Buat Polusi Udara, Kebijakan Penggunaan Batubara Harus Direformasi

27/07/2018, 09:31 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Indonesia harus kurangi penggunaan batubara (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com – Koalisi masyarakat yang bergerak di sektor kesehatan meminta pemerintah mereformasi kebijakan polusi udara akibat batubara. Penggunaan batubara berkontribusi pada maraknya kejadian penyakit tidak menular (PTM) mulai dari jantung, penyakit pernafasan seperti stroke, asma dan kanker paru, hingga kematian dini 7.500 orang setiap tahun di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia harus melakukan reformasi kebijakan untuk mengurangi dukungan pada penggunaan batubara agar dapat mengurangi dampak negatif polusi udara terhadap kesehatan masyarakat. Dukungan pemerintah terhadap batubara misalnya di sektor kelistrikan, bisa memperparah, " ujar Konsultan Peneliti IISD Global Subsidies Initiative (GSI) Bernadethe Luan, di Jakarta, Kamis (26/7).

Hal ini bukan tanpa alasan. Maraknya PTM akibat polusi telah mencekik masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia. Biaya berobat menggerus 41-82 persen total pengeluaran rumah tangga per tahun. Karena sebagai penyakit kronis, meski hanya satu anggota keluarga menderita PTM, anggota keluarga yang lain akan turut menderita secara ekonomi dalam kurun waktu yang lama.

Bahkan dalam setahun, penderita PTM seperti penyakit paru obstruktif kronis (PPOK) dapat kehilangan waktu kerja hingga dua bulan. Kehilangan waktu produktifitas tersebut bukan saja berdampak buruk bagi penghasilan keluarga, tetapi secara ekonomi.

"Kenyataan ini bukan saja berdampak buruk bagi penghasilan keluarga, tetapi secara ekonomi, pengusaha dan pemerintah Indonesia juga akan terkena imbas. Data WHO mengindikasi bahwa di Indonesia, kematian dini akibat PTM pada angkatan kerja berusia diatas 30 tahun mencapai hampir seperempat dari total kematian akibat PTM," jelasnya.

Koalisi pun meminta pemerintah menguatkan komunikasi inter-sektoral diantara kementerian yang terkait batubara dan polusi udara. Antara lain, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kesehatan dan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Perlu ada sinkronisasi lintas kementerian dalam hal regulasi dan implementasi kebijakan dalam menangani masalah polusi udara, karena wilayah kerja kementerian-kementerian ini berbeda-beda. Padahal, apa yang mereka kerjakan berkaitan satu sama lain," ujar Country Coordinator IISD di Indonesia, Lucky Lontoh.

Harus ada kajian kebijakan dan program nasional yang mengidentifikasi indikator terkait standar emisi dan mengelaborasi dalam sebuah roadmap khusus. Kebijakan khusus juga wajib dibuat untuk menguatkan penggunaan energi terbarukan guna mencapai target 23 persen energi terbarukan di 2025.

Peran aktif organisasi profesi, sektor swasta dan perguruan tinggi dalam meningkatkan penelitian terkait dampak polusi udara akibat batubara juga penting. Termasuk menggenjot pemahaman dan keterampilan petugas kesehatan tentang identifikasi dan cara penanganan penyakit yang disebabkan.

"Transparansi dalam pengukuran dan pemantauan udara juga harus dilakukan. Termasuk memperbanyak kegiatan promosi kesehatan dan kampanye agar masyarakat semakin paham dampak kesehatannya," katanya.

(srs/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi