JawaPos Radar

Jokowi Minta Impor Ditekan, Nasib Pertamina di Tangan Menteri Rini

17/08/2018, 07:05 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Jokowi Minta Impor Ditekan, Nasib Pertamina di Tangan Menteri Rini
Presiden Jokowi, Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Ketua MPR Zulkifli Hasan di Sidang Tahunan MPR, Kamis (16/8) (Dery Ridwansyah/JawaPos.com)
Share this image

JawaPos.com - Presiden Joko Widodo meminta PT Pertamina (Persero) untuk mengurangi impor migas sebagai upaya untuk mengantisipasi menguatnya Dolar Amerika Serikat. Jokowi meminta Pertamina untuk membeli seluruh lifting minyak kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Menanggapi hal ini, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku akan bekerja sama dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan untuk menambah jumlah lifting migas dalam negeri dengan cara membeli Blok-Blok Migas. Sehingga Pertamina bisa mengurangi jumlah impor migas.

"Pak Jonan bilang lifting migas domestik akan dibeli oleh Pertamina jadi untuk mengurangi impor Pertamina dan juga ada beberapa stok dari SKK Migas yang selama ini tidak terpakai kita juga akan ambil dan masuk ke kilang kita (Pertamina)," ujar Rini di Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (16/8).

Dalam nota keuangan yang dibacakan Presiden Joko Widodo, pada 2019 lifting minyak bumi diperkirakan mencapai rata-rata 750 ribu barel per hari, sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1.250 ribu barel setara minyak per hari. Perkiraan tingkat lifting tersebut berdasarkan kapasitas produksi dan tingkat penurunan alamiah lapangan-lapangan migas yang ada, penambahan proyek yang akan segera beroperasi, serta rencana kegiatan produksi 2019.

Selain itu, cara lain yang akan dilakukan Rini adalah menahan proyek-proyek milik Pertamina dan PT PLN (Persero) yang belum masuk financial closing. Namun, untuk proyek-proyek yang dapat pendanaan dari luar negeri yang memakai barang impor tidak berdampak ke neraca pembayaran.

Namun, Rini mengaku tak tahu sampai kapan impor ini akan ditekan. Yang pasti saat ini pemerintah tengah melakukan review komponen-komponen mana saja yang tidak terlalu dibutuhkan.

“Mungkin kita butuhkannya 18 bulan dari sekarang. Yang belum financial close mungkin ada alat-alat yang bisa kita lihat kalau 18 bulan atau 24 bulan dari sekarang, kita sudah bisa bikin. Nah ini yang kita sedang detilkan dengan menperin,” pungkasnya.

(uji/JPC)

Alur Cerita Berita

Kolaborasi APBN, BUMN, dan Swasta 17/08/2018, 07:05 WIB
Lihat semua

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up