JawaPos Radar

Proyek Dalam ‘Rekaman Menteri Rini-Dirut PLN’ Resmi Dihentikan

10/07/2018, 08:09 WIB | Editor: Saugi Riyandi
Proyek Dalam ‘Rekaman Menteri Rini-Dirut PLN’ Resmi Dihentikan
regasifikasi gas (Dok. JawaPos.com)
Share this

JawaPos.com - Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati pastikan proyek pembangunan terminal regasifikasi LNG di Bojonegara, Serang, Banten dihentikan. Alasannya, proyek tersebut kurang feasible karena PLN yang merupakan penyerap utama gas tidak terlalu signifikan permintaannya.

Proyek ini sempat bikin gempar masyarakat Indonesia lantaran masuk dalam pembicaraan telepon yang tersebar luas antara Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PLN Sofyan Basyir.

"Hari ini kita tidak dilanjutkan karena belum feasible untuk dilanjutkan. Waktu itu demand gas turun sehingga tidak feasible secara bisnis," ujar Nicke ditemui usai menggelar rapat tertutup bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta (9/7).

Awalnya proyek LNG Bojonegara diperuntukan untuk memasok gas bagi pembangkit listrik milik PLN. Proyek ini sebelumnya merupakan inisiasi dari perusahaan swasta nasional yakni PT Bumi Sarana Migas (BSM) yang merupakan anak usaha dari korporasi Kalla Grup. Pada 2013, PT BSM menggandeng Pertamina dengan melepas sebagian sahamnya, setelah juga digandeng Tokyo Gas Co Ltd dan Mitsui.

"Kita lihat kebutuhan listrik, kan demand terbesar di listrik untuk pembangkit. Nanti kita lihat saja," kata Nicke.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan tak ada pelanggaran hukum yang terjadi apabila proyek itu dihentikan. Sebab, tak ada demand bila proyek itu dilanjutkan.

"Ternyata, demandnya tidak ada. Dari rencana 500 MMCFD, kebutuhannya cuman 50 MMBTU. Secara bisnis ini tidak layak, jadi dihentikan. Jangan sampai, kalau dari bisnis enggak layak, tapi katanya supply demand bisa narik investasi. Jadi, kuncinya, kita perlu efisiensi. Kalau dia menggunakan regasifikasi mahal kan, jadi enggak ekonomis," tambah Herman.

Sebelum resmi dihentikan, Herman mengklaim masalah tentang rekaman pun sudah selesai. Dia bilang pembicaraan antara Rini dan Sofyan ialah masalah penyertaan saham bukan masalah bagi-bagi fee.

"Clear saya kira itu, percakapan itu laporan Dirut PLN kepada Menteri BUMN. Memang dalam skema proyek itu PLN tidak diberikan penyertaan saham, karena di situ hanya dicantumkan Pertamina 20 persen, sehingga PLN kalau memang dijadikan off taker ya meminta saham dong. Supaya secara jangka panjang PLN memiliki penyertaan atau sharing di perusahaan itu," pungkasnya.

(uji/JPC)

Berita Terkait

Rekomendasi

berita hari ini

Sign In

Belum memiliki aku? Sign Up