah, Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT), Efek Beragun Aset (EBA), Dana Investasi Real Estate (DIRE), Dana Investasi Infrastruktur (DINFRA), instrumen derivatif berupa Indonesia Goverment Bond Futures (IGBF), Medium-Term-Notes (MTN), dan pengembangan produk investasi berbasis syariah, di antaranya Sukuk Wakaf.

“OJK juga mendorong realisasi program keuangan berkelanjutan dan blended finance untuk proyek-proyek ramah lingkungan dan sosial termasuk 31 proyek yang disepakati dalam forum pertemuan tahunan IMF-World Bank Oktober lalu di Bali,” tuturnya.

Bukan itu saja, OJK juga akan mendorong lembaga jasa keuangan dengan meningkatkan kontribusi pembiayaan kepada sektor prioritas seperti industri ekspor, substitusi impor, pariwisata maupun sektor perumahan.

Guna merealisasikan program Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata, OJK akan mendukung pengembangan skema pembiayaan serta ekosistem pendukungnya, termasuk asuransi pariwisata, serta pendampingan kepada pelaku UMKM dan mikro di sektor pariwisata. “Kami juga akan mendukung percepatan peran Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dalam mendorong ekspor,” imbuh Wimboh.

OJK akan terus berusaha memperluas penyediaan akses keuangan bagi UMKM dan masyarakat kecil di daerah terpencil yang belum terlayani lembaga keuangan formal.

Diantaranya, meningkatkan kerja sama dengan lembaga dan instansi terkait, dalam rangka memfasilitasi penyaluran KUR dengan target sebesar Rp 140 triliun,pendirian Bank Wakaf Mikro menjadi sekitar 100 lembaga pada akhir tahun 2019, percepatan pembentukan 100 BUMDes Center di berbagai daerah bekerja sama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan tujuan optimalisasi aktivitas ekonomi masyarakat desa, termasuk juga penyaluran KPR Milenial, Bansos Non-Tunai, MEKAAR dan juga UMi.

“Lembaga jasa keuangan juga akan didorong untuk meningkatkan akses keuangan ke daerah-daerah terpencil melalui pemanfaatan teknologi, seperti perluasan Laku Pandai (branchless banking) dalam menjadi agen penyaluran kredit mikro di daerah,” imbuhnya.

OJK juga akan terus mengembangkan dan mengoptimalkan peran Perusahaan Efek di daerah, serta merevitalisasi peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan Satgas Waspada Investasi agar dapat mendukung pencapaian target indeks inklusi keuangan sebesar 75% di tahun ini dan meningkatkan perlindungan kepada konsumen sektor jasa keuangan.

Selain itu, OJK mendorong inovasi industri jasa keuangan dalam menghadapi dan memanfaatkan revolusi industri 4.0 dengan menyiapkan ekosistem yang memadai dan mendorong lembaga jasa keuangan melakukan digitalisasi produk dan layanan keuangannya dengan manajemen risiko yang memadai.

“OJK akan terus memfasilitasi dan memonitor perkembangan start up Fintech, termasuk start up FinTech Peer-to-Peer Lending dan Equity Crowdfunding melalui kerangka pengaturan yang kondusif dalam mendorong inovasi dan sekaligus memberi perlindungan yang memadai bagi konsumen,” tuturnya.

Selain itu, bersama dengan lembaga dan instansi terkait, OJK terus meningkatkan literasi masyarakat terhadap fintech dan memperkuat penegakan hukum bagi start-up fintech ilegal yang merugikan masyakat luas.

Terakhir, OJK akan memanfaatkan teknologi dalam proses bisnis, baik dalam pengawasan perbankan berbasis teknologi, dan perizinan yang lebih cepat termasuk proses fit and proper test dari 30 hari kerja menjadi 14 hari kerja.

“Tentunya keseluruhan kebijakan dan inisiatif tersebut membutuhkan kolaborasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan. Kami meminta seluruh pelaku sektor jasa keuangan mewujudkan kolaborasi yang efektif guna mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tandasnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : Romys Binekasri



Close Ads
Hadapi Tahun Politik, OJK Siapkan 5 Kebijakan Dorong Perekonomian