JawaPos Radar | Iklan Jitu

Anggaran Belanja Daerah Dipangkas, Sri Mulyani: Tak Akan Mengganggu

10 Agustus 2016, 23:43:00 WIB
Anggaran Belanja Daerah Dipangkas, Sri Mulyani: Tak Akan Mengganggu
Menteri Keuangan, Sri Mulyani (REUTERS)
Share this

JawaPos.com - Pemotongan belanja negara Rp 133,8 triliun diyakini tidak berpengaruh terhadap target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen. 

Syaratnya, pemerintah daerah bergegas menyerap anggaran Rp 120 triliun yang hingga akhir semester pertama masih mangkrak di perbankan.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro meyakini dampak pengurangan anggaran sangat kecil terhadap pertumbuhan ekonomi. 

Alasannya, berdasar pengalaman tahun-tahun sebelumnya, anggaran negara tidak bisa terserap 100 persen. Tahun lalu, misalnya, anggaran negara hanya terserap 88 persen.

''Pada 2016 ini, katakan (anggaran yang tidak terserap) lebih rendah. Tapi, (target) 3 sampai 4 persen anggaran yang tidak terserap itu susah,'' kata Bambang kemarin (9/8).

Selain itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memastikan pemotongan anggaran tidak menyentuh belanja prioritas. 

Dengan demikian, ekonomi bisa tumbuh lebih berkualitas.

Alasan lainnya, penghematan anggaran dilakukan dengan mekanisme lelang. 

Pada semester pertama lalu, metode tersebut sukses dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) dengan menghasilkan penghematan Rp 1,47 triliun.

Pemotongan anggaran juga dilakukan dengan mengurangi belanja penunjang, bukan anggaran yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi utama pemerintah. 

''Kami yakin self blocking tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua 2016,'' lanjut Bambang.

Untuk mendorong pertumbuhan, pemerintah daerah harus segera mencairkan anggaran daerah Rp 210 triliun yang kini masih disimpan di perbankan. 

Belanja publik tersebut diyakini mampu meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga.

Mantan Menkeu menuturkan, pada Juni lalu belanja daerah mencapai Rp 100 triliun. Realisasi belanja daerah tersebut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,04 persen. 

''Padahal, kondisinya tidak seperti sekarang,'' ujarnya.

Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) Arif Budimanta menambahkan, bila dibandingkan dengan realisasi belanja negara, anggaran Rp 133,8 triliun yang dipangkas hanya berkisar 5-7 persen dari total belanja negara. 

Artinya, 93-95 persen anggaran negara masih bisa digunakan untuk menggenjot produktivitas.

''Penyesuaian anggaran yang dilakukan pemerintah merupakan risiko yang harus dipilih sebagai antisipasi penerimaan negara tidak mencapai target,'' katanya.

Pemangkasan belanja dilakukan karena target perolehan pajak Rp 1.546 triliun diprediksi tidak tercapai. Shortfall pendapatan pajak diperkirakan mencapai Rp 219 triliun. 

Anggaran yang dipangkas meliputi Rp 65 triliun di kemen­terian/lembaga tinggi negara dan Rp 68,8 triliun berupa transfer daerah. (ken/c15/noe) 

Editor           : Imam Solehudin
Reporter      :

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up