alexametrics

Soal Gerbang Pembayaran Nasional, LPEM UI Bilang Begini

2 Juli 2018, 07:28:54 WIB

Jawapos.com – Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) menyebutkan bahwa para pelaku industri pembayaran diharapkan mengintegrasikan sistem pembayaran ritel di Indonesia.

Setiap nasabah atau pemegang kartu ATM/debit diwajibkan untuk memiliki minimal satu kartu berlogo GPN per tanggal 1 Januari 2022. Namun, ternyata tidak semua bank dan masyarakat tahu terkait beleid baru BI tersebut.

“Sejak tahun 1995 Visa dan Mastercard masuk ke Indonesia sebagai jaringan sistem pembayaran maka kita membayar fee kepada mereka. Kalau kita hitung, kerja sama dengan pihak switching sekitar Rp322,29 triliun selama 2011 hingga 2017,” ujar AVP Pengembangan Bisnis Kartu Debit BNI, Dedy Hidmat dalam keterangan resmi, Senin (2/7).

Melihat hal tersebut, BI kemudian membuat roadmap tahapan-tahapan yang bisa direkomendasikan untuk kedaulatan dan efisiensi sistem pembayaran. GPN nantinya diharap dapat memantau transaksi dalam negeri untuk meningkatkan pendapatan pajak.

“Dengan adanya GPN, pemerintah bisa mengetahui perputaran uang dengan kartu di dalam negeri. Artinya, pajak akan diketahui berapa besarannya,” jelasnya.

Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Chaikal Nuryakin menyebut bahwa tim menemukan fakta kalau GPN akan menurunkan biaya merchant discount rate atau MDR hingga 47 persen sehingga akan memicu lebih banyak transaksi non tunai, tetapi penurunan tersebut dapat menurunkan penerimaan bank hingga 77 persen (untuk bank issuer) dan 20 persen (untuk bank acquirer).

“Sebagai akibatnya, dapat terjadi penurunan terhadap dorongan bagi bank issuer untuk berinovasi pada produk kartu debit dan bank acquirer untuk mengakuisisi lebih banyak merchant,” jelas Chaikal.

Selain itu, ada potensi inefisiensi biaya muncul dalam penyelenggaraan GPN dengan pencetakan kartu baru bank issuer yang diperkirakan mencapai Rp585 miliar dalam empat tahun ke depan.

Di sisi lain, kewajiban setiap nasabah untuk memiliki minimal satu kartu GPN akan mengakibatkan banyak kartu yang tidak digunakan atau dormant, dikarenakan dianggap tidak kompatibel, terutama untuk kebutuhan transaksi di luar negeri dan transaksi daring (e-commerce). Dari sisi nasabah, mereka akan dibebani oleh kemunculan biaya administrasi untuk kepemilikan kartu tambahan tersebut.

Dari segi keamanan, pemrosesan dilakukan melalui lembaga switching domestik, padahal kebanyakan lembaga switching tersebut sebelumnya hanya merupakan penyelenggara jasa switching untuk jaringan ATM.

“Kami menilai perlu adanya peninjauan ulang terhadap kewajiban pemrosesan seluruh transaksi domestik melalui GPN. Penerapan GPN akan membawa berbagai dampak positif bagi sistem pembayaran di Indonesia namun belum optimal dari segi efisiensi, perlindungan konsumen, dan kompetisi, serta tidak sejalan dengan praktik internasional,” jelasnya.

Editor : Mohamad Nur Asikin

Reporter : (uji/JPC)



Close Ads
Soal Gerbang Pembayaran Nasional, LPEM UI Bilang Begini