alexametrics

Tugas Ahok Berantas Mafia dan Selesaikan Defisit Neraca Migas

26 November 2019, 09:50:30 WIB

JawaPos.com – Melalui agenda rapat umum pemegang saham (RUPS) kemarin (25/11), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menetapkan tiga komisaris dan satu direksi baru di PT Pertamina (Persero).

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengisi kursi komisaris utama (Komut) di perusahaan pelat merah tersebut. Ahok dinilai memiliki integritas tinggi sehingga dipercaya mengawasi kinerja direksi Pertamina.

Ahok yang kemarin datang di kantor Kementerian BUMN dengan mengenakan batik lengan panjang cokelat sempat menjawab pertanyaan-pertanyaan awak media. ”Saya diminta datang untuk terima SK,” ujar pria 53 tahun itu.

Alumnus Fakultas Teknik Universitas Trisakti tersebut tak banyak bicara menanggapi pertanyaan tentang upaya mengatasi persoalan-persoalan Pertamina. Misalnya, masalah pemangkasan impor migas dan pemberantasan mafia migas.

”Itu hak dan wewenang direktur utama untuk bicara. Saya tahu, tapi bukan hak saya bicara. Jadi, ini beda sama saat jadi gubernur dulu, mau tanya apa saja, saya jawab,” kata Ahok, lantas tertawa.

Mantan gubernur DKI Jakarta itu menegaskan, dirinya ditunjuk menjadi komisaris utama dengan tugas utama mengawasi kinerja direksi, program kerja, serta internal Pertamina. Mengenai operasional, Ahok menyatakan, hal tersebut menjadi wewenang sepenuhnya direktur utama dan menteri BUMN. ”Tujuan utama saya adalah membantu Ibu Nicke (Dirut Pertamina Nicke Widyawati, Red) dan teman-temannya agar berhasil,” tegasnya.

Dalam masa-masa awal menjabat, Ahok menyebutkan, dirinya akan banyak bertukar pengalaman dengan Tanri Abeng, komisaris utama Pertamina sebelumnya. ”Banyak sharing lah dengan beliau. Beliau kan sudah hebat. Intinya, kami juga mengharapkan dukungan informasi dari masyarakat karena fungsi saya kan pengawasan. Nggak mungkin kita ngawasin tanpa informasi,” terangnya.

Selain menetapkan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina, dalam acara kemarin, ditetapkan pula Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin sebagai wakil komisaris utama menggantikan Arcandra Tahar. Sementara itu, posisi Gatot Trihargo sebagai komisaris digantikan mantan Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Condro Kirono.

Eks Kabaharkam Polri Komjen Condro Kirono yang juga ditunjuk sebagai komisaris PT Pertamina. (Dok. JawaPos.com/Istimewa)

Pertamina juga mengubah susunan direksi dengan menempatkan Emma Sri Martini sebagai direktur keuangan. Emma sebelumnya menjabat direktur utama Telkomsel. Dia menggantikan posisi Pahala Mansury yang baru saja ditunjuk menjadi direktur utama PT Bank Tabungan Negara (Persero).

”Pak Basuki yang duduk di jajaran dewan komisaris tugasnya mengawasi pengelolaan perusahaan, memberikan saran kepada direksi untuk langkah-langkah strategis,” ujar VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman.

Dia menyampaikan, surat keputusan (SK) untuk pejabat baru di Pertamina diserahkan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. ”Jadi, keputusan ini sebenarnya berlaku sejak 22 November 2019. Dewan direksi dan komisaris Pertamina saat ini diminta Pak Wamen untuk mendorong kinerja perusahaan agar lebih baik dari sebelumnya,” imbuhnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga membeberkan alasan Ahok lebih dipilih sebagai komisaris utama daripada direktur utama.

Menurut dia, tingginya integritas Ahok dibutuhkan untuk pengawasan kinerja direksi. ”Ini kan (pengawasan, Red) harus kencang. Jadi, kami butuh kemampuan Pak Ahok,” ujarnya. Sementara itu, lanjut Arya, untuk kursi direksi utama, dibutuhkan sosok yang menguasai bisnis dan operasional seputar energi, khususnya perminyakan.

Pada bagian lain, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung berharap Ahok bisa membantu program prioritas pemerintah dalam menyelesaikan defisit neraca perdagangan. Sebab, selain PLN, Pertamina merupakan perusahaan yang sangat berkontribusi terhadap persoalan tersebut melalui impor migasnya.

Pram menyatakan, untuk menyelesaikan persoalan itu, dibutuhkan komitmen kuat dari internal Pertamina. Jika masih ada yang menghendaki impor terus-menerus, masalah tersebut akan sulit diatasi. Karena itu, Ahok harus menertibkannya.

”Penugasan Pak Ahok paling utama di Pertamina adalah hal-hal yang berkaitan dengan itu. Untuk memberikan pengawasan jangan sampai Pertamina tidak mau berubah,” katanya di kompleks istana kepresidenan.

Politikus PDIP itu menuturkan, sebetulnya sejumlah program sudah dicanangkan pemerintah untuk mengurangi impor migas. Yakni, program Biodiesel B20 dan B30 yang memanfaatkan teknologi minyak sawit. Dengan program tersebut, semestinya angka impor migas bisa ditekan. Apalagi, pemerintah berencana terus meningkatkan biodiesel hingga B50.

”Kalau di internal Pertamina tidak dilakukan pembenahan, impor minyaknya sangat besar, inilah yang mengakibatkan tekanan terhadap neraca transaksi berjalan kita,” tuturnya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menuturkan, penunjukan Ahok sebagai komisaris utama Pertamina perlu didukung. Dia menjelaskan, banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan Ahok. Salah satunya, memberantas mafia migas yang hingga kini disebut-sebut masih bercokol.

”Sebenarnya sudah ada tim mafia migas yang diketuai Faisal Basri saat dulu konsentrasinya Petral bubar. Tapi, menurut orang-orang, masih ada mafia-mafia yang lain,” ujarnya kepada Jawa Pos kemarin (25/11).

Ahok juga diharapkan bisa mengurangi defisit neraca migas yang hingga kini masih menjadi persoalan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca dagang migas Januari–September tahun ini mencapai USD 10,74 miliar (setara dengan Rp 150 triliun). Jumlah itu naik 62,74 persen dari periode yang sama tahun lalu USD 6,5 miliar. Defisit neraca dagang migas selama sembilan bulan tahun ini bahkan melebihi defisit periode Januari–Desember 2018 sejumlah USD 8,57 miliar.

”Masalah defisit, pembangunan refinery development masterplan (RDMP), BBM satu harga, lifting migas, kegiatan eksplorasi. Banyak sekali PR-nya. Memang, ini harus dibereskan Pak Ahok,” ujarnya.

Untuk jangka pendek, Mamit berharap Ahok bisa melakukan efisiensi di Pertamina. Sebab, selama ini banyak pihak yang mencari keuntungan di Pertamina. Keberadaan Ahok diharapkan bisa memangkas praktik kotor dan meningkatkan transparansi dalam segala hal.

Sepak terjang Ahok yang dikenal gesit juga diyakini bisa diterapkan di Pertamina. Dengan begitu, dalam waktu dekat, diharapkan lahir berbagai kebijakan strategis.

Editor : Ilham Safutra

Reporter : far/agf/dee/c5/oni


Close Ads