JawaPos Radar | Iklan Jitu

Subsidi BBM dan Elpiji Naik, si Kaya dan Miskin Makin Timpang

14 Juli 2018, 13:30:59 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Subsidi BBM dan Elpiji Naik, si Kaya dan Miskin Makin Timpang
Distribusi elpiji subsidi (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Subsidi energi pada tahun depan bakal meningkat. Peningkatan itu disetujui oleh Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan pemerintah soal Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019.

DPR menyetujui kenaikan subsidi listrik sebesar Rp 53,96 triliun hingga Rp 58,89 triliun. Pada APBN 2018, subsidi listrik Rp 52,66 triliun. Volume subsidi elpiji tiga kilogram juga naik menjadi 6,825 juta KL sampai 6,978 juta KL. Sedangkan, BBM jenis solar subsidinya naik Rp 1.500 - Rp 2.000 per liter.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Bambang Brodjonegoro mengungkapkan, pemberian subsidi sebenarnya tidak mengurangi ketimpangan antara si kaya dan miskin. Hal itu lantaran subsidi energi yang diberikan adalah harganya.

"Saya kasih contoh simpel saja, misalnya subsidi elpiji 3 Kg. Katakan si A orang kaya dan si B bukan orang kaya. Kalau kemudian si A ini boleh beli yang 3 kg berarti dia dapeat subsidi kan. Si B juga beli elpiji yang sama harganya sama," ujarnya saat berbincang dengan JawaPos.com belum lama ini.

"Tapi kita harus ingat, si A ini orang kaya. Sehingga orang kaya beli barang murah setelah di subsidi membuat si A katakan kekayaan 1.000, si B cuman 100. Hampir 10 kali lipat bedanya. Beli elpiji yang sama katakan harganya 5, jadi setelah membeli si A itu kekayaan jadi 995, si B 95. Jadi akhirnya apa? kita memelihara ketimpangan, bahkan bisa lebih besar kalau itu bicara dengan yang lebih miskin lagi," tambahnya.

Menurut mantan Menteri Keuangan ini, yang salah dari pemberian subsidi adalah sistemnya. Dia menilai, cara tersebut membuat pemberian subsidi menjadi tidak tepat sasaran. Alhasil, masyarakat mampu bisa membeli elpiji bersubsidi tersebut.

"Jadi saya lebih senang kalau urusan kenaikan harga minyak ini diatasi dengan memperkuat PKH, program bantuan pangan non tunai, jadi tambah anggaran disitu sehingga tepat sasaran dibanding memurahkan BBM. Karena memurahkan BBM akan menciptakan ketimpangan lebih besar. Yang kaya makin kaya, yang miskin nggak bergerak banyak. Walaupun memang tidak ada larangan," pungkasnya.

(hap/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up