JawaPos Radar | Iklan Jitu

Respons Sri Mulyani Saat Prabowo-Sandi Ogah Utang Untuk Infrastruktur

10 Desember 2018, 17:37:46 WIB
Respons Sri Mulyani Saat Prabowo-Sandi Ogah Utang Untuk Infrastruktur
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (DOK.JAWAPOS.COM)
Share this

JawaPos.com - Pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Sandiaga Uno dalam kampanyenya berjanji untuk membangun infrastruktur tanpa utang bila terpilih sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019-2024.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani  mengapresiasi fokus pembahasan utang yang selalu disampaikan oleh Prabowo-Sandi. Menurut dia, setiap pemerintahan selalu punya keinginan untuk menciptakan perekonomian dan keuangan negara yang sehat dan kredibel.

Diungkapkan bahwa  Presiden Jokowi juga punya komitmen kuat untuk menekan defisit dalam menciptakan perekonomian dan keuangan yang sehat. "(Hasilnya) Defisit kita sekarang makin turun, primary balance kita (juga) sudah nol," ujarnya di Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (10/12).

Respons Sri Mulyani Saat Prabowo-Sandi Ogah Utang Untuk Infrastruktur
Ilustrasi pembangunan infrastruktur yang digiatkan era Pemerintahan Jokowi-JK (DOK.JAWAPOS.COM)

Ditambahkan, kalau Pak Prabowo sebagai kontestan juga memiliki komitmen seperti itu, berarti juga akan meningkatkan confidence terhadap ekonomi Indonesia. "Itu artinya Indonesia memiliki kandidat Presiden yang semuanya menginginkan APBN-nya sehat dan sustainable," tambahnya.

Menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, setiap pemerintahan punya cara masing-masing dalam mengoptimalkan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur. Sekuritisasi misalnya, proyek infrastuktur. Dengan mekanisme ini maka BUMN bahkan Pemda yang memiliki infrastruktur bisa di sekuritisasi melalui pasar modal.

Manfaatnya, BUMN atau Pemda bisa mendapatkan dana segar hasil sekuritisasi yang bisa dimanfaatkan untuk membangun infrastuktur lainnya tanpa harus berutang.

Kemudian ada pendanaan dari APBN, APBD, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), hingga yang teranyar yakni Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA). Pembangunan dengan 4 mekanisme tersebut merupakan equity financing. Artinya anggarannya tidak menggunakan utang.

"Kita bisa dapatkan dana baru yang dilakukan bersama-sama OJK, BUMN, ataupun pemerintah daerah kalau mereka punya infrastruktur bagus bisa saja dibawa ke pasar modal untuk menghimpun dana berdasarkan infrastrukturnya tersebut. Mekanisme seperti itu terus kita sempurnakan, sehingga siapapun nanti bisa menggunakannya," pungkasnya.

Editor           : Mohamad Nur Asikin
Reporter      : (hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini